Beranda POLITIK Rapat Paripurna I DPRD, Pemkab Barut Ajukan Dua Raperda

Rapat Paripurna I DPRD, Pemkab Barut Ajukan Dua Raperda

279
0
BERBAGI

Muara Teweh_Kalteng (faktahukum.co.id) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara (Barut) Kalimantan Tengah menggelar sidang paripurna I masa sidang II dalam rangka penyampaian pidato Bupati Barito Utara tentang Raperda pengelolaan barang milik daerah dan perubahan kedua atas Perda nomor 8 tahun 2011 tentang jasa umum diaula gedung dewan setempat, Senin (27/1/20).

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Barut, Parmana Setiawan. ST, didampingi Wakil Ketua II, Sastra Jaya dan Wakil Bupati Barito Utara, Sugianto Panala Putra, SH yang dihadiri oleh perwakilan Unsur  FKPD,  Anggota DPRD, Asisten I, Drs. Masdulhaq, M. AP dan  Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemkab Barut.

Bupati Barito Utara, H. Nadalsyah dalam pidatonya yang disampaikan Wakil Bupati, Sugianto Panala Putra mengatakan bahwa pengajuan rancangan peraturan daerah tersebut merupakan upaya kita bersama untuk menata perangkat hukum yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kabupaten Barito Utara.

Pembentukan produk hukum dalam bentuk peraturan daerah, pada dasarnya merupakan salah satu upaya dalam rangka mengakomodir dan memberikan solusi bagi setiap permasalahan serta perubahan yang terjadi,” ungkap Sugianto.

Dikatakannya, Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah juga nantinya akan dijadikan landasan hukum dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang secara substansi berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Sedangkan perubahan yang dilakukan pafa Perda nomor 8 tahun 2011 kali ini yaitu dengan menambahkan jenis retribusi pelayanan tera/tera ulang, dimana berdasarkan ketentuan pasal 110 ayat (1) huruf L Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyebutkan bahwa salah satu jenis retribusi jasa umum adalah retribusi pelayanan tera ataupun tera ulang.

“Dengan adanya penambahan jenis Retribusi Pelayanan Jasa Tera/Tera Ulang ini maka kita dapat memungut retribusi atas pelayanan tersebut dan diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah,” tutup sugianto mengakhiri pidato  Bupati Barito Utara.

Penulis: @lie Editor: Adunk