Home BISNIS Polemik Pembangunan Pelabuhan Rembang, Satu Investor Gugat Pemkab Rembang

Polemik Pembangunan Pelabuhan Rembang, Satu Investor Gugat Pemkab Rembang

1260
0
SHARE
JT Pelabuhan Rembang / Terminal Sluke
‘Adanya investor ini Kementerian Perhubungan Republik Indonesia saat itu berani menyetujui pembangunan Pelabuhan Rembang, lalu kemudian dikembangkan di lokasi pinggir pantai di Desa Sendangmulyo kecamatan Sluke Kabupaten Rembang’.
Kantor Holding Company BUMD PT RBSJ

Rembang, (faktahukum.co.id) – Sejak pengusulan rencana pembangunan Pelabuhan pada tahun 2007 silam, pembangunan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke sudah melibatkan konsorsium (gabungan) investor (pendana). Konsorsium ini diberi nama PT Bangun Artha Kencana (PT BAK). Melalui konsorsium investor inilah, yang menjadi salah satu dasar disetujuinya langkah pengembangan Pelabuhan Rembang sebagai rujukan Pelabuhan Umum Nasional (PUN).

Namun yang terjadi setelah investor lakukan reklamasi, Pemerintah Pusat dan Pemkab Rembang selama ini terindikasi mengabaikan hak-hak investor, kemelut perebutan kepemilikan tanah antar investor kemudian terjadi. Semua itu, hanya karena hak investor di Pelabuhan diabaikan oleh oknum BUMD PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT RBSJ) dan Pemda cenderung berdiam diri.

Sebenarnya, konteks pengelolaan pelabuhan Rembang, tidaklah menjadi soal siapa atas nama investor yang memegang peran penyelenggara pelabuhan, asalkan dapat menghasilkan keuntungan bersama (mutual benefit) diantara Investor, Pengelola, Pemerintah dan Masyarakat.

Permenhub Nomor PM 51/2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut, pasal 119 menyebutkan bahwa pelabuhan pengumpan yang belum diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) pemerintah daerah maka usulan penetapan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) dilakukan oleh UPP pemerintah pusat. Ketentuan ini secara implisit bermakna, bahwa pelabuhan yang belum diselenggarakan oleh UPP pemerintah daerah dengan berlakunya Permenhub PM 15/2015, kewenangan penyelenggaraannya diambil alih oleh Pemerintah pusat dan diselenggarakan oleh UPP Pemerintah pusat.

Rapat dan Pansus Penyelesian Masalah Pelabuhan

Di tahun 2015 yang lalu, di Ruang Rapat Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Jawa Tengah, Bupati Rembang Abdul Hafidz, saat itu telah berjanji untuk sesegera mungkin menyelesaikan polemik terkait perizinan dan konflik pengelolaaan lahan pasca reklamasi di Pelabuhan Rembang Terminal Sluke. Dalam rapat tersebut Bupati Pernah berjanji akan membentuk tim gabungan khusus untuk mengurai persoalan pelabuhan. Segala persoalan baik perizinan maupun investor ditargetkan selesai akhir bulan April 2015. Namun lagi-lagi tim ini tidak membuahkan hasil, bahkan tidak ada kabar hasilnya.

Melihat gelagat semakin semrawutnya Pelabuhan DPRD Rembang pada 2015, juga sempat membuat Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelesaikan masalah pelabuhan, namun pergesekan antar investor semakin menjadi dan juga tidak menemui hasil, sehingga Pansus saat itu merekomendasi BPKP untuk audit, dan sekarang Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPKP telah ada digenggaman Pemkab Rembang, namun sepertinya belum ada tindak lanjut.

Sebenarnya konflik Pelabuhan bermula dari perpecahan dari tujuan awal, sehingga menimbulkan keinginan operasional sendiri-sendiri dan saling klaim kepemilikan lahan. Saat itu, Anggota Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Rembang dibuat tercengang ketika mendengar dan melihat penjelasan berikut bukti transaksi yang ditunjukkan saat Pansus mengundang PT Bangun Artha Kencana (PT BAK) dalam rapat terbuka di ruang rapat DPRD Rembang. Hadir pula Direktur Utama PT BAK.

Bukti transaksi uang yang telah dikeluarkan oleh direktur utama PT BAK untuk pengurusan tanah Hak Pengelolaan Lahan (HPL) seluas 8,1 Hektar yang sekarang menjadi milik Pemda Rembang, murni memakai biaya yang ditanggung oleh BAK sebesar Rp.800 juta. PT BAK juga mengungkap bukti transaksi keuangan sekaligus peruntukannya.

Dirut PT BAK saat itu memohon kepada Pansus, agar segera diselesaikan perkara pelabuhan, karena dirinya memiliki banyak bukti lain yang berimbas kepada indikasi adanya dobel anggaran, yakni anggaran swasta dicampur dengan anggaran Negara di Pelabuhan. Saat itu Mindo menegaskan, agar maling-maling Pelabuhan ini segera ditangkap dengan menyuruh pansus libatkan Kejaksaan dan Kepolisian.

Selain tanah bersertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pemda Rembang seluas 8,1 Hektar di Pelabuhan Rembang Terminal Sluke, masih ada puluhan hektar tanah non status serta masih berpolemik. Dalam rapat terungkap, tanah yang belum jelas tersebut juga telah disewakan oleh Prilestiyo (Direktur PRK saat itu) kepada PT SIR sebesar 2,5 Milyar pertahun selama 40 Tahun.

Pansus melihat melalui proyektor sebuah surat perjanjian sewa tanah hasil reklamasi di ujung sebelah barat pelabuhan (Dermaga1) antara Direktur PT PRK Prilestyo dan Direktur PT Semen Indonesia Rembang (SIR) Ady Sumasto yang telah dibuatkan akta oleh Notaris H. M. AlHilal, S.H., M.Kn.

Di lain tempat, bagian hukum PT SIR, waktu itu mengenai kabar tersebut membenarkan, bahwa sewa Dermaga 1 memang bermasalah. Selain sewa dermaga pelabuhan, SIR juga punya masalah tanah pada rencana Pabrik PT SIR.

Terkait hal ini, Dirut PT BAK menjelaskan bahwa ijin operasional Pelabuhan Rembang Terminal Sluke yang diijinkan oleh Gubernur Jawa Tengah adalah pada dermaga dua yang diperuntukkan untuk pengiriman suply PLTU Tanjung Jati B Jepara, selain itu belum diijinkan.

Terkait pengurusan HPL,RUP dan BUP PT PRK di Pelabuhan. PT BAK juga  membeber pula bukti transaksi transfer keuangan dari BAK kepada Prilestiyo dari tahun 2011 hingga 2012 untuk pengurusan HPL Pemda Rembang, RIP, dan BUP PRK. Prilestiyo yang saat itu bertindak sebagai direktur PT RBSJ dan PT PRK, dengan tegas membenarkan bahwa bukti transfer yang ditunjukkan BAK adalah benar, dan memang dia menerimanya sampai dengan milyaran rupiah.

Selain itu, Prilestiyo juga mengakui, bahwa pada saat dirinya menjabat sebagai Direktur RBSJ dan PRK, dia bertindak dengan menyewakan lahan hasil reklamasi kepada pihak lain sebesar 30 Milyar. Prilestiyo memang menerima uang itu, namun katanya dikembalikan lagi untuk penambahan reklamasi pelabuhan.

Direktur utama PT BAK, Mindo Herbert Sitorus, berharap persoalan pelabuhan segera selesai. Dalam forum itu dia juga meminta agar Prilestiyo berbicara sesungguhnya tanpa ada kompromi dan tanpa tendensi melindungi pihak lain agar persoalan polemik pelabuhan umum Rembang terminal Sluke segera selesai.

Dari proses Polemik Pelabuhan Rembang Terminal Sluke bisa disimpulkan bahwa PT BAK adalah konsorsium investor gabungan antara Edo Prasetyo H dan Budi Setiawan (Direktur PT BRTK) yang berkerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah (PT RBSJ). Lalu kemudian PT RBSJ sebenarnya menunjuk PT AHK sebagai pekerja reklamasi. Dalam perjalanan, PT AHK yang notabene sebagai pekerja reklamasi, belakangan malah mengklaim bahwa dirinyalah yang membangun Pelabuhan Umum Rembang hampir keseluruhan, sehingga atas nama investor PT BAK dan BRTK terombang ambing atas tindakan sepihak tersebut.

Konflik Berujung Gugatan

Nomor Gugatan Direktur BRTK

Saat ini, melihat dari website Pengadilan Negeri Rembang, http://sipp.pn-rembang.go.id, setidaknya Jumat (08/12/2017). Salah satu investor dari Konsorsium, Budi Setiawan (PT BRTK) menggugat perdata atas sebagian HGB diatas HPL Pemda Rembang seluas 8,1 hektar dengan nomer 29/Pdt.G/2017/PN Rbg. Turut tergugat seperti terlihat di website adalah Direktur PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT RBSJ), Bupati Rembang, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang dan Direktur PT Pelabuhan Rembang Kencana (PT PRK).

Mindo Herbert Sitorus, Direktur Utama PT BAK serta Komisaris Utama PT PRK, Saat dihubungi FHI Rembang, Jumat pagi (08/12/2017), mengatakan, mengenai gugatan perdata ini ia sudah mengetahui, namun belum mempelajari isi dari gugatan tersebut. “Pada prinsipnya semua masalah seyogyanya bisa dikomunikasikan dan diselesaikan secara baik-baik dengan duduk bareng,” katanya.

Ia juga mengaku sudah mencoba menghubungi para pihak yang turut tergugat, dan berharap masalah gugatan ini bisa dikomunikasikan, dan difasilitasi oleh Pemkab Rembang untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Rembang. Karena menurut Mindo, dulu awalnya bekerjasama namun kenapa muncul masalah hukum, ia menilai pasti ada sesuatu. Yang pasti, Mindo juga bakal mengambil langkah hukum untuk untuk menyelesaikan masalah ini.

“Harapanya pak BS (Budi Setiawan – red) menghormati para pihak, karena sudah ada hasil BPKP, Pansus, dan Rapat hingga ratusan kali, ndak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan baik dan duduk bareng,” paparnya. (handoko)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here