Lihatlah Ini
Lihatlah Ini
HUKRIMRAGAM DAERAH

Tak Ditemukan Pelanggaran, Kuasa Hukum Mantan Sekda Kota Pagaralam akan Lakukan Upaya Hukum

×

Tak Ditemukan Pelanggaran, Kuasa Hukum Mantan Sekda Kota Pagaralam akan Lakukan Upaya Hukum

Sebarkan artikel ini

JAKARTA – Bertempat di kantor Badan Kepegawaian Negara Jl. Mayjend Sutoyo No12 Cililitan Jakarta Timur atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Deputi Bidang pengawasan dan pengendalian Aparatur Sipil Negara Direktur pengawasan dan pengendalian IV.

Yani Rosyani S.Kom MM. melalui koordinator pengaduan untuk wilayah sumsel atas nama Margaretha.R.Melati menyampaikan hasil pemeriksaan pengaduan dan permohonan informasi kepada Neko Ferlyno.SH.C.PL, Tri Ariansyah.SH.C.P.L dan Muhammad Yurwanra.SH dari Kantor Hukum Poeyank.

↓↓ Gulir untuk Melanjutkan ↓↓
Pasang Iklan Disini

Dari hasil pemeriksaan serta data dan informasi yang di dapatkan oleh Badan Kepegawaian Negara Deputi Bidang pengawasan dan pengendalian Aparatur Sipil Negara Direktur pengawasan dan pengendalian IV dan rapat koordinasi permasalahan kepegawaian pada Pemerintah Kota Pagaralam.

Untuk lebih tepatnya, Jumat tanggal 17 November 2023 dilakukan pertemuan secara (daring) yang dihadiri dan ditanda tangani oleh Direktur pengawasan dan pengendalian IV BKN, Kepala BKPSDM Kota Pagaralam Ali Akbar Fitriansyah.SE.MSi, Kepala kantor Regional VII BKN Palembang Drs.Margi Prayitno,M.AP, asisten KASN Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi wilayah I H.Jhon Ferianto,S.Sos.MM dan Inspektur Daerah Kota Pagaralam atas nama Supriadi.SE.MM.

BACA JUGA :   Bapak Tiri di Pagaralam ini, Perkosa Anak Tirinya Hingga Hamil

Melalui surat No.10742/B-AK.02.02/SD/F.IV/2023 Deputi pengawasan dan pengendalian IV Badan Kepegawaian Negara Menyimpulkan :

  1. penegakan disiplin PNS wajib memenuhi ketentuan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 6 tahun 2021 tentang disiplin PNS serta memproses penjatuhan hukuman disiplin menggunakan sistem I’DIS (integrated Disiplin).
  2. Berdasarkan verifikasi data pada aplikasi I’DIS yang terintegrasi dengan SIASN,tidak di temukan riwayat hukuman disiplin ringan atas nama Drs. Samsul Bahri Burlian selaku mantan Sekda Kota Pagaralam.

Ketika di konfirmasi oleh awak media ini, Neko ferlyno SH.C.PL menyatakan, bahwa sekarang Negara hadir memberikan rasa keadilan hukum, melalui BKN pusat tepatnya deputi IV pengawasan dan pengendalian ASN untuk menjawab, dugaan mall prosedur administrasi terhadap pemecatan Sekda Kota Pagaralam.

BACA JUGA :   Bus Yessoe Terguling, 41 Luka Luka, 3 Meninggal Dunia

“Hari ini juga kita lihat bahwa kezaliman dan kesewenang-wenangan yang dilakukan penguasa pada saat itu terhadap klien kami bertambah terang benderang faktanya. kami sangat mengapresiasi kinerja Deputi IV BKN tersebut,” paparnya.

“Inilah yang kami nanti nanti kan dan hari ini terjawab sudah oleh BKN pusat. Kami mendesak juga agar Komisi aparatur sipil negara juga dapat segera menyimpulkan hasil pemeriksaan seperti yang telah dilakukan oleh BKN saat ini,” ujarnya

Selain itu Tri Ariansyah.SH.C.P.L juga mengatakan, bahwa keadilan hukum di negara ini masih ada, asalkan mau dan terus berjuang melawannya. “Hari ini melalui surat dari Deputi IV pengawasan dan pengendalian BKN pusat jelas klien kami tidak pernah di jatuhkan hukuman disiplin,” bebernya

Hal tersebut sangatlah bertentangan dengan surat yang telah dinyatakan Mantan Walikota Pagaralam dalam surat resminya nomor 800/1064/BKPSDM/2023 tanggal 22 Agustus 2023.

BACA JUGA :   Hadiri Deklarasi Damai, Sekda Sintang Minta Tetap Jaga Perdamaian

“Kami tim kuasa Hukum, dengan keluarnya surat dari BKN tersebut, akan mendalami dan melakukan upaya hukum lainnya,” ungkapnya.

Dan ketika awak media menanyakan langkah hukum apa yang akan di ambil tim kuasa hukum dari kantor hukum Poeyank setelah terbitnya surat kesimpulan dari BKN pusat tersebut, Muhamad Yurwanra SH mengatakan, pihaknya akan melakukan tuntutan secara pidana.

“Kami akan melakukan langkah hukum berupa tuntutan secara pidana dan melakukan upaya hukum melalui gugatan perdata berupa perbuatan melawan hukum serta akan menyampaikan hasil tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri, Ombudsman dan para pihak terkait lainnya,” kecamnya.

“Kita lihat saja kedepan nya langkah hukum apa yang akan kami tempuh dalam waktu dekat. Kami percaya bahwa keadilan akan berpihak kepada kebenaran,” tandasnya. (Alian)

Faktahukum on Google News
Example 120x600
error: Maaf Dilarang Copy Paste !!