Makassar, (faktahukum.co.id) – Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Domberay Papua Barat Mananwir Paul Fincen Mayor menyampaikan, masih minimnya sejumlah fasilitas di papua barat, seperti fasilitas jaringan internet serta belum meratanya pendidikan yang baik wilayah di Papua Barat merupakan salah satu tolak ukur penerapan mekanisme system tes CPNS dalam jaringan (daring) kurang efisien jika diberlakukan.
“ Pemerataan pendidikan kita di Papua Barat masih kacau balau, fasilitas dan penunjang pendidikan seperti di daerah ibu kota Jakarta itu belum merata baik ke setiap daerah. Dan ini bukan saja terjadi papua barat,”Ujar Mananwir Paul Mayor, melalui sambungan handphone dari Makassar, Sabtu (22/9/2018) pagi.
Ia menjelaskan, minimnya pemerataan sarana prasarana penunjang pendidikan seperti Komputer, akses jaringan internet, dan kelistrikan (lampu,red) merupakan kendala yang hingga saat ini menjadi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di beberapa wilayah daerah Kabupaten / kota di Papua Barat khususnya di daerah kabupaten pemekaran baru, di wilayah Papua Barat.
Hal senada disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Manokwari Dedy May. saat dihubungi ia menuturkan, masih ada kendala dalam kesiapan daerah untuk menerima diberlakukannya tes penerimaan CPNS daring (online,red). semestinya pemerintah daerah memahami dan bersikap bijak dalam hal ini. jadi keraguan yang dirasakan oleh sebagian masyarakat dalam menghadapi situasi tentang sistem tes CPNS Online secara perlahan akan terjawab melalui pemerataan sosialisasi dan pendidikan yang baik.
“ Dalam era keterbukaan informasi seperti ini memang kita tidak boleh mengelak untuk tidak menerima, namun pemerintah perlu menyediakan fasilitas atau program penunjang juga yang sesuai, untuk membijaki hal ini baik. Seperti menyediakan program atau format yang lebih disederhanakan terkait menjawab persoalan tes CPNS Online ini,”Jelas Dedy May.
Sementara itu, salah satu Tokoh Politik asal Papua Barat Rosaline, yang juga menjabat Wakil Sekjen DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Irene Rumaseuw,M.Kes mengatakan, terkait penerapan system CPNS Online di Papua Barat, yang saat ini masih menjadi polemik, semestinya tidak dibiarkan larut dalam ketidakmampuan. ialah suatu aturan yang telah diterapkan oleh pemerintah jika tidak diikuti dengan baik, maka pasti akan ada ketertinggalan pengembangan suatu penerapan sistem atau aturan di daerah.
“ Menurut saya, saya setuju jika penerapan mekanisme penerimaan tes CPNS Online di Papua Barat harus diterapkan. Sebab jika aturan itu tidak dengan diikuti baik, maka formasi dan jatah kita sebagai orang Papua akan terisi oleh orang lain. marilah kita mulai menerima perlahan, pasti akan bisa juga,”Imbuh Rosaline Irene Rumaseuw, M.kes. (AN)
Penulis : ADRIAN. KAIRUPAN
