Beranda EKONOMI Pupuk Bersubsidi Sulit, Ini Respon DINTANPAN dan Satgas Pangan Rembang

Pupuk Bersubsidi Sulit, Ini Respon DINTANPAN dan Satgas Pangan Rembang

455
0
BERBAGI

Rembang_Jateng (faktahukum.co.id) – Sulitnya petani mendapatkan pupuk bersubsidi disaat masa tanam tiba bukanlah merupakan suatu hal baru yang dialami oleh para petani, meskipun pemerintah pusat sudah membentuk Satgas Pangan sejak 2017 lalu.

Sehingga diharapkan, agar pemerintah atau pihak terkait untuk lebih intensif dalam melakukan pengawasan dan memberikan sanksi yang tegas bagi oknum nakal yang menyebabkan terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi yang dibutuhkan petani tersebut, seperti diungkapkan Kemis (nama petani) salah Satu asal Desa Gunungsari, Kaliori ketika disambangi faktahukum.co.id, kemarin (9/1/20).

SEDIAAN PUPUK
Terpisah, Ka.DISTANPAN (Dinas Pertanian dan Pangan) Kab. Rembang saat ditemui faktahukum.co.id di ruanganya menyatakan bahwa sampai dengan MT 1 (masa tanam pertama, Oktober -Maret )usai, sediaan kebutuhan pupuk bersubsidi bagi petani di wilayah kerjanya masih terhitung mencukupi, jelas Suratmin.

Disampaikanya, ini berdasar dari catatan DINTANPAN per.Januari 2020 terkait LTT wilayah produksi pertanian di Rembang saat ini luasan tanam padi sebanyak 2.420 Ha, dan luasan tanam bagi jagung sebanyak 880 Ha, dengan pemenuhan sediaan pupuk jenis UREA sebanyak 21.000 Ton, jenis NPK sebanyak 18.000 Ton, dan jenis ZA sebanyak 12.000 Ton, yang dijual sesuai dengan H.E.T (harga eceran tertinggi) masih mencukupi, tegasnya.

PENGAWASAN PUPUK
Terpisah, Polres Rembang melalui Kanit.II, Aiptu.Asroni, S.H, menyampaikan,”Kami akan segera melakukan reaksi cepat ketika menerima aduan dari petani yang merasakan adanya kelangkaan pupuk bersubsidi tersebut,” tegasnya kepada faktahukum.co.id ketika ditemui di ruanganya.

Ditambahkanya, adapun langkah kerja yang sudah dilakukan oleh Satgas Pangan Polres Rembang agar pupuk bersubsidi tersebut tidak terjadi kelangkaan saat dibutuhkan petani antara lain: (1). Melakukan OPS Pasar kepada petani langsung, (2). Melakukan pengawasan terhadap pendistribusian dan penyaluran pupuk pada Distributor, (3). Memberikan sanksi tegas bagi pelanggar ketentuan pendistribusian dan penyaluran pupuk yang bersubsidi, (4). Memaksimalkan fungsi PPNS dari Dinas Pertanian dan memaksimalkan Komisi Pengawas dengan maksud mencegah kelangkaan terjadi,” terangnya.

ASPEK HUKUM
Ditegaskannya, sesuai dengan sesuai fungsinya, Satgas Pangan dalam melakukan tugas pengawasan pendistribusian, penyaluran pupuk bersubsidi yang sudah diatur dalam UU berikut aspek Hukumnya seperti; (1). Diatur dalam UU RI No.7 Th.2014 Tentang Perdagangan, dan UU RI No.8 Th.1999 Tentang perlindungan konsumen sebagai acuan Satgas Pangan melakukan tindakan tegas,” pungkasnya.

Penulis: Sugito Editor: Adunk