Beranda NASIONAL Nelayan Rembang Mati Suri, Angka Pengangguran Diprediksi Meningkat

Nelayan Rembang Mati Suri, Angka Pengangguran Diprediksi Meningkat

3497
0
BERBAGI
Pengoperasian Alat Tangkap Cantrang Di Laut Lepas

Rembang, (faktahukum.co.id) Para Nelayan Cantrang di Kabupaten Rembang, akhir-akhir ini lelah dan kecewa dengan sikap Pemerintah Pusat, pasalnya para nelayan sudah bertahun-tahun mencoba memperdebatkan dan berembuk masalah cantrang dengan baik, masih saja Menteri KKP Susi Pujiastuti ngotot memberlakukan pelarangan cantrang melalui Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan No 2/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik di Wilayah Pengelolaan Perikanan.

Bukan hanya itu, pembantu presiden perempuan di kabinet kerja ini juga telah menerbitkan Permen 71 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia.

Menurut para nelayan, Pemerintah itu tidak konsisten, cantrang hanya dilarang sedang pemerintah tidak menyediakan gantinya, menyediakan namun harganya sangat mahal serta terbatas. Dan sekarang ini mereka masih berpikir untuk pekerjaan lain.

Nelayan merupakan pelaku utama dalam mengembangkan sektor kelautan dan perikanan, terutama dalam menyediakan bahan pangan bergizi bagi masyarakat, menyediakan bahan baku untuk kegiatan usaha di sektor hilir dan turut serta dalam menjaga dan menegakkan kedaulatan bangsa di laut. Memang tidak dipungkiri, Nelayan memang kadang kolot, namun mereka sebenarnya warga Negara Indonesia yang taat pada aturan.

Lihat Juga Berita : Pak Presiden Jokowi, Bapak Pilih Kami Atau Menteri Susi Pudjiastuti

Bahkan sampai dengan hari ini, Kamis (11/01/2018), Pemerintah tidak memberi ijin melaut. Akibatnya banyak Kapal bersandar magkrak di TPI Tasikaggung Rembang. Data Pengangguran Di Kabupaten Rembang bakal membludak. Jika benar kapal Nelayan Di Kabupaten Rembang tidak di tahun 2018 ini total berhenti.

Menurut data yang dirangkum dari berbagai sumber, di Jawa Tengah jumlah nelayan saat ini adalah 152.124 orang. Volume produksi perikanan tangkap yang didaratkan di 98 TPI selama tahun 2014 tercatat sebanyak 257.961 ton dengan nilai produksi mencapai Rp. 1,828 Triliyun.

Sedang jumlah armada penangkapan ikan sebanyak 24.954 kapal dan 65 persen diantaranya termasuk kategori nelayan kecil yang menggunakan kapal penangkap ikan di bawah 5 GT. Terdapat 12 jenis alat tangkap yang di gunakan di Jawa Tengah, alat tangkap cantrang merupakan alat tangkap yang paling dominan digunakan oleh nelayan Jawa Tengah.

Persoalan perikanan, khususnya yang terkait dengan nelayan begitu kompleks, meliputi masih lemahnya akses nelayan terhadap sumber-sumber pembiayaan, penerapan teknologi dan penetrasi pasar sepertinya masih akan menjadi fokus perhatian bagi Pemerintah.

Permasalahan lain, risiko kerja yang tinggi di laut, ketergantungan dengan faktor alam, ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM) sebagai komponen utama usaha, juga berkontribusi menjadi penghambat serta masih sering terjadinya konflik antar kelompok nelayan yang mengakibatkan rentannya profesi nelayan oleh tekanan eksternal.

Permasalahan lain yang juga dihadapi oleh nelayan adalah banyaknya jumlah dokumen kapal perikanan yaitu sebanyak 30 dokumen, tempat pengurusan dokumen yang berbeda-beda, serta masa berlaku dokumen pun berbeda-beda.

Berikut kajian Valuasi Dampak Ekonomi dan Sosial Pelarangan Alat Tangkap Cantrang di Jawa Tengah oleh Tim Agro Maritim. Seperti dirangkum dari Asosiasi Nelayan Dampo Awang Bangkit Kabupaten Rembang.

Alat tangkap cantrang adalah alat tangkap efektif dan efisien yang digunakan oleh hampir 50 persen nelayan Jawa Tengah umumnya dan wilayah kajian khususnya. Alat tangkap ini sudah beroperasi lebih kurang 35 tahun yang lalu di Jawa Tengah. Nelayan Jawa Tengah bisa sejahtera karena menggunakan alat tangkap ini, sehingga dengan adanya wacana pelarangan alat tangkap cantrang pada awal tahun 2017 membuat nelayan gundah karena pelarangan alat tangkap ini tentu saja akan menurunkan kesejahteraan nelayan. Pelarangan alat tangkap ini karena diduga alat tangkap ini tidak ramah lingkungan.

Sesungguhnya pengunaan alat tangkap pada suatu perairan ditentukan oleh karakteristik perairan, target spesies ikan yang akan ditangkap dan tingkah laku ikan. Selain itu, operasional alat tangkap ini adalah ditarik di kolom air bukan diseret di dasar perairan seperti trawls.

Supaya alat tangkap ini ramah lingkungan maka yang perlu dilakukan adalah mengendalikan jumlah alat tangkap cantrang dengan mengontrol ukuran “mesh size” khusus kantong yang digunakan dan operasional penangkapannya, untuk melihat apakah alat tangkap ini ditarik di kolom air atau diseret didasar perairan.

Melakukan pelarangan terhadap alat tangkap ini bukan jalan keluar yang baik, mengingat alat tangkap pengganti juga harus disesuaikan dengan karateristik perairan, spesies target dan tingkah laku ikannya serta tentunya alat tangkap yang harganya bisa terjangkau oleh nelayan. (Handoko)

Lihat juga Berita : Demo Aliansi Nelayan Indonesia Terhadap Permen KP No 2 Tahun 2005 Ke Kantor Bupati dan DPRD