Beranda RAGAM DAERAH PTUN Surabaya Diduga Gelar Peradilan Sesat

PTUN Surabaya Diduga Gelar Peradilan Sesat

5201
0
BERBAGI

Surabaya, (faktahukum.co.id) – Dalam Surat Putusan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) Surabaya Nomor 16/G/KI/2021/PTUN Sby, yang telah mengalahkan PKN (Pemantau Keuangan Negara) atas sengketa KIP (Keterbukaan Informasi Publik) melawan Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Provinsi Jawa Timur pada April 2021 silam.

Dalam surat putusan tersebut, dengan berdalih tidak menimbulkan kerugian bagi PKN, hal itu dianggap bertolak belakang dengan Ruh UU. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Berdasarkan pada alasan tersebut, PKN beranggapan bahwa PTUN Surabaya telah menyelenggarakan Peradilan sesat, yang selanjutnya akan dilakukan KASASI ke Mahkamah Agung (MA).

“Bahwa pertimbangan hukum Majelis PTUN Surabaya, dalam Peradilan sengketa KIP antara PKN melawan Kadis Pendidikan Provinsi Jawa Timur terkesan menyesatkan masyarakat selaku pemohon, dengan membuat dan menarik argument dan penafsiran yang membingungkan, dengan dalil-dalil ngawur karena bertolak belakang dengan ruh UU. No. 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik,” ujar Patar Sihotang, SH. MH, selaku Ketua Umum PKN pada faktahukum.co.id melalui pesan singkatnya.

Ia pun menegaskan, dalam UU. 14 Tahun 2008 sudah nyata dan jelas dan tidak bisa di tafsir tafsir lagi seperti pada BAB. III, Bagian Kesatu Pasal 2 dan 4 ayat 2 c UU No 14 Tahun 2008 yang menyatakan, bahwa semua orang berhak (c). mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini.

“Bahwa setiap Orang berhak untu mendapatkan Salinan atau Hard Copy atau Foto Copy dokumen melalui permohonan sesuai dengan Undang Undang, yang telah diatur dalam melalui Perki no 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur penyelesaian sengketa Informasi dengan cara melakukan permohonan dan melakukan keberatan dan membuat Gugatan,” ungkap Ketua PKN

“Namun yang terjadi malah dipatahkan oleh pertimbangan Majelis Hakim PTUN Surabaya melalui Surat Keputusan Bernomor
16/G/KI/2021/PTUN Sby dengan dalih tidak ada kerugian bagi PKN, untuk menolak mengabulkanya, dan hal ini bisa melumpuhkan semangat rakyat untuk membantu pemerintah dalam usaha pemberantasan korupsi yang sedang menjajah tanah air ini,” papar Patar penuh kecewa.

Seperti diketahui bersama, bahwa PKN adalah sekumpulan rakyat yang terpanggil untuk membela negara melalui pertahanan rakyat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi sesuai dengan amanat UU. no 3 Tahun 2002, serta PP. 43 tahun 2018 yang telah tercantum dalam Visi dan Misinya yang tertuang dalam SK. Menkumham Nomor AHU 0014646 AH 01 07 2015 dengan Akta Notarisnya yang bertujuan untuk membantu pemerintah dalam usaha pemberantasan korupsi.

Sehingga, dalam hal ini, PKN membutuhkan informasi awal atas dokumen kontrak Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

Di karenakan putusan Komisi Informasi Provinsi, menyatakan tidak memberikan Hard Copy, sebagai alasan PKN melakukan naik banding pada PTUN Surabaya sesuai prosedur. Namun, kembali dikalahkan dengan alasan PKN melakukan KASASI ke Mahkamah Agung.

Patar juga menyampaikan, bahwa dalam KASASI di Mahkamah Agung berikutnya, PKN berharap semoga Majelis Hakim dapat membuat pertimbangan hukum yang jernih dan seadil-adilnya agar dapat memenuhi harapan masyarakat yang sudah mulai bosan, bahkan sebagian sudah tidak percaya lagi terhadap penegakan hukum di Indonesia saat ini,” pungkas dan harapnya.

Penulis : Sugito
Editor : Bonding Cs