Beranda RAGAM DAERAH LSM ( Peran ) Unjuk Rasa Depan Kantor Kejari Padang

LSM ( Peran ) Unjuk Rasa Depan Kantor Kejari Padang

671
0
BERBAGI

Padang-Sumbar, (faktahukum co.id) –
Massa  yang tergabung dari Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kebenaran (LSM-Peran) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang, Senin (18/11/ 19 ) kemarin.

Dari pantauan media ini para pengunjuk rasa yang beragam terdiri dari emak-emak hingga pemuda-pemudi  menuntut agar pihak Kejari Padang untuk, menuntaskan kasus dugaan korupsi khuwusnya dana perjalanan dinas dan kelebihan pembayaran dana transportasi di DPRD kota padang tahun anggaran 2017-2018.

Unjuk rasa berjalan damai dan perwakilan LSM Peran diterima oleh pihak Kejari Padang untuk melakukan Aundensi, nampak aparat keamanan baik berpakaian dinas maupun berpakaian preman dan  Gabungan Polresta Padang dan Polsek Nanggalo  mengamankan aksi tersebut.

Menurut ketua LSM Peran Hanif Bakrie mengatakan, kasus ini bermula adanya  temuan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Sumbar di DPRD kota  Padang yaitu korupsi, terindikasi 21 orang para pelakunya.

Korupsi yang dilakukan yaitu perjalanan fiktif. itu sangat jelas sekali memperkaya diri sendiri. Selanjutya dana transportasi, dimana terlibat empat orang.

Ironisnya hingga saat ini kasus tersebut  tergantung di Kejaksaan dan belum satupun ditetapkan tersangka, ” tuturnya.

Lanjut ketua LSM Peran Hanif menyebutkan bahwa, terdapat rumor yang berkembang ada permainan dikejaksan.

Rumor yang berkembang lainnya, DRPD sebagai ladang ATM  dikejaksaan, kami ingin lembaga kejaksaan tidak tercoreng dengan ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” katanya.

Tak hanya itu ia juga menuturkan, bahwa terdapat uang pada masa purna bakti.  Anggota dewan mengumpulkan uang 9 juta per orang dan  diberikan kepada kejaksaan saat ulang tahun kejaksaan, ini harus diselidiki agar lembaga ini bersih.

Hal ini sempat saya pertanyakan kepada pihak kejaksaan, tapi tidak berani menjawab, “kata Ketua LSM.

Dikatakannya, tuntutan kami ingin adalah menjaga Kota Padang bersih dari korupsi, dan kasus ini diusut tuntas .

“Saya minta agar kejaksaan proaktif dalam menangani kasus ini, dan pihak kejaksaan berjanji dalam waktu dekat akan menyelesaikannya,” ujarnya.

Sementara, Kasi  Intelijen ( Kasi Intel ) Kejari Padang, Yuni Hariaman didampingi Kasi Pidana khusus (pidsus) Ferry Ritonga menjelaskan, telah menampung aspirasinya para pengujuk rasa.dimana para pendemo menuntut, penanganan perkara korupsi di DPRD Kota Padang, agar ditindak tegas oknum-oknum yang terlibat korupsi.

Kasus ini sudah masuk kedalam tahap penyidikkan umum, artinya belum ada penetapan tersangka. Kita akan profesional dalam menangani kasus ini,” tegasnya.

Ditambahkan, Kasi Intel Kejari Padang, tujuan LSM Peran itu juga bermaksud untuk penguatan intansi Kejaksaan.

Jadi, beredar rumor bahwa kasus tersebut tidak jalan, itu tidak benar. Selanjutnya aspirasi demosntran akan kami segera akomodir,” ujar Kasi Intel Kajari.

Sebelumnya, Dalam kasus ini Kejari Padang, telah memeriksa saksi sebanyak 17 orang dan beberapa orang telah dipanggil menjadi sebagai saksi, antara lain mantan sekretaris dewan (sekwan) DPRD Padang, Ali Basar, dan tak beberapa lama kemudian disusul oleh, mantan Sekretaris Daerah (sekda) Kota Padang, Asnel

Seperti yang diberitakan sebelumnya, kasus ini berawal dari adanya laporan sebagian anggota dewan yang sudah mengembalikan kelebihan dana anggaran. Berdasarkan Laporan Hasil Keuangan (LKH) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) 2017, ditemukan kelebihan pembayaran untuk dua kegiatan yaitu tunjangan transportasi dan perjalanan dinas. ( Tim )

Editor: Syamhunter