Home BISNIS Prosedur ijin pendirian minimarket

Prosedur ijin pendirian minimarket

1301
0
SHARE

Bogor (FHI)

Menyikapi permasalahan maraknya bermunculan pasar modern/minimarket di berbagai daerah di Indonesia, sudah seharusnya pemerintah pusat dan daerah dapat mengawasi perijinan pasar modern/minimarket.

Hal ini memerlukan perhatian yang serius mengingat kian banyaknya bermunculan bak jamur di musim hujan, subur pesat hingga kepelosok daerah dan desa.

Izin Usaha Toko Modern (IUTM)

Persyaratan IUTM berdasarkan Pasal 12 dan 13 Perpres 112/2007 jo Pasal 12 Permendag 53/2011, yaitu:

Copy Surat Izin Prinsip dari Bupati / Walikota atau Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat dan rekomendasi dari instansi yang;Copy Surat Izin Lokasi Badan Pertanahan Nasional;Copy Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO);Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);Copy Akta pendirian perusahaan dan pengesahannya;Rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil;Surat Pernyataan kesanggupan dan ketentuan yang berlaku; danStudi Kelayakan termasuk analisis dampaknya, isu sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran lokal.

Surat Permohonan IUTM tersebut ditandatangani oleh pemilik atau pengelola perusahaan dan akan diajukan ke media izin. Selanjutnya bangun dokumen permohonan lengkap, Bupati / Walikota atau Gubernur Pemerintahan Provinsi DKI akan mengeluarkan IUTM.Kewenangan untuk penerbitan IUTM tersebut dapat dilimpahkan kepada kepala Dinas / Unit yang bertanggung jawab di bidang perdagangan atau pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu.

Pembinaan dan Pengawasan terkait pendirian dan pengelolaan toko modern merupakan wewenang dari Pemeritah dan Pemerintah Daerah setempat, agar implementasi perizinan toko modern akan dilaksanakan pada peraturan pelaksana yang diterapkan oleh pemerintah daerah.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

setiap perusahaan perdagangan wajib memiliki SIUP, SIUP itu sendiri dibagi menjadi SIUP Kecil, SIUP Menengah, SIUP Besar.

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Permendag 36/2007, setiap perusahaan wajib untuk daftar daftar perusahaannya yang disahkan oleh pejabat yang tinggal dari kantor pendaftaran perusahaan. Perusahaan dapat berbentuk, antara lain:

PT;Persekutuan Komanditer (CV);Firma;Perorangan;Bentuk lainnya; danPerusahaan asing dengan status Kantor Pusat, Kantor Tunggal, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, dan Perwakilan Perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usaha di wilayah Republik Indonesia.

Begitu, setiap penyelenggara toko modern, wajib untuk mendapatkan TDP.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas toko Modern

Setiap orang yang akan dibentuk bangunan wajib mengikuti persyaratan administratif yaitu salah satunya Izin Mendirikan Bangunan gedung tambahan. Pasal 7  UU 28/2002 dan peraturan pelaksanaannya pada Pasal 14 PP 36/2005. Izin Mendirikan Bangunan gedung oleh pemerintah daerah.Setiap daerah memiliki peraturannya masing-masing.Sebagai contoh untuk Provinsi Jakarta diatur oleh Peraturan Daerah Provinsi Khusus Ibukota Jakarta No. 7 Tahun 2010.

Surat Keterangan Domisili Perusahaan

Diajukan permohonan Surat Keterangan Domisili Perusahaan ke kelurahan lokal lokasi toko modern.

Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (bila ada dilakukan melalui perjanjian waralaba)

Bila dalam membangun ritel modern / toko modern yang merupakan hasil dari perjanjian waralaba maka berdasarkan PP 42/2007 harus memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba.

Izin Gangguan

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Permendagri 27/2009, yang dimaksud dengan Izin Gangguan adalah izin tempat usaha / kegiatan kepada orang pribadi / badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat / kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Prosedur perijinan ini wajib di dilakukan oleh pengusaha pasar modern/minimarket, serta perlu ada pengawasan dari pemerintah daerah untuk mengkontrol ijin pendirian pasar modern/minimarket baik tingkat pusat maupun tingkat daerah melalui peraturan daerah masing – masing dalam upaya menertibkan pasar modern/minimarket baik yang baru memproses pertunjukan maupun yang sudah beroperasi.

Sudah merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk menurunkan Pol PP dalam mendata perijinan tersebut baik dari tingkat kecamatan maupun tingkat kelurahan dan desa, guna meningkatkan Pendapatan daerah dalam hal peningkatan pajak maupun pendapatan dari retribusi perijinan pasar modern/minimarket.

(A.Hidayat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here