Beranda RAGAM DAERAH PT. Adei Plantation & Industri Diduga Abaikan Kesepakatan Dengan Suku Melayu Sakai...

PT. Adei Plantation & Industri Diduga Abaikan Kesepakatan Dengan Suku Melayu Sakai Bengkalis

101
0
BERBAGI

Bengkalis, Riau – PT. Adei Plantation & Industri yang berlokasi di Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau yang beroperasi sudah puluhan tahun lamanya, tetapi masih menyisakan kesan tidak baik bagi masyarakat Tempatan.

Pasalnya, kesepakatan antara masyarakat Tempatan dengan perusahaan PT. Adei Plantation & Industri, terkait membangun kebun kelapa sawit dengan pola kemitraan KKPA yang diduga diabaikan begitu saja.

Kesepakatan tersebut tertuang dalam hasil rapat yang dilaksanakan pada tanggal 13 April 2000 lalu.

Dengan dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah DEPHUTBUN Provinsi Riau, Camat Mandau, Kepala Desa Penaso, Kepala Desa Tengganau, Wakil masyarakat Melayu Sakai Bosniar, Ketua Lembaga Adat Mandau Drs.Fachuruddin dan perwakilan dari pihak perusahaan Ir. Salfian.D.

Dari rapat tersebut, melahirkan kesepakatan bahwa pihak perusahaan akan membangunkan kebun sawit seluas 1800 hektar untuk masyarakat Tempatan Melayu Sakai dengan pola kemitraan.

Juga mempertahankan hutan konservasi yang berada di pingir sungai Penaso seluas 200 hektar dan hasil rapat tersebut ditanda tangani bersama.

“Surat kesepakatan itu hanya sebatas kertas yang tidak berguna bagi perusahaan, pasalnya hingga saat ini kebun yang diperuntukkan kepada masyarat tidak ada sama sekali, bahkan hutan konservasi juga sudah dibabat habis dan menjelma menjadi pohon kelapa sawit.

Pada kemana semua para pejabat dan yang mewakili masyarakat Tempatan, kenapa tidak ada upaya menindak lanjuti dan pertanyakan kesepakatan yang dibuat itu.

Sangat memungkinkan sekali mereka sudah terima uang secara diam-diam, biadap sekali mereka itu bersenang senang diatas penderitaan orang lain kalau memang mereka seperti itu,” dikatakan Mustar warga Desa Muara Basung kepada awak media ini saat ditemui di kediamannya, pada Sabtu (25/09/22).

Mustar juga mengaku, dirinya salah satu saksi hidup yang mengetahui rencana pembangunan kebun sawit pola KKPA dan beliau juga sebagai putra Tempatan.

Dirinya juga sangat marah kepada Kepala Suku dan Ninik Mamak pada waktu itu, yang menurutnya mereka semua itu diduga sebagai penjilat dan penghianat bagi masyarakat Tempatan.

Ditegaskannya lagi, akibat tidak ada titik terang dari perusahaan, maka dengan semangat juang untuk membela masyarakat pada tanggal 20 Mei 2012 dibentuklah tim penyelesaian pembangunan kebun Kelapa Sawit Pola KKPA yang diketuai oleh Muhtar.

“Genderang perang menuntut hak warga Tempatan sudah di mulai dan saat ini permasalahan tersebut sudah sampai ke DPRD Provinsi Riau,” tandasnya.

(Hermansyah/Apansari)