Home PENDIDIKAN Polda NTT Gandeng HNSI Sosialisasi Diklat Keselamatan Pelayaran

Polda NTT Gandeng HNSI Sosialisasi Diklat Keselamatan Pelayaran

1056
0
SHARE

Kota Kupang – (faktahukum.co.id) Kementerian Perhubungan Laut berikan kontribusi pemberdayaan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui program keterampilan pelatihan (Diklat) Basic Safety Training Kapal Layar Motor (BST KLM), atau lebih dikenal latihan dasar keselamatan untuk Kapal Layar Motor khusus nelayan/pelaut 30/60 mil (SKK 30 mil/60 mil).

Hal itu seperti disampaikan Eliazer Kale Lado, salah seorang anggota Polisi Polda NTT ketika ditemui wartawan faktahukum.co.id dirumahnya. Selasa, (17/8/2018) kemarin. Menurut Eliazer, sapaan akrabnya, pada pelatihan diklat ini diselenggarakan oleh Balai Pendidikan dan pelatihan Ilmu pelayaran (BP2IP) Tangerang dan Politeknik Pelayaran Surabaya bekerjasama dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan  (KSOP) Kelas III Kupang, dan dilaksanakan di Pelabuhan Penumpang Tenau, Kupang selama 6 (enam) hari sejak tanggal 22-28 Maret 2018.

Kegiatan itu dibuka oleh Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Perhubungan, Djoko Sasono dan Ketua Komisi V DPR RI, Fary Djemy Francis dan diikuti oleh 600 orang nelayan di sekitar wilayah NTT serta 250 siswa setingkat kejuruan SMK dan SMA.

“Tujuan diadakannya Diklat BST KLM dan SKK 30 Mil / 60 Mil ini adalah agar para peserta mendapatkan pendidikan tentang keselamatan pelayaran sehingga dapat mengurangi resiko dalam pelaksanaan kegiatan di laut”, ujarnya.

Eliazer juga menjelaskan, dalam Undang Undang No 17 Tahun 2008 tentang pelayaran disebutkan bahwa pengawakan kapal adalah salah satu faktor kelaiklautan kapal. Oleh karena itu diperlukan pengawasan dan pembinaan secara terus menerus, baik dari segi perlindungan, kesejahteraan, pengetahuan, disiplin maupun penempatannya atau formasi susunan perwiranya di atas kapal agar terwujudnya keselamatan pelayaran.

“Untuk menjamin keselamatan pelayaran sebagai penunjang kelancaran lalu-lintas kapal di laut, diperlukan awak kapal yang memiliki keahlian, kemampuan dan terampil sehingga setiap kapal yang akan berlayar harus diawaki dengan awak kapal yang cukup dan cakap untuk melakukan tugasnya,” ujar Eliazer lebih lanjut.

Dari 600 peserta yang mengikuti pelatihan diklat ini, baru 30 orang yang mengambil Surat Keterangan Kecakapan (SKK). Untuk itu, ia menghimbau kepada peserta yang sudah mengikuti pelatihan diklat dapat mengambil Surat Keterangan Kecakapan (SKK)  di Syahbandar secara cuma-cuma.

Sementara itu, Mex Ndun selaku Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) mengapresiasi dengan baik terhadap kegiatan pendidikan dan pelatihan (Diklat) untuk mendapatkan Surat Keterangan Kecakapan (SKK) atau semacam SIM di laut .

Menurut Mex, para operator Kapal yang ada di Provinsi NTT, baik Kapal penangkapan ikan maupun Kapal wisata pada dasarnya memiliki keahlian alami sehingga harus dibekali dengan pendidikan dan pelatihan khusus.

Persyaratan bekerja sebagai operator atau awak kapal salah satunya harus memiliki sertifikat kepelautan. Dengan demikian bagi peserta yang telah selesai mengikuti kegiatan diklat ini akan mendapatkan sertifikat yang dapat dimanfaatkan untuk bekerja di atas Kapal.

“Bagi yang belum mendapatkan SKK, jangan menggunakan pihak ketiga atau calo dalam mendaftar, karena itu tidak bisa, harus yang bersangkutan. Itupun pendaftarannya gratis bahkan setelah selesai Diklat, peserta akan mendapatkan honor atau semacam uang duduk.

Untuk diketahui bahwa gelombang kedua dimulai pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 mendatang. Oleh karena itu maka diharapkan agar supaya peserta yang mau mengikuti pelatihan diklat ini bisa mendaftarkan diri di Syahbandar. (Oscar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here