Beranda RAGAM DAERAH Pengerjaan Proyek Pembangunan Stasiun Lubuk Buaya Melampaui Batas Waktu Kontrak

Pengerjaan Proyek Pembangunan Stasiun Lubuk Buaya Melampaui Batas Waktu Kontrak

103
0
BERBAGI

Padang-Sumbar – Pelaksanaan pekerjaan pembangunan Stasiun Kereta Api Lubuk Buaya di Sumatera Barat oleh kontraktor Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatera Bagian Barat, sudah melampaui batas waktu kontrak.

Proyek yang menggunakan anggaran APBN tahun 2022 tersebut sampai Januari 2023 ini masih terus berjalan, namun dilokasi pekerjaan tidak ada konsultan pengawas dan pelaksana lapangan.

Bahkan tidak satupun pihak Satker dan PPK Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatera Bagian Barat terlihat dilokasi pekerjaan itu.

Menurut pekerja yang ditemui tim faktahukum.co.id, pada Kamis 5 Januari 2023 dilokasi pekerjaan pembangunan Stasiun Kereta Api Lubuk Buaya, mengatakan pengawas dan pelaksana lapangan sudah pergi.

Hal senada juga diutarakan oleh pekerja dilokasi pekerjaan pembangunan stasiun kereta api Alai “Tadi pagi pelaksana sama pengawas nya ada, tapi sekarang sudah pergi,” kata pekerja yang tidak menyebutkan nama nya ini.

Dilokasi pekerjaan, terlihat sejumlah pekerja yang berkisar 6 orang sedang menambal beton peron penumpang dan sebagian lagi terlihat sedang mengecat dinding beton peron.

Sedangkan dilokasi pekerjaan pembangunan Stasiun Kereta Api Alai, lebih kurang 12 orang pekerja terlihat beraktifitas. Ada yang mengerjakan pembuatan saluran dengan pemasangan beton cetak ada juga yang mengecat dan memplester pondasi pagar besi.

Dari sejumlah pekerjaan yang terpantau dilokasi proyek terlihat ada kondisi fisik yang tidak rapi seperti lobang yang terlihat pada selimut beton yang ditambal oleh pekerja. Bahkan pasangan batu pada pagar besi terkesan asal cepat selesai, sebab tidak diketahui ukuran pasti berapa centimeter kedalamannya.

Parahnya, pekerjaan yang dilakukan pekerja tidak dipantau oleh pihak pengawas dan pihak Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatera Bagian Barat. Tim media semakin sulit mendapatkan informasi terkait proyek tersebut, karena tidak ada plang proyek yang terpasang.

Sejumlah pekerja yang ditanya mengenai plang proyek, mengaku tidak tahu dan tidak pernah melihatnya. Sehingga berapa nilai kontrak, nomor kontrak, lama masa pelaksanaan, nama kontraktor pelaksana, konsultan pengawas tidak diketahui.

Menjawab pekerjaan yang masih berjalan hingga Januari 2023, Kasatker Aditya Perdana Perkasa yang dihubungi faktahukum, Jumat 6 Januari 2023 melalui kontak Watshapp tidak menjawabnya.

Barulah melalui pesan singkat Watshapp, Aditya Perdana Perkasa menjawab bahwa dirinya bukan Kasatker tapi hanya staf biasa. “Maaf pak saya staff bukan kasatker. Untuk informasi silahkan bersurat, nanti saya bantu teruskan ke balai,” ungkap Aditya bernada mengelak.

Untuk menggali informasi proyek ini, lebih lanjut tim faktahukum menghubungi Ansyari PPK proyek melalui kontak Watshappnya, namun panggilan itu dijawabnya. Begitupun dengan pesan watshap yang disampaikan juga tidak dibalasnya.

Menurut Zaidinul Wakil Ketua Projo (Pro Jokowi) Propinsi Sumatera Barat kepada faktahukum.co.id, pada Sabtu 7 Januari 2023 mengatakan, ada indikasi pihak Kasatker dan PPK menutupi informasi kegiatan proyek dilingkungan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatera Bagian Barat.

Karena Kasatker maupun PPK seolah menghindar dan menutupi informasi proyek dari wartawan yang ingin mendapatkan informasi yang benar terhadap penggunaan uang negara.

Sikap Aditya Perdana Perkasa selaku Kasatker dipandang aneh dan terkesan mengelak dari informasi yang mengkritik pekerjaannya. Hal ini dikatakan Zaidinul, terkait jawaban Aditya Perdana Perkasa yang diterima melalui pesan Watshapp seputar pertanyaan pekerjaan pembangunan stasiun kereta api yang masih dilakukan kontraktor di bulan Januari 2023.

“Maaf pak saya binggung dengan jabatan kasatker yang bapak maksud dan untuk informasi silahkan sampaikan suratnya pak agar saya teruskan ke balai,” kata Aditya.( RN/DN)