Home RAGAM DAERAH Paripurna DPRD Barut tentang Rancangan KUA dan PPAS APBD 2020

Paripurna DPRD Barut tentang Rancangan KUA dan PPAS APBD 2020

24
0
SHARE

Muara Teweh. Kalteng, (faktahukum.co.id) –
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara (Barut) menggelar rapat paripurna tentang penyampaian rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan rancangan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020 oleh Pemerintah Kabupaten Barut diaula gedung dewan setempat, Selasa (7/10/2019).

Rapat paripurna DPRD Barut yang dipimpin Ketua DPRD, Ir Hj Mery Rukaini MIP, didampingi Waket I , Permana Setiawan ST dan Waket II Sastra Jaya dihadiri Bupati Barut H. Nadalsyah dan Wakil Bupati Sugianto Panala Putra, unsur FKPD, kepala SOPD lingkup Pemkab Barut serta undangan lainnya.

Dalam pidatonya, H. Nadalsyah mengatakan, rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Barut tahun 2020 disusun mengacu pada visi dan misi pembangunan daerah tahun 2018-2023, yang bertumpu pada percepatan pembangunan daerah sebagai landasan pencapaian agenda Pembangunan Daerah dan disinergikan dengan Prioritas pembangunan Provinsi dan Nasional.

Menurutnya, prioritas pembangunan Kabupaten Barut yaitu infrastruktur dan energi, pendidikan dan kesehatan, peningkatan ekonomi masyarakat, sosial budaya pariwisata dan lingkungan hidup, serta reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Sementara prioritas atau kegiatan yang dianggarkan pada tahun 2020 sebagaimana kelanjutan dari prioritas tahun sebelumnya, dengan penajaman skala prioritas pada setiap sektor atau subsektor,” ungkap Nadalsyah.

Disampaikan pria yang akrab disapa Koyem ini, penentuan prioritas tetap memperhatikan keadilan anggaran antar fungsi dan antar urusan pemerintahan tanpa mengabaikan penyelenggaraan pembangunan fungsi dan urusan lainnya.

Untuk mengakomodir dan membiayai Prioritas pembangunan tahun 2010 telah disusun rancangan KUA dan ppas APBD Kabupaten tahun 2020 dengan rincian pendapatan daerah direncanakan sebesar 1,25 triliun lebih yang diperoleh dari pendapatan asli daerah diperkirakan sebesar 121 miliar lebih, hasil pajak daerah Rp 40 Miliar lebih, hasil retribusi daerah Rp 15 Miliar lebih, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 11 Miliar lebih dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp 53 Miliar Lebih.

Dana perimbangan diperkirakan sebesar Rp 983 Miliar lebih yang terdiri dari Bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak Rp 187 Miliar lebih, dana alokasi umum Rp 575 Milyar lebih dan dana Alokasi Khusus Rp 218 juta Miliar lebih.

Selanjutnya lain-lain pendapatan daerah yang sah diperkirakan 154 Miliar lebih, tediri dari dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi dan pemerintah daerah lainnya sebesar Rp 40 Miliar lebih, dana penyesuaian dan otonomi khusus sebesar 24 Milyar lebih dan dana desa sebesar Rp 90 Miliyar lebih.
Kemudian belanja daerah direncanakan sebesar 1,3 Triliun lebih yang terdiri dari belanja tidak langsung direncanakan sebesar Rp 746 Miliar lebih dan belanja tidak langsung sebesar Rp 558 milyar lebih.

“Untuk belanja tidak langsung ini digunakan untuk belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/ Kabupaten/ kota dan Pemerintahan desa, belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota, Pemerintahan desa dan partai Politik serta belanja tak terduga,” ungkapnya.

Selanjutnya untuk pembiayaan direncanakan sebesar Rp 190 Milyar lebih, yang merupakan komponen penerimaan pembiayaan daerah yang diperkirakan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2019, sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan pada tahun 2020 tidak dianggarkan.

“Adapun sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun berkenaan pada tahun 2020 direncanakan mencapai Rp 145 milyar lebih,” pungkasnya.(@lie).

Editor : Syamhunter

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here