Beranda RAGAM DAERAH Penggunaan DBHCHT di Kabupaten Rembang Dukung Program JKN

Penggunaan DBHCHT di Kabupaten Rembang Dukung Program JKN

1177
0
BERBAGI

Rembang, (faktahukum.co.id) – Demi meningkatkan taraf dan kualitas kesehatan masyarakat, Pemerintah Daerah Rembang mendukung sepenuhnya peruntukan DBH-CHT yang berkaitan dengan peningkatan  mutu kesehatan masyarakat.

Secara retoris selalu merujuk pada perundang-undangan otonomi daerah sebagai salah satu dasar pertimbangan atau konsiderannya. Sehingga banyak pihak yang berpendapat bahwa ketentuan ini membuka celah yang begitu besar bagi pemerintah melalui Kementerian Keuangan untuk memberikan tafsiran secara manasuka (arbitrary) tentang realisasi dan alokasi dana tersebut. Dengan demikian, dapat  dikatakan bahwa adanya perbedaan tujuan DBH dengan DBH-CHT itu berdampak pada tidak taat asas (inkonsistensi) nya rumusan DBH itu sendiri secara normatif.

Dengan ini Pemerintah Kabupaten Rembang mengeluarkan Surat edaran Tentang Cakupan Menyeluruh Jaminan Kesehatan bagi Seluruh Penduduk Kabupaten Rembang (Universal Health Converage).

Terlepas dari konsepsi perundang-undangan otonomi daerah secara umum, walaupun pada  tingkat Peraturan Menteri Keuangan (PERMENKEU) yang mengatur tata laksana dan tata kelola  DBH-CHT tersebut, yakni sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 222/PMK. 07/2017 atas perubahan dari PMK No. 28/ PMK. 07/2016 tentang penggunaan , pemantauan dan evaluasi DBHCHT, yang peruntukannya Specific Grand dan 50 persen digunakan untuk program yang mendukung Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Selain masalah mendasar pada asas konseptual tersebut, masalah berikutnya adalah tentang peruntukan DBH-CHT. Sebagaimana terbaca pada Pasal 66A ayat (1) UU Cukai, DBHCHT ditujukan untuk lima peruntukan: (1) peningkatan kualitas bahan baku; (2)pembinaan industri; (3) pembinaan lingkungan sosial; (4) sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau (5) pemberantasan barang kena cukai ilegal. (6) Kegiatan Pendukung Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), seperti penelusursan faktahukum.co.id beberapa Minggu lalu pada Kedinasan dan Stake Holder yang menjadi pelaksana penggunaan peruntukan dana tersebut untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari Pemerintah, 10/10/18.

Kali ini Organisasi Pemerintah Daerah Rembang oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang melalui Eko Sugiyono ( Pelaksana Yankes ) mengungkapkan bahwa “Alokasi Anggaran DBHCHT yang di terima sebesar Rp. 8,7 M. Dengan Rincian biaya untuk penyediaan  Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan kurang lebih sebesar Rp. 2 M atau 25%. selebihnya di gunakan untuk membiayai pelayanan kesehatan yang lain.” tuturnya.

Di jelaskan pula bahwa ,” Dalam rangka memenuhi Jaminan Kesehatan terhadap Masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang mempunyai target pencapaian sebagai berikut : Target

capaian biaya JKN bagi masyarakat miskin/ kurang mampu dan karyawan kena PHK tahun 2018 sejumlah 40.396 jiwa. Biaya DBHCHT yang di Aloksikan sebesar Rp. 1.517.866.548. (Pembiayaan untuk 3 Bulan ). Dengan sisa anggaran sebesar Rp. 485.283.452. Data/ jumlah jiwa sampai bulan Oktober yang sudah di biayai DBHCHT sebanyak 30.412 jiwa. Dari biaya premi tertanggung 25.000/per jiwa. Adapun jumlah data tambahan sampai Bulan Oktober sebanyak 9.639 jiwa, Eko Sugiyono merincinya.

Berbeda dengan keterangan dari pihak BPJS Rayon Rembang melalui Selamet Widodo (Kepala Kantor BPJS Kab. Rembang), bahwa sesuai Adendum atas Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Rembang dengan Badan Penyelenggara Jaminan sosiaal No. 440/541/2018 sebesar Rp. 23.000,-, Kepala Kantor BPJS Kab. Rembang ini menuturkan.

Menyinggung terkait kendala apa saja yang di hadapi, seperti yang telah diungkap Dinas Kesehatan Kab. Rembang sebelumnya yang mengatakan bahwa ada kurang kesadarannya dari pihak masyarakat tergolong ekonomi yang sudah mampu, untuk mendaftarkan diri sebagai peserta JKN secara Mandiri dan Kurangnya biaya atau anggaran yang digunakan untuk PBI ( Penerima Bantuan Iuran ), meskipun mulai Tahun 2018 mendapatkan tambahan dari DBH-CHT.

Slamet Widodo sebelum mengakhiri,”Berdasarkan kendala yang terjadi, paling tidak ada empat pertanyaan pokok yang akan menjadi pusat pembahasan yaitu: (1) Bagaimanakah sesungguhnya pelaksanaan penggunaan DBHCHT tersebut dalam kenyataannya, apakah peruntukannya benar-benar sudah tepat sasaran dan tepat guna sesuai dengan ketentuan hukum yang mengaturnya, apa saja permasalahan atau kendala pelaksanaannya selama ini,  (2) Bagaimanakah sebenarnya keadaan pengawasan terhadap penggunaan DBH-CHT tersebut, apakah pengawasan tersebut selama ini memang dijalankan dengan baik dan apa saja permasalahan atau kendala utamanya, (3) apakah penyalahgunaan atau penyelewengan DBH-CHT adalah termasuk tindak pidana korupsi,”pungkasnya. (Sugito)