Beranda RAGAM DAERAH LSM Kampak MAS-RI Soroti Karhutla Milik PT Grahadura Leidong Prima

LSM Kampak MAS-RI Soroti Karhutla Milik PT Grahadura Leidong Prima

374
0
BERBAGI

Sumut, (faktahukum.co.id) – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komite Anti Politik dan Anti Korupsi Masyarakat Adil Sejahtera Republik Indonesia (Kampak MAS- RI) DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Sumatera Utara menyoroti kegagalan manajemen perawatan perkebunan kelapa sawit, yang menyebabkan Kebakaran Hutan dan lahan (Karhutla) yang menyebabkan kabut asap.

Dugaan itu dinyatakan ketua DPD Sumut, LSM Kampak MAS-RI, P. Hasibuan, kepada awak media faktahukum co id, Senin (12/4/2021).

“Saya melihat pihak-pihak penanggung jawab dari PT. Grahadura Leidong Prima yang ada di Desa Suka Rame Baru, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labura, yang diketahui adalah perusahaan besar milik Bakri, gagal melakukan perawatan terhadap lahan perkebunan sawit sehingga terjadi kebakaran hutan dan lahan,” kata Hasibuan.

Dia menuturkan, saat dilakukan konfirmasi dan klarifikasi dengan cara menyampaikan surat resmi daei LSM Kampak MAS-RI pihak PT. Grahadura Leidong Prima, terkesan bungkam karena tidak memberikan balasan surat tersebut.

Kita ketahui, jika perusahaan ternama tentunya harus terbuka tentang segala informasi yang bersifat untuk kepentingan publik dengan maksud untuk menjadi contoh pada masyarakat luas, akan tetapi hal keterbukaan informasi untuk kepentingan publik itu diduga diabaikan oleh PT. Grahadura Leidong Prima.

“JM (Jenderal Manejer) PT. Grahadura Leidong Prima, yang bungkam kepada penggiat sosial control saat dilakukan konfirmasi atas kejadian kebakaran di lahan perkebunan sawit milik Pt. Grahadura Leidong Prima pada 13-Februari-20121 lalu,” kata Hasibuan.

Kebakaran lahan sawit tersebut cukup luas, sehingga berdampak kepada lingkungan dan kenyamanan masyarakat sekitar “Secara resmi LSM Kampak MAS-RI, selaku sosial control telah melayangkan surat konfirmasi, pada tanggal 23 Maret 2021 lalu, namun sampai saat ini pihak manajer masih bungkam (tidak mau memberikan komentar) serta tidak dapat ditemui di kantor,” ujar Hasibuan.

Dalam Undang-undang dinyatakan pada Pasal 78 Ayat 3 UU 41/2019, menerangkan pembakaran Hutan/Perkebunan dengan sengaja maka dikenakan pidana paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar.

“Saya akan melakukan pelaporan pada pihak yang berwajib jika terdapat pembiaran api yang membesar di perkebunan tersebut sehingga menghanguskan perkebunan sawit tersebut yang luasnya lebih kurang 50H dan mengakibatkan kabut asap dan mengganggu aktivitas masyarakat,” pungkasnya.

Penulis : M, Dahlan Tanjung. Editor: Ade’M.