Ketum SMSI Fidaus (tengah) ketika menerima audiensi pengurus PRD di Jakarta, Selasa sore (30/3/2021). (Foto: Istimewa)
Jakarta, (faktahukum.co.id) – Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang kini menjadi Partai Adil Makmur (PRIMA), Agus Jabo Priyono berkunjung ke kantor pusat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) di Jakarta, Selasa sore (30/3/21).
Politisi nasional yang akrab disapa Agus Jabo itu didampingi timnya, yakni Alif Kamal, Farhan A Dalimunthe, dan juru bicaranya Anshar Manrulu.
Mereka diterima langsung oleh Ketua Umum SMSI Pusat, Drs. Firdaus, M.Si bersama pengurus lainnya, yakni Yono Hartono S.Pd.I, M.Pd.I (Wakil Sekretaris JenderaL) dan Makali Kumar, SH (Wakil Bendahara Umum).
Kunjungan pimpinan PRD tersebut dalam rangka menjalin kemitraan dalam membangun bangsa ke depan. Meskipun terkesan mendadak, pertemuan itu terlihat penuh keakraban dan semangat kebersamaan antara Agus Jabo (Ketum PRD) dan Firdaus (Ketum SMSI).
Saat menyambut kunjungan Ketum PRD bersama rombongannya di ruang pertemuan kantor SMSI Pusat tersebut, Firdaus menjelaskan secara singkat tentang SMSI.
“Anggota SMSI merupakan kumpulan Perusahaan Media Siber di Indonesia. Alhamdulillah, SMSI sekarang sudah menjadi konstituen Dewan Pers,” ujar Ketum SMSI.
Pasca resmi menjadi Konstituen Dewan Pers, pengurus pusat SMSI membentuk news room yang berisikan seluruh anggota SMSI. News room ini dinamakan Siberindo.co, Indonesia Today, dan Siber Indonesia Network.
“Kami akan memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Terutama dalam mewujudkan perusahaan media siber yang sehat, berkualitas, dan profesional,” katanya.
Sementara itu Ketum PRD menjelaskan tentang semangatnya untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang dibangun dengan nilai-nilai nasionalisme, kebangsaan, kerakyatan, dan keumatan.
Dikatakannya, upaya mewujudkan kemakmuran yang berarti terpenuhinya hak-hak dasar warga negara sebagai manusia bermartabat tersumbat oleh macetnya redistribusi sumber daya dan kekayaan bangsa yang berada di tangan segelintir orang.
Kekayaan terkonsentrasi di tangan segelintir orang. Laporan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada 2019 lalu menyebut 1 persen orang terkaya di Indonesia mengusai 50 persen aset
Kemudian, dalam persoalan ekonomi, tambah Jabo, pengorganisasian ekonomi seharusnya tak hanya membuka ruang yang lapang bagi setiap warga negara untuk berusaha dan bekerja, tetapi juga memastikan kemakmuran bisa terbagi bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Setidaknya, begitulah kehendak mulia para pendiri bangsa kita, seperti termaktub dalam UUD 1945: mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Sayang sekali pendekatan ekonomi yang mengedepankan persaingan bebas yang menempatkan pelipatgandaan keuntungan (profit) di atas manusia dan alam, telah menginterupsi cita-cita tersebut,” tuturnya.
Kemudian, dalam persoalan Politik, terang Agus Jabo, dalam demokrasi warga negara berusaha diyakinkan dengan konsep keadilan: one man, one vote. Namun, ketidaksetaraan ekonomi telah menggugurkan keyakinan suci ini.
Ketika kekayaan menumpuk di tangan segelintir orang, maka konsep one man one vote sulit terjadi. Yang terjadi, si kaya bisa membeli partai politik, media massa, penyelenggara pemilu, lembaga survei, bahkan suara pemilih.
Politik Indonesia berhadapan dengan dua hal yang saling bertaut. Pertama, kekayaan ekonomi terkonsentrasi di tangan segelintir orang.
Kedua, politik Indonesia makin “transaksional” dan berbiaya tinggi. Situasi itulah yang menjerumuskan bangsa ini ke dalam dua persoalan pokok.
Pertama, ketimpangan ekonomi yang sangat parah. Kekayaan terkonsentrasi di tangan segelintir orang, sementara rakyat banyak hanya menunggu tetesannya (trickle down effect).
Kedua, demokrasi politik yang tidak menyediakan ruang bagi aspirasi rakyat banyak. Arena politik Indonesia didesain dengan menggunakan strategi “ambang batas” (electoral, parliamentary, dan presidential threshold) sebagai hanya arena pertarungan para oligarki.
“Jalan keluar kondisi bangsa saat ini adalah, kita butuh alat politik baru. Partai-partai yang ada sekarang tak bisa diharapkan sebagai penyambung lidah rakyat banyak. Selain secara langsung maupun tidak langsung dibawah kendali oligarki,” jelas Jabo.
Dituturkan, partai-partai yang ada sekarang bercorak sangat tradisional, patron-klien, sistem kekerabatan, dan feodalistik.
Kemudian, tata kelolanya juga sangat tidak demokratis. Hampir semua kebijakan partai terkonsentrasi di tangan segelintir elit partai. Para petinggi partai tak ubahnya para pemilik partai. Mustahil untuk mengharapkan perubahan politik yang lebih baik, yang lebih maju (progressif), dan yang lebih berkeadilan sosial, dengan hanya mengandalkan atau menyerahkan harapan pada partai-partai yang ada sekarang.
Diterangkan Jabo, kita butuh alat politik baru, sebuah partai baru yang mencerminkan kehendak dan partisipasi rakyat. Partai yang menjadi alat politik bagi rakyat banyak. Partai yang dikelola secara demokratis dan modern.
Selain itu, partai baru ini harus bisa menjawab persoalan bangsa sekarang. Tak hanya bisa mengumbar kritik, tetapi juga menawarkan visi dan program baru untuk kemajuan Indonesia, partai yang siap memperjuangkan agenda politik untuk rakyat banyak yaitu demokrasi, pemerintahan bersih, dan kesejahteraan sosial.
“Untuk itulah, kami-para aktivis politik, intelektual, pelaku usaha kecil dan menengah, penggiat lingkungan, serikat buruh, petani, masyarakat adat, pembela hak-hak perempuan dan anak, dan lain-lain telah berkumpul untuk mendirikan partai baru, yakni Partai Adil Makmur atau PRIMA. Insya Allah, 1 Juni 2021 akan kita deklarasikan,” tegasnya.
Lebih jauh dijelaskan bahwa PRIMA diinisiasi oleh PRD (Partai Rakyat Demokratik) bersama beberapa organ lainnya. Namun dalam perjalanannya, PRIMA sebagai kekuatan politik membuka diri dan mengajak semua komponen bangsa untuk memperkuat partai politik yang mengusung isu anti oligarki itu.
Dalam upaya itu, DPP PRIMA dibawah komando Ketua Umum Agus Jabo dan jajaran telah banyak bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh Islam. Antara lain Presiden PSII yang bermarkas di Grogol, Ketua dan Pengasuh Pondok Yayasan Taman Qur’an Indonesia (Ust. Andi Arlin, Lc., MA), Ketua Harian Parmusi, KH Farid Oqbah, Pemuda Muslimin Indonesia, Pemuda Hidayatullah, Sejumlah Alumni HMI MPO, PB PII dan lainnya.
Sampai saat ini agenda silaturahmi itu masih terus berjalan. Silaturahmi terjalin dengan baik karena Agus Jabo berlatar belakang Kader PII (Pelajar IsLam Indonesia).
Menutup pertemuan, Rombongan Agus Jabo dan Ketum SMSI beseserta pengurus lainnya melaksanakan sholat magrib berjamaah. Kemudian mereka berpose dan makan malam bersama.
Penulis: Putra. Editor: Ade’M.
