Beranda RAGAM DAERAH Pinjam Pakai Alat Pertanian Diduga Berbau Politik, Kadistan Sebut Prioritaskan Program

Pinjam Pakai Alat Pertanian Diduga Berbau Politik, Kadistan Sebut Prioritaskan Program

705
0
BERBAGI

Pulang Pisau, (faktahukum.co.id) – Beredarnya kabar tentang status pinjam pakai berbagai macam alat pertanian yang didistribusikan oleh Dinas Pertanian ke tiga Desa di Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, Kamis, 17 Mei 2018 kemarin menuai pro dan kontra dari kalangan masyarakat.

Pasalnya berdasarkan informasi yang dihimpun oleh wartawan faktahukum.co.id, diketahui bahwa pada hari kamis, 17 Mei 2018 lalu pukul 17.50 Wib, Dinas pertanian menyalurkan beberapa alat pertanian yang dikirim ke tiga desa di kecamatan Maliku.

Adapun alat pertanian yang dipinjamkan Dinas Pertanian antara lain 4 unit Junder, 1 unit excavator besar, 1 unit excavator mini dan di kirimkan ke Desa Wono Agung, Kanamit Barat, dan Desa Purwodadi, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau.

Kepala Dinas Pertanian, Slamet Untung Riyanto, saat dikonfirmasi wartawan faktahukum.co.id, Jumat, (18/5/2018) di ruang kerjanya  membenarkan bahwa pihaknya telah mendistribusikan beberapa unit alat pertanian ke Kecamatan Maliku, dalam rangka melaksanakan program Luas tambah tanam ( LLT).

“Kalau sebelumnya saya pernah mengatakan bahwa alat-alat tersebut akan kami bagikan setelah Pilkada menghindari adanya isu politik,” ujarnya.

Selanjutnya kata Slamet, dikarenakan mendapat desakan dari Dirjen Tanaman Pangan pusat agar melaporkan perkembangan Luas Tambah Tanam (LTT) setiap harinya, sehingga pihaknya mengambil kebijakan meminjamkan alat tersebut ke beberapa kelompok tani.
“Masalah pinjam pakai alat itu sudah berdasarkan hasil rapat di dinas, serta berdasarkan persetujuan Pj. Bupati,” ungkapnya.

Saat awak media menanyakan masalah waktu pengiriman yang terkesan dirahasiakan ke publik yang mana pada saat pengiriman alat pertanian tersebut dilakukan di malam hari, sehingga menimbulkan berbagai macam spekulasi di tengah masyarakat.

“Masalah pengiriman alat pertanian nanti kedepannya akan kami beritahukan ke publik,” imbuhnya tanpa memberikan alasan.

Lebih jauh slamet menuturkan bahwa pihaknya melaksanakan program sesuai dengan petunjuk dari pemerintah pusat.

“Kalau alat pertanian tersebut saya bagi setelah pilkada, kami khawatir akan dievaluasi bahkan direlokasi oleh dirjen tanaman pangan karena masalah LTT selalu diminta laporannya setiap hari,” jelasnya.

Saat disinggung masalah adanya unsur politik atas status Pinjam pakai alat pertanian tersebut slamet mengatakan bahwa dirinya tidak ada maksud mencampuradukan antara program dan Politik.

“Silahkan masyarakat menilainya, yang pasti kami tidak ada maksud mencampuradukkan antara program dan politik, saya hanya menjalankan Program,” terangnya.

Sebagaimana diketahui bahwa semua biaya distribusi ditanggung oleh kelompok tani yang bersangkutan.

“Kalau masalah biaya, semua ditanggung oleh masyarakat, kami hanya meminjamkan alat, masalah Bbm dan lainya itu ditanggung oleh masyarakat, setelah selesai penggarapan lahan, alat itu akan dikembalikan lagi ke Dinas,” pungkasya.  (RD)