Imaam Yakhsyallah Mansur baru-baru ini berkesempatan mengunjungi lokasi rencana IKN di Kalimantan Timur. Penulis berdiri di samping pohon Bangkirai yang ditanam Ilhan Omar, muslimat anggota Kongres AS yang lantang membela kepentingan Palestina (Foto: Istimewa)
(Sebuah renungan pasca kunjungan penulis ke IKN awal Oktober 2023)
Oleh Imaam Yakhsyallah Mansur
Bagi sebuah negara, ibu kota merupakan pusat pemerintahan, sekaligus menjadi simbol yang menunjukkan identitas kebangsaan. Dalam faktanya, selain sebagai pusat pemerintahan, ibu kota juga menjadi pusat perekonomian, bisnis, budaya dan populasi negara tersebut.
Di sisi lain, mayoritas negara di dunia membuat ibu kotanya menjadi simbol dinamika kehidupan sosial dan ekonomi untuk menarik investor asing dalam upaya meningkatkan produktivitas negara tersebut dalam berbagai bidang.
Melihat urgensi dari kedudukan ibu kota, maka pemilihan lokasi menjadi hal yang sangat penting. Grand design ibu kota akan menjadi perhatian banyak kalangan, baik dalam negeri maupun dunia internasional.
Demikian pula ketika sebuah negara memutuskan memindahkan lokasi ibu kotanya. Tentu hal itu tidak hanya menitikberatkan pada aspek perekonomian, namun juga aspek sosial (termasuk spiritual di dalamnya), lingkungan, budaya, dan geopolitik, terlebih aspek pertahanan nasional.
Perpindahan Ibu Kota
Ide pemindahan ibu kota negara Indonesia pertama kali dicetuskan oleh Presiden Soekarno tanggal 17 Juli 1957. Ir Soekarno memilih Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah sebagai calon ibu kota dengan alasan secara geografis wilayah tersebut berada di tengah-tengah kepulauan Indonesia.
Namun ide Presiden Soekarno tersebut tidak terwujud. Justru, beliau menetapkan Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia melalui UU Nomor 10 tahun 1964, dan diterbitkan pada 22 Juni 1964.
Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, wacana pemindahan ibu kota kembali mencuat. Saat itu wacananya ke wilayah Jonggol, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Kemudian pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, wacana pemindahan ibu kota muncul kembali karena kemacetan parah dan sering terjadinya banjir yang melanda Jakarta.
Pemindahan ibu kota baru akan direalisasikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pada 29 April 2019 Jokowi memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara (IKN) ke luar Pulau Jawa sebagaimana dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur kemudian tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN). IKN mengusung visi “Kota Dunia untuk Semua.”
Dengan nama Nusantara, Ibu Kota Negara Republik Indonesia merepresentasikan konsep kesatuan yang mengakomodasi kekayaan kemajemukan Indonesia. Realitas kekayaan kemajemukan Indonesia itu menjadi modal sosial untuk memajukan kesejahteraan rakyat serta untuk Indonesia maju, tangguh, dan berkelanjutan.
Alasan Pemindahan ke Kaltim
Presiden Joko Widodo menjelaskan alasan Kabupaten Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur dipilih menjadi lokasi dibangunnya IKN Nusantara. Menurut Jokowi, lokasi tersebut berada di titik paling tengah jika ditarik dari barat, timur, utara, dan selatan wilayah Indonesia.
Setidaknya ada lima pertimbangan dipilihnya lokasi tersebut : Pertama, provinsi Kalimantan Timur minim risiko bencana. Secara geografis, wilayah Kalimantan memang dikenal minim bencana, seperti banjir, gempa bumi, tsunami, dan tidak ada gunung berapi. Kedua, Provinsi Kalimantan Timur sangat strategis karena berada persis di tengah-tengah kepulauan Indonesia.
Ketiga, lokasi calon ibu kota baru berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang, yakni Balikpapan dan Samarinda. Hal itu akan memudahkan akses untuk pembangunan dan transportasi, baik darat, laut maupun udara.
Keempat, infrastruktur di dua kabupaten itu sudah relatif lengkap. Infrastruktur yang dimaksud seperti sudah adanya pelabuhan, bandara dan jalan yang cukup memadai untuk proses pembangunan.
Kelima, pemerintah sudah menyiapkan lahan luas di wilayah itu, yakni 18 ribu hektare. Lahan tersebut dirasa cukup bagi pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana bagi sebuah ibu kota baru.
Di sisi lain, Jakarta dan sekitarnya (Depok, Bogor, Bekasi, Tangerang) memang menanggung beban semakin berat. Jakarta dan sekitarnya kini sudah menjelma menjadi kota mega politan. Akibatnya, selain aktifitas pemerintahan, wilayah itu juga menjadi pusat ekonomi, industri, hingga politik. Semuanya terkonsentrasi di sana.
Di Jakarta, kantor-kantor kementerian masih terpisah-pisah. Dalam konsep IKN Nusantara, seluruh kementerian dan lembaga, eksekutif, legislatif, yudikatif, TNI dan Polri akan berada dalam kawasan khusus yang disebut Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Faktor lain yang meneguhkan keyakinan pemindahan ibu kota negara adalah mengubah fakta pembangunan yang Jawa sentris, menjadi Indonesia sentris, yakni pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indoensia.
Sementara itu, negara yang telah memindahkan ibu kota negaranya dari pusat perekonomian antara lain, Amerika Serikat (1790), Australia (1927), Malaysia (1999), dan Korea Selatan (2005). Ada pula Brasil, Myanmar, Pakistan, Turki, Kazakhtan dan Pakistan.
IKN Ditolak
Terkait IKN, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Prof. Dr. Makmud Murod menilai UU IKN mengandung banyak kontroversi. Publik menyoroti super kilatnya pembahasan UU IKN yang hanya memakan waktu 42 hari, waktu yang tentu sangat singkat untuk pembahasan sebuah UU yang sangat penting dan strategis.
Selain itu, naskah akademik UU juga menuai banyak sorotan. Banyak pihak mengkritik substansi naskah tersebut, terutama terkait dengan landasan sosiologis dan diksi atau pemilihan kata hingga jumlah referensi dalam penulisan naskah.
Naskah akademik terkait UU IKN dan jumlah referensinya termasuk sedikit, dan dari jumlah referensi yang sedikit tersebut, tak satu pun yang bersumber dari akademisi Indonesia. Pembahasan RUU IKN juga tidak memberikan perdebatan yang serius di ranah publik.
Pertanyaan besarnya, dengan proses pembahasan UU IKN yang sedemikian buruk, sejatinya kepentingan siapa yang mendominasi dan bermain di balik kebijakan pindah ibu kota negara?
Senada dengan Makmun Murod, sebanyak 19 organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) menyatakan penolakan pembangunan IKN.
Selain KNPA, organisasi yang menolak IKN adalah Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Aliansi Petani Indonesia (API), Solidaritas Perempuan (SP), Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), Indonesia dan Human Rights Committee for Social Justice (IHCS).
Organisasi lain yaitu Sajogyo Institute (Sains), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Yayasan PUSAKA, Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Sawit Watch (SW), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), dan lain-lain.
Di tingkat parlemen, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi satu-satunya fraksi yang menolak pengesahan revisi Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau Revisi UU IKN. Ada delapan alasan partai itu menolak IKN:
1. Perihal kedudukan IKN sebagaimana tercantum dalam pasal 6. Menurut PKS, penggunaan istilah secara geografis dan astronomis masih terdapat kekeliruan dan perlu diperbaiki.
2. Soal kewenangan khusus yang diberikan kepada Otorita IKN sebagaimana tertera pada pasal 12 ayat 1. Pada pasal dan ayat itu diatur Otorita IKN diberikan kewenangan khusus atas urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan persiapan pembangunan pemindahan IKN serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus IKN, kecuali oleh peraturan undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan absolut.
3. Perihal kedudukan Otorita IKN dalam pengelolaan aset IKN.
4. Soal tata kelola pemberian hak atas tanah otorita dalam kawasan IKN.
5. Perihal peraturan jangka waktu hak atas tanah yang semakin bertambah panjang untuk Hak Guna Usaha (HGU) bertambah menjadi 90 tahun dan Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi 95 tahun.
PKS menilai aturan tersebut bertentangan dengan prinsip hak menguasai negara terhadap bumi, air, dan ruang angkasa serta prinsip kedaulatan rakyat di bidang ekonomi seperti yang diatur Pasal 33 UUD 1945.
Selain itu, PKS menyoal Pasal 16 A ayat 1, yaitu dalam hal Hak Atas Tanah yang diperjanjikan, dan Pasal 16 ayat 7 dalam bentuk hak guna usaha, diberikan untuk jangka waktu paling lama 95 tahun melalui siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian siklus kedua dengan waktu yang sama, 95 tahun.
PKS menilai, pemberian konsesi ini tanpa disertai mekanisme kontrol berupa pemberian sanksi dan pencabutan hak dan evaluasi yang jelas kepada pemegang HGU dan Hak Pakai. Hal itu jelas semakin menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pemilik modal, memanjakan investor, dan abai terhadap kepentingan rakyat.
6. Soal pendanaan untuk persiapan pembangunan dan pembinaan IKN serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibukota Nusantara.
7. Perihal pendanaan atau pembiayaan utang untuk IKN.
8. Soal persiapan pembangunan pemindahan dan penyelenggaraan peta IKN menjadi program prioritas nasional.
Harapan Penulis
Terlepas dari kontroversi IKN, penulis melihat, prinsipnya bangsa Indonesia harus tetap bersatu, tidak boleh terpecah belah, dan saling menjatuhkan antar sesama anak bangsa. Kita harus mampu mengelola perbedaan pandangan dengan bijak sehingga tidak menjadi sebab perpecahan, permusuhan dan disintegrasi bangsa.
Siapapun pemimpin pemerintahan pasca 2024 nanti, dalam menetapkan kebijakan haruslah mengutamakan keadilan sosial, berprinsip pada kesetaraan, mengutamakan kepentingan rakyat, menghindari potensi-potensi perampasan hak-hak masyarakat dan berkomitmen untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).
Pemimpin haruslah tetap menghormati dan menghargai jasa-jasa pemimpin pendahulunya. Ia hendaknya meneruskan tradisi kebaikan yang telah diperbuat, dan memperbaiki hal-hal yang kurang sesuai dan berpotensi merugikan kepentingan masyarakat luas.
Para pemimpin bisa belajar dari seorang ulama Andalusia (Spanyol) pengarang kitab Alfiah, yakni Ibnu Malik (wafat 672 H/1274 M) dan tetap menyanjung dan menghormati jasa-jasa gurunya Ibnu Mu’thi, meskipun karyanya dirasa lebih baik dari gurunya. Dengan penuh ketawadhu’an, Ibu Malik menuliskan dalam bait syairnya:
“Dia juga pantas mendapatkan pujian dariku dengan pujian dan keindahan. Dan dia (Ibnu Mu’thi) memang lebih dahulu serta mendapatkan keunggulan. Untukku dan juga beliau dalam derajat yang tinggi kelak di akhirat. Semoga Allah memberi dengan anugerah yang berlipat.”
Semoga bangsa ini dapat mengatasi berbagai persoalan dengan baik. Indonesia menjadi bangsa yang maju, adil dan makmur. Semoga masyarakat Indonesia mampu menjaga keutuhan NKRI, melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan Ibu kota yang tetap mencerminkan identitas bangsa Bhineka Tunggal Ika.
*Imaam Yakhsyallah Mansur adalah Pembina Yayasan Al-Fatah Indonesia.
