Home ARTIKEL Taat Azas Sebagai Wujud Intregitas Pengelola Keuangan Desa

Taat Azas Sebagai Wujud Intregitas Pengelola Keuangan Desa

151
0
SHARE

Oleh: Ongky Nyong
(Ketua DPD YLBH “JUSTICE INDONESIA” Halmahera Selatan)

Undang-undang nomor 22 tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dan kebutuhan desa, maka tidak cukup dengan jumlah sekian banyak yang disetujui jumlah besar yang meningkat saat ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 mengisi jumlah desa sebanyak 83.184 yang terdiri dari (74.754 Desa + 8.430 Kelurahan). Dari sinilah kemudian pada tanggal 15 Januari tahun 2014 adalah momen diundangkan dan disahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai solusi untuk mewujudkan Masyarakat Desa yang mandiri, makmur dan sejahterah. Didalam Undang – Undang yang sebelumnya diterbitkan atas dasar memberikan Tupoksi dan Wewenang kepada Kepala Desa untuk menjalankan pemerintahan Desa.

Kemudian Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 secara detail memberikan tugas,
Pasal 26 Ayat (2) yang kemudian dibagi dalam empat fungsi yaitu:
Pertama, Fungsi Pemerintahan yang didukung oleh pemerintahan desa, Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa, Memegang manajemen keuangan dan Aset Desa, Memanfaatkan tekhnologi guna guna dan mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
Kedua, Fungsi Peraturan mengatur: Menetapkan APB Desa, Menetapkan Perdes dan dalam penetapan APB Desa dan Perdes maka Kepala Desa harus bersama – sama dengan BPD yang disetujui Pasal 55 dan 69 UU Desa.
Ketiga, Fungsi Ekonomi, Mengembangkan sumber daya Pendapatan Desa, Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian besar Kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
Keempat, Fungsi Sosial Terkait adalah Membina kehidupan Masyarakat Desa,

Mengembangkan kehidupan sosial Budaya Masyarakat dan Membina Keterangan dan Ketertiban Masyarakat Desa.
Azas – Azas dalam pemerintahan desa mengacu pada Pasal 24 UU Desa yaitu: “Kepastian hukum, Tertib penyelenggaraan pemerintahan, Tertib dalam perencanaan umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efektivitas, dan Percakapan , Kearifan lokal, Keberagaman, dan Partisipatif ”.
Ditempatkan pada Pasal 26 Ayat (4) bahwa Kepala Desa berkewajiban meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa serta bertanggung jawab atas Keuangan dan Aset Desa. Pada Pasal 28 UU Desa Jelas memberikan Ancaman Sanksi pemberhentian sementara untuk pemberhentian sementara bagi Kepala Desa yang tidak melaksanakan Kewajiban yang diperlukan pada pasal 26 UU Desa. Seorang kepala desa juga membuat keputusan yang bertentangan dengan kepentingan umum, mendukung diri sendiri, keluarga dan kelompok juga mengeluarkan wewenang, tugas, hak dan tanggung jawab sebagai kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UU Desa.

Sebagai bentuk keberpihakan pemerintah untuk mewujudkan visi UU Desa, maka pemerintah terus berupaya meningkatkan anggaran Desa, hal ini disampaikan Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal (Dirjen PDT) Samsul Widodo di berita harian Kompas Agustus 2019 , dengan demikian jika angka ini naik maka per desa akan mendapatkan Rp.1,2 hingga 1,3 Miliar per tahun. Dengan alokasi penganggaran dana desa yang demikian besar maka kapasitas pengelolan kepala desa yang baik dan administrasi lainnya harus ditingkatkan melalui pelatihan khusus sehingga kedepan akan terwujud dengan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan semua pihak.

Sebagai Pengelola Dana Desa perlu pengetahuan yang lebih baik tentang aspek pengadministrasi keuangan desa, akan tetapi yang lebih penting adalah pengelola harus berpegang pada Azas-Azas pengelolaan Dana Desa yang meminta penulis terkait wujud Integritas Pengelola, antara Azas-Azas sebagai berikut:
Azas Transparan
Yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang luas – luasnya tentang pengelolaan dan pemanfaatan Keuangan Desa. Kita bahas bersama keuangan adalah salah satu sektor paling riskan yang ditentukan disetiap kehidupan publik.
Azas Akuntabel
Yaitu Prinsip setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Akuntabilitas juga dapat membuktikan salah satu wujud tebakan pertanggungjawaban baik kompilasi benar atau baik mempertanggungjawabkan salah.
Azas Partisipatif
Yaitu Prinsip menggabungkan masyarakat desa dengan kelembagaan desa dalam tata kelola keuangan desa untuk mewujudkan kehidupan masyarakat sejahtera.

Azas Tertib dan disiplin anggaran
Yaitu Prinsip keuangan desa harus tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Satu dinamika pengelolaan keuangan desa akhir-akhir ini yang cukup mendapat sorotan publik yaitu di Kabupaten Halmahera Selatan provinsi Maluku Utara, dari hasil Audit Inspektorat ada 32 desa terkait temuan keuangan pembangunan desa yang oleh Inspektorat proyek penelitian yang telah dikirim ke Kepolisian Resor Halmahera Selatan yang saat ini masih dalam proses penyilidikan, benar-benar menjadi pertanyaan besar terhadap Integritas para pengelola Keuangan Desa. Bagi penulis dalam penyelesaian tulisan ini, ada tiga faktor penyebab timbulnya tindak pidana korupsi pertama, Kekuasaan, Kedua, tingkat tekanan dan faktor ketiga, faktor ekonomi, maka pengelola keuangan desa harus memiliki Integritas yang lebih tinggi memiliki ketaatan terhadap azas-azas pemeliharaan keuangan desa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here