Beranda HUKRIM Praktisi Hukum, Pertanyakan Kejelasan Status Tersangka Kasus Dugaan Korupsi DSI

Praktisi Hukum, Pertanyakan Kejelasan Status Tersangka Kasus Dugaan Korupsi DSI

72
0
BERBAGI

Gayo Lues-Banda Aceh, (faktahukum.co.id) – Praktisi Hukum, M. Purba, S.H kembali mempertanyakan kejelasan penetapan status tersangka pada terduga pelaku terkait kasus dugaan korupsi dari kegiatan makan minum Karantina Hafizh Dinas Syariat Islam (DSI) Kabupaten Gayo Lues, pada pihak Kepolisian Polres Gayo Lues, setelah keluar hasil audit penghitungan kerugian Negara yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Aceh.

Hal ini, untuk mendapatkan kepastian hukum dari status penyidikan kasus dugaan korupsi makan minum Karantina Hafizh tahun anggaran 2019 yang menelan anggaran 9 Milyar,” kata M. Purba, Rabu (6/1/21).

Dia menambahkan, bilamana hasil penghitungan kerugian negara sudah keluar maka bisa dipastikan Polres Gayo Lues akan segera menetapkan siapa tersangka nya? dan perkara ini akan segera bergulir di persidangan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) setelah semua proses berjalan dengan maksimal.

“Dimana seperti diberitakan sebelumnya, bahwa Polres Gayo Lues, telah melakukan lidik terhadap 3 dugaan kasus Korupsi, diantaranya kasus makan minum Karantina Hafizh DSI tahun anggaran 2019, dana Hibah PKK 2018, dan dana Hibah KONI 2018,” ujarnya.

Sebelumnya juga Praktisi hukum Kabupaten Gayo Lues, M. Purba, S.H, telah mengapresiasi kinerja unit Tipikor Polres Gayo Lues yang sudah maksimal dalam penanganan kasus dugaan Korupsi tersebut, menurutnya bahwa kasus dugaan korupsi DSI di kabupaten Gayo Lues adalah perkara khusus serta mendapatkan atensi yang sangat tinggi dari publik. Untuk itu harus segera ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan.

“Untuk, Dirkrimsuss Polda Aceh, saya juga memberikan apresiasi karena sudah memberikan perhatian penuh terkait dengan penanganan kasus dugaan korupsi yang ditangani oleh pihak Polres Gayo Lues ini, sebab tidak lama lagi akan segera gelar perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan,” papar M. Purba.

Berdasarkan informasi yang diterima langsung dari pengelola Ponpes, bahwa ada dugaan pemotongan anggaran terhadap pengadaan makan minum yang dilaksanakan oleh Dinas Syariat Islam, sehingga atas dugaan tersebut berlanjut hingga ke pulbaket Ditipikor Polres setempat.

Sebelumnya juga KPK yang diminta untuk memonitor penanganan kasus dugaan Korupsi DSI di Kabupaten Gayo Lues, senilai 9 Milyar lebih tersebut, Plt Juru bicara Komisi pemberantasan korupsi bidang penindakan Ali Fikri via WhatsApp beberapa waktu lalu mengatakan, nanti akan kita cek perkembangan nya dan kita monitor terus nya,” ujarnya.

Sementara, Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Aceh, selang sehari peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia), Dirkrimsus Polda Aceh, Kombes Margyanta, S.I.K, Kamis (10/12/20) menjelaskan, bahwa kasus tersebut sudah siap digelar hari ini dan dari hasil gelar perkara maka penyidik telah menyimpulkan kasus tersebut ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan, tinggal menunggu penetapan calon tersangka.

“Pada tahun ini Polda Aceh, khususnya banyak menangani perkara Korupsi, insya Allah, semuanya berjalan dengan maksimal,” tegasnya.

Penulis:Rauf Ariga. Editor: Ade’ M.