Lihatlah Ini
Lihatlah Ini
BERITA UTAMANASIONAL

Ketum FKI-1 : Hindari Saling Klaim Pemenang Pilpres

×

Ketum FKI-1 : Hindari Saling Klaim Pemenang Pilpres

Sebarkan artikel ini

Ketua Umum Ormas Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) M Julian Manurung (Foto Istimewa)

Jakarta, (faktahukum.co.id) – Ketua Umum Ormas Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) M Julian Manurung menghimbau para kontestan Pilpres serta relawan maupun ormas-ormas pendukungnya supaya tidak saling klaim pemenang Pilpres 2019.

↓↓ Gulir untuk Melanjutkan ↓↓
Pasang Iklan Disini

Dalam siaran pers FKI-1 yang diterima di Jakarta, Senin, Julian juga mengingatkan, aktualisasi klaim kemenangan dengan cara mengadakan syukuran atau dalam bentuk apapun harus dihindari karena berpotensi membenturkan rakyat di bawah.

“Saya mendapat info dari berbagai daerah bahwa potensi benturan sesama rakyat pendukung Capres sangat besar dan ini berbahaya,” kata aktivis yang memimpin Ormas FKI-1 sejak 2004 itu, Senin, (22/4/19).

BACA JUGA :   Cerita Dibalik Perolehan WBK, Ini Kata Setia Untung

Ia menyatakan, para relawan dan ormas-ormas pendukung kedua pasangan Capres sebaiknya tidak memberikan info atau masukan yang akan berpotensi memicu terjadinya benturan antar sesama pendukung Capres.

Ketua Umum FKI-1 itu lebih lanjut meminta semua pihak untuk menunggu Komisi Pemilhan Umum (KPU) menyelesaikan tugas penghitungan suara Pilpres 2019.

Kemudian, lanjutnya, siapapun nanti pasangan Capres-Cawapres yang ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2019 harus dapat diterima, dan kalau masih belum bisa diterima dapat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.
Pilpres dan Pileg yang berlangsung 17 April 2019 itu sendiri berjalan dengan baik, aman, dan sukses walau masih ada beberapa masalah adminitrasi dan teknis yang mengemuka. Di sisi lain partisipasi rakyat pun semakin meningkat dibanding Pemilu sebelumnya.

BACA JUGA :   Ketum Gardu BTP: Gubernur Jakarta Tak Boleh Pilih Kasih

Julian juga mengharapkan penyelenggara Pemilu bersikap jujur serta meminta aparat keamanan untuk terus melaksanakan tugas pengamanan dengan baik hingga KPU menyelesaikan penghitungan suara sampai 22 Mei 2019.

Pimpinan ormas independen itu menambahkan, jika ada potensi kerusuhan, pihak Kepolisian Republik Indonesia hendaknya segera bersikap dan bertindak tegas agar kejadian yang meresahkan masyarakat dapat dihindari. (FH01)

Faktahukum on Google News