Beranda ARTIKEL Pentingnya Pendidikan Politik Bagi Perempuan

Pentingnya Pendidikan Politik Bagi Perempuan

124
0
BERBAGI

Penulis : Dr. Elli Widia.,S.Pd.,MM.Pd

“ Perempuan menggunakan mulutnya untuk mengatakan kebenaran, suaranya untuk kebaikan, telinganya untuk belas kasih, dan hatinya untuk mencintai mereka yang tidak menyukainya.”

Keterlibatan kaum perempuan dalam dunia politik masih jauh dari harapan. Perempuan perlu melek politik, karena kaum perempuan menjadi pengubah tatanan kehidupan dalam masyarakat dikarena kaum perempuan menjadi ujung tombak komunikasi, baik dalam keluarga maupun masyarakatnya.

Perempuan memiliki hak yang setara dengan kaum laki-laki dalam mengambil keputusan, kebijakan, keadilan, kesejahteraan dan keamanan, hal ini dapat mengubah masa depan bangsa.

Sebenarnya bagaimana posisi perempuan dalam dunia politik? Perlu kita fahami dulu apa defenisi politik itu? Para pakar memberi definisi tentang politik sebagai suatu proses yang berjalan terkait dengan penyelenggaraan negara atau sistem pemerintahan.

Tertuang dalam kamus Litre (1870), politik didefinisikan sebagai ilmu memerintah dan mengatur negara. Sementara dalam kamus Robert (1962) definisi politik adalah “seni memerintah dan mengatur masyarakat manusia” (Hamid, 2001, hal. 18).

Pengertian yang lain juga mengatakan bahwa politik adalah, “cara dan upaya menangani masalah-masalah rakyat dengan seperangkat undang-undang untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah hal-hal yang merugikan bagi kepentingan manusia rakyat.

Perlu kita tela’ah kembali bagaimana posisi perempuan pada zaman Rasulullah SAW. Kaum perempuan berbai’at kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin ummat Islam. Bai’at yang dilakukan kaum perempuan terhadap Nabi SAW mempunyai beberapa arti seperti kemandirian pribadi seorang perempuan. Jadi bukan sekedar pengekor kaum laki- laki.

Kaum perempuan melakukan bai’at sebagaimana halnya kaum laki-laki. Bai’at yang dilakukan kaum perempuan merupakan janji setia terhadap Islam dan ta’at kepada Rasulullah SAW, yang dilakukan tidak berbeda dengan kaum laki-laki.

Bai’at kaum perempuan terhadap Rasulullah SAW, didasarkan pada dua pertimbangan. Pertama, pertimbangan bahwa Rasulullah SAW adalah muballigh (orang yang menyampaikan) sesuatu dari Allah. Kedua, pertimbangan bahwa Rasulullah saw, adalah imam atau pemimpin ummat Islam.

Hal ini diperkuat oleh Firman Allah swt “… dan mereka tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik …” dan sabda Nabi SAW, mengenai kewajiban taat kepada pemimpin, “Ketaatan itu hanyalah dalam urusan yang baik.” (HR.Bukhari dan Muslim).

Islam telah memberikan hak perundang-undangan kepada kaum perempuan sama seperti memberikan kepada laki-laki. Kaum perempuan boleh menguasai hak milik, hak jual beli, hibah, mengadakan perjanjian dan lain sebagianya.
Dan secara penuh perempuan diberi hak berpolitik, boleh menempati sebagai kepala negara dan menguasaai urusan hukum, serta boleh berpartisipasi dalam memilih kepala negara atau pemimpin ummat.

Perempuan juga boleh berperanserta dalam aktivitas politik dan sosial sebagaimana partisipasi kaum laki-laki. Prempuan juga boleh berpartisipasi mengelola yayasan, organisasi dan partai. Selain itu ia tidak dilarang menempati kursi kementerian.

Parlemen dan kursi politik yang lainnya.
Saat ini keterwakilan perempuan dalam politik masih di bawah 30%. untuk itu pentingnya peningkatan partisipasi perempuan supaya pengambilan keputusan politik yang lebih akomodatif dan substansial, selain itu juga menguatkan demokrasi yang memberikan gagasan terkait perundang-undangan pro perempuan dan anak-anak.

Tertuang dalam UU No. 2 Tahun 2008 mengamanahkan pada parpol untuk menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam pendirian maupun kepengurusan di tingkat pusat.

Angka 30 persen ini didasarkan pada hasil penelitian PBB yang menyatakan bahwa jumlah minimum 30 persen memungkinkan terjadinya suatu perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga publik.

Rendahnya keterwakilan perempuan di ranah politik memiliki beberapa penyebabnya, seperti, masih mengakar kuatnya paradigma patriarki di sebagian besar masyarakat Indonesia.

Pola pikir patriarki cenderung menempatkan perempuan di bawah kekuasaan laki-laki. Perempuan dicitrakan sekaligus diposisikan sebagai pihak yang tidak memiliki otonomi dan kemandirian di semua bidang, termasuk politik.

Kemudian, institusi politik pada umumnya tidak benar-benar memiliki komitmen penuh pada pemberdayaan perempuan. Seperti dalam pengajuan bakal calon legislatif perempuan oleh parpol yang seringkali hanya dilakukan demi memenuhi persyaratan pemilu saja.

Selama ini, nyaris tidak ada langkah yang menunjukkan komitmen parpol pada pemberdayaan politik perempuan.
Di rekrutmen anggota dan kaderisasi, perempuan tetap masih menjadi pilihan kedua bagi parpol.

Parpol masih kurang yakin perempuan mampu menjadi vote getter dan menaikkan elektabilitas parpol. Jika terus begini bagaimana mungkin kaum perempuan bisa lenggang kangkung menuju salah satu yang harus diperjuangkan untuk mendapatkan kursi di Perlemen.

Bagi perempuan sendiri juga harus benar-benar memiliki pengetahuan politik yang mumpuni dan mampu bersaing dengan kaum laki-laki. Untuk itu perlu dibekali pengetahuan-pengetahuan tentang politik yang lebih luas.

Banyak tantangan yang harus dilalui kaum perempuan dalam dunia politik, disamping harus melaksanakan peran sebagai seorang ibu yang kemudian ada muncul rasa kurang percaya diri dengan kompetensi yang dimiliki seorang perempuan.

Tantangan lain yang harus didobrak seperti; interior complek, lemahnya kompetensi,kapasitas dan strategi, peran social dalam masyarakat, budaya patrilineal, serta nilai religi tertentu. Tantangan tersebut harus difahami dan dipelajari dengan sebaiknya bagi kaum perempuan.

Kecantikan bukan hal yang utama untuk dijadikan nilai jual yang tinggi bagi kaum perempuan di dunia politik, tetapi kaum perempuan harus memiliki knowledge dan jiwa leadership. Perluas pengetahuan tentang politik, perluas wawasan regional,nasional dan internasional, fahami fungsi Legislatif dan Eksekutif, memiliki network politik yang tepat serta mampu menjadi pemimpin dan menjadi role model dan kredibel.

Selain itu kaum perempuan harus memiliki skill set yang mumpuni sepert; kemampuan berbicara didepan publik, creative, kemampuan persuasi, kemampuan beradaptasi, empati dengan lingkungan serta memiliki jiwa social yang tinggi dengan tulus bukan karena memiliki tujuan tertentu tetapi dari hati sanubarinya.

Kaum perempuan juga harus merubah mindset tentang berpolitik, seperti, politik itu baik dan penting, politik merupakan intrumen yang netral, tujuan akhir politik itu kemaslahatan masyarakat, politik itu ladang pengabdian dan komitmen.

Memiliki strategi yang jitu dan tepat sasaran, seperti; penggalangan dan pengamanan suara, personal branding, strategi menghadapi serangan darat dan udara, serta tidak kalah pentingnya menciptakan sinergi dengan team, dana dan koneksi.

Jika semua sudah dimiliki maka perlu tindakan nyata (action), dibutuhkan keberanian dan perhitungan yang tepat. Action memang tidak menjamin keberhasilan, namun tanpa action tidak akan ada keberhasilan yang diharapkan dan akan percuma.

Banyak yang beranggapan bahwa politik itu dunia laki-laki, sarat dengan kekerasan, menghabiskan biaya, atau politik itu kejam, namun sesungguhnya hakikat politik yang sebenarnya adalah bagaimana menghadirkan kebijakan, keadilan, kesejahteraan, dan kenyamanan bersama melalui kekuasaan.

Jika kaum perempuan mampu melihat dan memahami dunia politik dengan benar, maka kaum perempuan akan mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara sehingga dapat berperan aktif dan berkontribusi dalam memperjuangkan nasib perempuan dan anak-anak sebagai asset bangsa.

Semangat bagi kaum perempuan hebat di Indonesia, khususnya perempuan Kepulauan Riau. Hayoo semangat dan tingkatkan kualitas diri, knowledge dan skill serta jiwa leadership agar mampu bersaing di pemilu 2024 mendatang.