Beranda ADVENTORIAL Penandatanganan Nota kesepahaman. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Watampone bersama Sekda Wajo

Penandatanganan Nota kesepahaman. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Watampone bersama Sekda Wajo

517
0
BERBAGI

Wajo_Sulsel. (Faktahukum.co.id ) – Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Watampone dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo melakukan penandatanganan MoU di ruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo, (Senin 25/03/19)

Terkait dengan nota kesepahaman ini, membahas tentang kesepakatan yang dibuat antara para pihak, menyatukan data dan informasi yang mendukung koordinasi pelaksanaan kebijakan, mengelola keuangan publik dan melakukan hubungan keuangan antara pusat dan pemerintah daerah.

Tujuan dari nota kesepahaman ini adalah kesepakatan bersama antara pihak atas dan informasi serta koordinasi dengan pihak ketiga

Para pihak yang menyepakati pelaksanaan pertukaran data dan informasi keuangan publik atas Kabupaten Wajo dalam rangka pemanfaatan kepentingan bersama yang dilakukan terhadap paling kurang data dan informasi potensi penerimaan asli daerah kabupaten Wajo, indikator perkembangan ekonomi daerah kabupaten Wajo, perkembangan jumlah dan jenis investasi daerah.

Data dan informasi calon debitur potensial atau debitur kredit usaha rakyat dan dan kredit usaha mikro dan kecil, Realisasi triwulanan Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum Daerah, Laporan berkala realisasi APBN dan APBD, Laporan keuangan Pemerintah Daerah LKPD kabupaten Wajo, Laporan keuangan Pemerintah pusat LKPP untuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Laporan keuangan pemerintah pusat LKPP untuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Laporan keuangan LKPP dan LKPD untuk penyusunan statistik keuangan pemerintah. Hasil audit dan pendapat Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Laporan keuangan Pemerintah Daerah, Laporan Keuangan Daerah yang dilakukan Direktur Jenderal perbendaharaan dan ketentuan perizinan terkait Pengelolaan Keuangan Pusat dan Daerah.

Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo H.Amiruddin A, S.Sos., MM berharap dengan keberadaan MOU ini, maka hubungan dan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kabupaten Wajo dapat berjalan seoptimal mungkin, dengan basis data keuangan dan potensi serta sistem pelaporan keuangan Kabulaten Wajo yang lebih akurat. (Hms / Rashid)