Home NASIONAL Detik-Detik Kunker Presiden RI di Sultra Diwarnai Tuntutan dan Kritikan Warga

Detik-Detik Kunker Presiden RI di Sultra Diwarnai Tuntutan dan Kritikan Warga

565
0
SHARE

Kendari, (faktahukum.co.id) – Rencana kunjungan orang nomor Satu Indonesia ke Sulawesi Tenggara mendapat berbagai macam tuntutan, kritikan dan penolakan dari berbagai kelompok lembaga organisasi dan LSM di Sulawesi Tenggara.

Detik-Detik Kunjungan Presiden Republik (RI) Indonesia Ir.H.Joko Widodo menuai banyak tuntutan dan kritikan dari masyarakat dan lembaga seperti halnya adanya sekelompok Lembaga dan Organiasi yang secara langsung menyatakan Sikap.

Ada di media sosial mengatakan,”Sebenarnya presiden ke Sultra kunjungan ke Sulawesi Tenggara datang sebagai apa, apakah datang Sebagai Presiden atau datang sebagai Capres ini harus di perjelas,”kata salah satu organisasi yang sempat di muat di media sosial dan Media Online Lokal di Sultra.

Sementara menjelang kedatangan Presiden RI di kota Kendari dalam rangka kunjungan kerja harihini Jumat 1 Maret 2019, berbagai Organisasi kamahasiswaan yang tergabung dalam CipayungPlus Sulawesi Tenggara langsung mengadakan pertemuan di salah satu hotel di Kendari pada (28/02/19) Kamis Malam.

Terlihat Pertemuan ini di ikuti ada 6 Lembaga yang tergabung dalam CipayungPlus Sultra Menyatakan sikap dan beberpa Tuntutan kepada Presiden RI.

Seperti yang di sampaikan Erwin Gayus selaku ketua umum PKC PMII Sultra mengatakan,”
Kami meminta kepada Presiden RI Untuk Membentuk Tim Khusus untuk melakukan pemantauan dan penyilidikan terkait Tenaga Kerja Asing (TKA) yang masuk di Sulawesi Tenggara yang tidak memiliki Izin Tinggal (Imtaq),”ujar Erwin.

Eko Hasmawan Baso ketua (Badko) HMI Sulawesi Tenggara menyanpaikan,”Kami dari Badko HMI Sultra meminta kepada Presiden RI agar melakukan pemerataan pembangunan di berbagai sektor seperti percepatan pembangunan Infrastruktur khususnya di Sultra,”tegasnya.

Dia menambahkan,”Mengajak seluruh masyarakat Sultra untuk menyalurkan haknya sebagai wajib pilih dan tidak mudah terprovokasi dan terpecah belah dengan adanya berita bohong (Hoax ) serta kami Dari Badko HMI Sultra juga menolak Keras Kedatangan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Sultra,”ucapnya.

Kelompok CipayungPlus sultra juga mendesak Presiden RI untuk melakukan pemekaran Provinsi kepulauan Buton.

“Kami dari Badko HMI Sultra Menyampaiakan bahwa secara politik tidak memihak ke salah satu pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden RI.Badko HMI tetap Menjaga independensi Organisasi serta tetap bersikap netral dalam dalam pesta Demokrasi pemilihan Calon Presiden RI,”tambahnya.

Kelompok CipayungPlus sultra Mengapresiasi atas kunker presiden RI di Sultra dalam penyerahan sertifikat kepada masyarakat dan peresmian salah satu gedung kantor di Sultra.

“Kami mengapresiasi atas keberhasilan kinerja Bapak Ir.H Joko Widodo di berbagai sektor utamanya di Infrastruktur kami sudah merasakannya dan ketahanan ekonomi bangsa Indonesia salah satunya di Suktra ini.

Organisasi yang tergabungdari CipayungPlus Sultra sangat mendorong Provinsi Kepton Kepulauan agar segera di mekarkan dan meminta agar presiden RI Memperhatikan juga Pembangunan segala Sektor Utamanya Infrastruktur dan Pertanian.

Terlihat Gabungan 6 lembaga dalam Capayung Plus (Sultra) Yaitu Eko Hasmawan Baso (ketua) Badko (HMI)Sultra, Erwin Gayus ketua Umum PKC PMII Sultra, Abd Wahab.S.Sos (ketua) DPC (GMNI) Kendari, Deprianus Sarlis.S.Ik (ketua) Cabang (GMKI) Kendari, Karlianus Poasa Prakri ketua Cabang (PMKRI).

“Kami meminta kepada Presiden RI Memantau secara langsung tambang yang beroperasi di sultra. semua lembaga yang tergabung di cipayungPlus sultra menyampaikan tuntutan secara bersama-sama demi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara,”pungkasnya.

Edison

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here