Beranda RAGAM DAERAH Proyek Pembangunan Jembatan di Bina Marga Kota Padang Dipertanyakan

Proyek Pembangunan Jembatan di Bina Marga Kota Padang Dipertanyakan

290
0
BERBAGI

Padang-Sumbar – Pekerjaan proyek pembangunan Dua unit jembatan yang berlokasi diruas Jalan Lolo Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang menjadi pertanyaan masyarakat.

Pasalnya proyek yang diketahui dari informasi masyarakat, bahwa proyek tersebut dibawah naungan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Padang dikerjakan asal jadi.

Bahkan, dilokasi pekerjaan tidak terpampang plang proyeknya, sehingga tidak mengetahui adanya kegiatan pekerjaan tersebut.

Dari informasi yang dirangkum tim Fakta Hukum Indonesia (FHI), menurut masyarakat proyek ini selain terindikasi tidak mengindahkan amanat undang – undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Jika demikian, menurut masyarakat setempat Guspal, bahwa jembatan yang sedang di bangun ini tidak akan bertahan lama, dikarenakan bangunan tersebut terkesan jauh dari aspek teknis sehingga mutu dan kualitas diragukan.

“Bangunan proyek ini tidak akan bertahan lama, karena mutu dan kualitasnya diragukan dan pembangunannya terbilang begitu ganjil yang terkesan ditutup – tutupi dari masyarakat, padahal ini era keterbukaan informasi publik.

Seharusnya penyelenggaraan uang negara ini yang melalui kegiatan proyek infrastruktur telah dijamin undang – undang yang mengamanahkan bahwa setiap penyelenggara negara harus terbuka terhadap kegiatan yang menggunakan dana APBD maupun APBN,” ujar Guspar, Selasa (1/3/22).

Selain itu dilokasi pekerjaan, salah seorang pekerja yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, bahwa dirinya mengaku hanya selaku pekerja harian dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang.

Dikatakannya menyoal plang proyek dirinya tidak mengetahui, dikarenakan hanya pekerja dan disuruh oleh Dinas PU.

Sementara terkait menanyakan pembangunan dua unit jembatan dirinya mengatakan, pengecoran plat Duecker adukan semen 1 sak, 2 gerobak pasir, 3 gerobak kerikil yang dilakukan secara manual dan semua itu perintah Dinas PU.

“Saya hanya pekerja harian, dan kami diawasi oleh Dion dari Dinas Pekerjaan Umum Padang,” sebutnya.

Menyangkut proyek tersebut, tim FHI mengkonfirmasi Ir. Trihadiyanto Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang, melalui Watshapp nya, pada Senin 7 Februari 2022 tidak ada jawaban.

Lalu dikonfirmasi kembali pada Rabu 9 Februari 2022 tetapi juga tidak dijawab, kemudian dikonfirmasi lagi pada Jumat 11 Februari 2022 juga tidak ada jawaban.

Sikap diam terhadap proyek yang dikelolanya juga diperlihatkan oleh Harisman Kepala Bidang Bina Marga DPU Padang, yang juga dikonfirmasi berulang kali melalui Watshapp pada 7, 9, dan 11 Februari 2022 juga tidak memberikan jawaban.

Bahkan ketika berkunjung ke kantor Dinas PU Kota Padang pada Selasa 14 Maret 2022 petugas Securiti Beni mengatakan, kepala dinas sedang tidak ada dikantor. Namun anehnya, mobil-mobil dinas pejapat Dinas PU terparkir di depan kantor.

Jawaban serupa juga dikatakan Beni, saat ditanya keberadaan Kepala Bidang Bina Marga juga tidak ada dikantor.

Sementara itu, menurut informasi yang didapat dari salah seorang narasumber di lingkungan kantor tersebut mengatakan, walaupun Kepala Dinas hingga Kepala Bidang ada dikantor, securiti tetap akan mengatakan pejabat tersebut sedang keluar, kecuali bagi mereka yang sudah membuat perjanjian bertemu.

Menurut Rieno Philiang Wakil Ketua LSM Aliansi Peduli Indonesia ( API ) Sumbar mengatakan, pejabat dilingkungan Dinas PU Padang yang bersikap tertutup kepada masyarakat perlu mendapat perhatian serius oleh Walikota Padang.

Menurutnya, sikap menghindari terhadap informasi yang disampaikan masyarakat mengenai kegiatan yang dikelolanya yang menggunakan uang rakyat merupakan preseden buruk bagi pemerintah Kota Padang.

“Kita berharap kepada Walikota Padang untuk mengganti Kepala Dinas PU dan Kepala Bidang Bina Marga, sebab tidak mau menerima informasi dari masyarakat. Wajar masyarakat berprasangka buruk terhadap pekerjaan yang dilaksanakan kalau pejabat yang mengelola kegiatan sikapnya bertentangan dengan undang-undang.

Kalau tidak mau dikritik pejabat yang bersikap tertutup memberikan informasi kepada masyarakat lebih baik mundur dari jabatannya,” tandasnya.

Penulis : Roni