Home RAGAM DAERAH Seluruh Fraksi di DPRD Barut Setujui Perda APBD 2020

Seluruh Fraksi di DPRD Barut Setujui Perda APBD 2020

40
0
SHARE

Muara Teweh. Kalteng (faktahukum.co.id) – Setelah melalui serangkaian pembahasan, dengan sejumlah catatan, Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Utara tahun 2020 akhirnya disetujui dan diketok palu oleh ketua DPRD Barito Utara Mery Rukaini serta dilakukan penandatangan berita acara oleh pimpinan daerah bersama pimpinan DPRD Barito Utara usai sidang paripurna pendapat akhir fraksi-fraksi pendukung DPRD Barito Utara terhadap Raperda tersebut, Kamis (7/11/19).

Enam fraksi pendukung DPRD Kabupaten Barut tersebut yakni Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi gabungan yakni Fraksi Amanat Rakyat Karya Sejahtera (ARKS).

“Semua fraksi menyetujui APBD tahun anggaran 2020, tetapi ada catatan-catatan yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah,” kata Ketua DPRD Barito Utara Mery Rukaini.

Menurut Mery Rukaini, “memperhatikan pasal 245 ayat 3 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemeritahan daerah, yang berbunyi rancangan Perda Kabupaten/kota tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), APBD, Perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang harus mendapat evaluasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota,” imbuhnya

Bupati Barito Utara H. Nadalsyah dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Wakil Bupati Sugianto Panala Putra menyampaikan, “Dalam rapat di masa-masa sidang yang telah lalu banyak saran serta masukan dan pemikiran-pemikiran positif yang dikemukakan oleh pimpinan dan anggota-anggota dewan yang terhormat disampaikan dengan bijaksana juga inspiratif,” ungkapnya.

Sugianto juga menjelaskan “Tahapan proses penganggaran dari penetapan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pembahasan sampai pengajuan rancangan Perda untuk dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang rancangan APBD Barito Utara tahun anggaran 2020, telah diusahakan semaksimal mungkin dan jadi bahan pemikiran kita bersama, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” paparnya.

“Diharapkan tujuan program pembangunan yang kita rencanakan tetap berorientasi pada visi Barito Utara yaitu terwujudnya masyarakat Barito Utara yang relegius, mandiri dan sejahtera, melalui percepatan peningkatan pembangunan di bidang sumber daya manusia, infrastruktur dan ekonomi kerakyatan,” Kata Sugianto Panala Putra.

Penulis: @lie  Editor: Markus

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here