Beranda ARTIKEL Nostalgia aktivis 98, ISMAHI yang tersulut, hukum HRS jadi panglima

Nostalgia aktivis 98, ISMAHI yang tersulut, hukum HRS jadi panglima

160
0
BERBAGI

Andi Muhammad Anwar, S.H, M.H (Kiri) bersama Hika DA Putra, Ketua Pengadilan Negeri Malili, Sulsel (Kanan)

Oleh: Andi Muhammad Anwar SH MH

Corporate Crime Responsibility Diputus Oleh Hakim Muda yang Progresif

Kemarin malam, Jumat (6/5) usai silaturahmi dan doa pelantikan Ketua Pengadilan Negeri Kota Malili Sulsel, Hika DA Putra (sy panggil saudara bukan yang mulia katena beliau sudah seperti Saudara)

Saya dan saudara Hika sudah kenal sejak masa aktivis 98, ketika itu sedang terjadi pergolakan besar di Tanah Air, lalu kami lanjut pergerakan hukum ke Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia atau lebih dikenal (ISMAHI) sebagai Organisasi Ekstra Kampus Negeri dan Swasta. Dalam organisasi mahasiswa ini tergabung Ketua-ketua senat fakultas Hukum diseluruh Indonesia yang kampus sudah terakreditasi minimal B, jumlahnya kurang lebih 20 Fakultas Hukum diseluruh Indonesia.

Apa yg menarik di ISMAHI adalah salah satunya selalu dimintai oleh teman2 pergerakan dan Tokoh-tokoh Nasional dalam memberikan Pandangan Hukum dalam bentuk Realese sebelum melakukan Aksi protes dilakukan sama halnya dengan Seminar diskusi hukum dan sejenisnya seperti ketika itu Mr. W (pak Wiranto) meminta ISMAHI membuat sebuah seminar dan membahas tentang kasus TSS (Trisakti Semanggi). Karena pada saat itu Tanah Air dan NGO dihebohkan tentang pengusutan pelanggaran Ham berat yg dilakukan oleh Mr. “W” terhadap Mahasiswa dan akan disidangkan di Internasional Justice of Court.

Tidak hanya itu ISMAHI juga telah berhasil membuat (blue print) Konstitusi (UUD 1945) Versi Mahasiswa Hukum Indonesia (ISMAHI) salah satu pembahasan dalam konstitusi tersebut dan yang menarik adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai hasil Reformasi Hukum Indonesia yg belum ada saat itu.

Banyak tokoh Nasional bergabung, mantan Presiden Gusdur, Prof Otto Hasibuan, Sri Bintang Pamungkas, Umar Baslim (sekjend MPR RI kala itu) dan banyak lagi tokoh Nasional lainnya seperti Ahli Hukum Prof. Jimmly As dan Prof Muladi, Prof Satya A. Mereka Tokoh Nasional sekaligus Ahli hukum pada saat ISMAHI merumuskan Konstitusi/UUD 1945. Hebat gak tuh? hehehe ……

Itu sekilas sejarah ISMAHI (Hika dan Anwar heee), dizaman itu, saat ini/sekarang ini ada hal yg menarik dan Luar biasa yang dilakukan lagi dan akan terus membuat sejarah hukum Nasional berikutnya yaitu bagaimana aksi-aksi hukum para Advokat dan Hakim dalam memberantas kejahatan korporasi yg selama ini selalu mengorbankan bawahannya, karyawannya dst.

Padahal jika kita lihat kesalahan (culpa, kelalaian) ada pada Korporasi yg populer disebut dlm hukum (CORPORATE CRIME RESPONSIBILITY) pertannggungjawaban kejahatan Korporasi.

Sudah banyak literatur dan buku2 baik luar maupun dalam negeri yang menulis tentang kejahatan korporasi namun belum dan masih jarang yang berani menghukum korporasi pada aspek penegakan hukum.

Tapi kali ini saat diskusi dengan saudara Hika ternyata ada 1 terobosan besar yang telah dilakukan dan menyelamatkan kaum lemah (karyawan) dan menghukum korporasi tersebut, karena memang terbukti bahwa korporasilah pelaku yang sebenarnya dibalik dakwaan JPU.

Singkat Cerita, inilah cita-cita luhur ketika itu di ISMAHI, kami canangkan diseluruh Korwil-korwil ISMAHI di setiap Fakultas Hukum Seluruh Indonesia. Sekian puluh tahun yang lalu ketika krisis 98 belum tersentuh karena kejahatan sesungguhnya bukan di jalan tapi ada di organ negara dan organ Perseroan/Korporasi.

Sebagai catatan di LN Korporasi sangat Profesional taat hukum taat pajak dan tidak ada ‘selingkuhan’ dengan Penguasa dan seterusnya. Tentu korporasi seperti ini yang kita ingin dan bangun di Indonesia (sudah banyak), sehingga penyerapan tenaga kerja tinggi dan upah tenaga kerja tinggi yang ujungnya Rakyat Sejahtera dan keadilan tercipta di Negara Republik Indonesia, Pengangguran pun tidak ada lagi.

Penulis adalah Advokat & Founder MAP LAW FIRM.