Beranda RAGAM DAERAH Usut Dugaan Korupsi Dana PSR, Kejari Barut Periksa 40 Petani di Desa...

Usut Dugaan Korupsi Dana PSR, Kejari Barut Periksa 40 Petani di Desa Pandran Permai

465
0
BERBAGI

Barito Utara – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Barito Utara (Barut) mengusut dugaan korupsi dana program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Desa Pandran Permai, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kalteng.

Sebanyak 40 Petani sawit di desa tersebut diperiksa dan dimintai keterangan secara bergiliran oleh Kejaksaan Negeri Barito Utara, Kamis (18/11/2021) dari pukul 10.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB di Kantor Desa Setempat.

Pemeriksaan terhadap petani yang lahannya terbengkalai akibat program peremajaan sawit tahap pertama ini dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Utara Iwan Catur Karyawan beserta 8 jaksa lainnya.

“Pemeriksaan kepada 40 petani yang termasuk dalam Koperasi Soloi Bersama berkaitan langsung dengan tahap pertama program replanting (peremajaan, red) sawit tahun 2019,” kata Iwan, Kamis (18/11/2021), sore.

Disinggung kemungkinan tersangka dalam kasus tersebut dirinya mengatakan pasti ada.

“Untuk tersangka dalam kasus ini pasti ada, kerugian negara sangat kuat dan penyimpangannya sangat jelas,” jelas Iwan.

Cuma pengusutan kasus tersebut kini masih dalam tahap penyidikan.

“Ini masih tahap penyidikan, mudah – mudahan akan secepatnya saya naikan ke tahap penyelidikan,” ungkapnya.

Sementara itu, sejumlah petani saat diwawancarai terkait pemeriksaan yang dilakukan mengatakan terdapat sejumlah hal yang membuat mereka bingung.

“Lahan saya itu belum digarap sama sekali, tetapi anehnya saya dengar punya saya sudah ada pencairan. Siapa yang tanda tangan, uang itu siapa yang terima,” ujar petani berinisial H.

Senada dengan H, salah satu petani lain juga mengungkapkan lahan sawit miliknya memang sudah digarap dan upahnya sudah diterima. Akan tetapi, upahnya tidak sesuai dengan yang lainnya.

“Aneh, saya terima upah tanam hanya 2,5 juta, sementara yang lain ada yang upah tanamnya 4 juta. Lalu yang kulihat dilaporan kok upahnya Rp 5 juta lebih. Ini sudah tidak benar,” tambah salah satu petani yang enggan disebutkan namanya.

Sementara itu, salah satu tokoh masyarakat yang juga salah satu ketua kelompok tani di desa tersebut mengatakan terbengkalainya program ini merupakan salah satu cara membunuh para petani secara tidak langsung.

“Ini kan membunuh petani pelan-pelan. Kami tidak mau ikut, disarankan harus ikut. Lalu sawit dibiarkan tidak terawat, katanya tunggu ditebang. Tunggu-tunggu sampai sekarang tidak jelas. Kami masyarakat tentu kepikiran,” ujar Alex yang mengakui sering ditanyakan para petani terkait keberlanjutan program tersebut.

“Lalu sudah ditebang dan ditanam, bilang salah bibit. Lalu ditunggu bibit pengganti tidak muncul-muncul. Pokoknya serba sial kami petani,” tambahnya.

Terhadap persoalan ini, Alex mewakili para petani hanya menaruh harapan kepada pihak Kejaksaan Negeri Barito Utara agar bisa membuka kasus ini terang benderang dan biar bisa diketahui siapa yang buat program mulia ini terkesan berjalan setengah hati dan membuat para petani menjerit.

“Harapannya ya kami bisa tahu siapa sih orang-orang yang buat program ini jadi seperti ini dan mereka harus tahu akibatnya. Masyarakat ini sudah jadi korbannya,” pintanya.

Diketahui, Empat koperasi kelapa sawit rakyat di Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, ikuti Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) atau replanting di kabupaten ini dengan target mencapai 3.600 hektare.

Pada 2020 ini pemerintah membantu sebanyak empat koperasi sawit rakyat, di Kecamatan Teweh Selatan yang mendapat bantuan, Salah satunya, Koperasi Soloi Bersama Desa Pandran Permai.

Program pembangunan pertanian sejak 2019 di Kabupaten Barito Utara didukung dari Kementerian Pertanian Dirjen Perkebunan, untuk membantu para petani kebun dalam rangka penerapan peremajaan tanaman sawit yang sudah tua umur 20 sampai 25 tahun, dan juga bagi tanaman yang tidak produksi atau tidak normal ( produksi di bawah standar ). (@lie/Tim).