Beranda EKONOMI Sosialisasi Penggunaan Anggaran DBH CHT Demi Kesejahteraan Berkeadilan

Sosialisasi Penggunaan Anggaran DBH CHT Demi Kesejahteraan Berkeadilan

1471
0
BERBAGI

Rembang, (faktahukum.co.id) – Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau atau yang lebih akrab kita menyebutnya dengan istilah DBHCHT adalah bagian dari anggaran transfer Pemerintah Pusat ke Daerah yang dibagikan kepada Provisnsi penghasil Cukai dan/atau Provinsi penghasil tembakau yang bisa dimanfaatkan kepada Daerah / Kabupaten / Kota sebagai salah satu sumber anggaran bagi pembangunan Daerah.

Seperti diungkap oleh Pembina Tingkat I, Sekretariat Bid. Ekonomi, Setda Provinsi Jateng dalam acara Sosialisasi Ketentuan Dibidang Cukai bertempat di Ballrom Hotel Gajah Mada Rembang dihadapan para tamu undangan, Senin, (10/12/18).

Acara yang mengundang sebanyak 160 tamu undangan tersebut mempunyai maksud dan tujuan untuk memberikan Sosialilasi terkait Manfaat & Dasar-dasar Penggunaan DBHCHT demi mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan tersebut bertujuan guna setiap daerah bisa membuat rancangan program atau kegiatan yang bisa dibiayai menggunakan DBH CHT pada daerah penghasil cukai atau penghasil tembakau sebagai perimbangan yang berkeadilan bagi dampak barang kena cukai.

Salah satunya atas dampak keberadaan rokok yang beredar bebas dimasyarakat yang dihadiri oleh seluruh Organisasi Pemerintah Daerah selaku pengelola anggaran DBHCHT, 14 Camat atau perwakilanya, Koordinator PPL Pertanian di 14 Kecamatan, Perwakilan pedangang rokok, Perwakilan Kelompok Tani Tembakau, serta Tokoh Masyarakat yang dihadiri pula dari pihak Bea & Cukai Madya Kudus serta PIC PT. SADANA ARIFNUSA selaku perusahaan mitra petani tembakau di wilayah Kabupaten Rembang.

Pembina Tingkat I, Sekretaruat Bid. Perekonomian Prov. Jateng, Safitri, melanjudkan, adapun tujuan dari penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dalam konsepnya adalah untuk mendukung perimbangan atas dampak dari pembelian atas salah satu jenis barang yang terkenai cukai tersebut antara lain, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran (serta misi yang), bertujuan meningkatkan infrastruktur yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan di Jawa Tengah yang berkelanjudtan dan ramah lingkungan, tuturnya.

DASAR PENGGUNAAN DBHCHT
Adapun Dasar-dasar penggunaan DBHCHT kali ini berbeda dengan regulasi yang mengatur sebelumnya, lanjut Safitri, ” jika pada tahun 2016 -2017 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan dalam PMK 28/ PMK.07.2016 mengatur peruntukanya yang harus digunakan untuk Spesifik Grant sebesar 50% dan Block Grand sebesar 50%.

Namun pada tahun 2018 Regulasi tersebut berubah peruntukanya yang harus digunakan untuk 50% mendukung program JKN, dan sisanya bisa digunakan untuk mendukung kegiatan Spesific Grand yang Regulasinya telah diubah dalam PMK 222/PMK.07.2017, atau telah ditegaskan bahwa mulai tahun 2018 bahwa seluruh kegiatan Block Grant sudah tidak lagi berlaku dan semua kegiatan yang menggunakan DBHCHT harusSpesifik Grant dengan pengalokasian 50%nya harus digunakan untuk kegiatan kesehatan yang mendukung JKN, jelasnya.

KEGIATAN YANG DIBIAYAI
Pembina Tingkat I Sekretariat Bid. Perekonomian Prov. Jateng ini menambahkan
“Adapun Program atau Kegiatan yang dapat dibiayai menggunakan Anggran tersebut antara lain dalam usaha, Peningkatan Kualitas Bahan Baku, Pembinaan Industri, Pembinaan Lingkungan Sosial, Peberdayaan Ekonomi Masyarakat, Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal serta, Sosialisasi Ketentuan Dibidang Cukai seperti kegiatan yang diadakan saat ini, tuturnya.

PANTAUAN PENGGUNAAN DBHCHT
Karena DBHCHT merupakan bagian dari anggaran ditranser Pemerintah Pusat ke Daerah melalui Pemerintah Provinsi yang disalurkan kepada Pemerintah Daerah guna peningkatan pembangunanya, dalam melakukan pemantauan pemakaianya, Safitri, menegaskan,”Kewajiban Kepala Daerah untuk Melaporkan Realisasi Penggunaan DBH CHT tersebut setiap periode semesteran (6 bulan sekali kepada Gubernur, adanya ketentuan SANKSI termasuk penundaan, penghentian, atau Pemotongan penyaluran anggaran DBH CHT tersebut jika Pemprov atau Pemda.

Melanggar ketentuan yang sudah diatur, dan cara pemantauan lainya dengan melakukan Evaluasi, sehingga kami dengan penyampaian kami di atas mengahrapkan agar Pemerintah Daerah melalui OPD terkait selaku pengelola kegiatan dengan menggunakan anggaran DBHCHT tersebut dapat memanfaatkan atas kegunaanya semaksimal mungkin dengan mematuhi peraturan yang ada demi peningkatan pembangunan di Daerahnya masing-masing, pungkas dan harap Pembina Tingkat I, Sekretariat Bid. Perekonomian, Prov. Jateng mengakhiri sambutanya.

SESUI PERUNTUKANYA
Bagus Setiyo Adi, Bagian Adm. Perekonomian Pemkab. Rembang pada penjelasan sebelumnya kepada Faktahukum.co.id mengungkapkan bahwa, “Baik penggunaan Anggaran DBH CHT sejak tahun 2016 – 2017 sesuai dengan PMK 28/ PMK.07.2016 yang regulasi penggunaanya telah berubah pada th.2018 sesuai dengan PMK 222/ PMK/07/2017 yang pada tahun 2018 ini Pemkab. Rembang mendapatkan Anggaran dari DBH CHT tersebut sebesar Rp. 18.612.460.000.

Seluruhnya digunakan sesuai peruntukanya selain sudah menggunakanya untuk mendukung kegiatan JKN sebesar 50% dan selebihnya digunakan untuk kegiatan Spesifik Grant, sehingga, jika pada tahun 2019 nanti ada tambahan DBH CHT yang lebih besar lagi, pihaknya mempunyai keyakinan bahwa aplikasi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan mampu menanggunangi masalah kemiskinan, dan ataupun percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Rembang yang berkelanjutan demi kemakmuran masyarakat akan seger terwujud, ungkap Bag. Adm. Perekonomian Pemda. Rembang mengharapkan.(Sugito)