Beranda POLITIK Ketua DPRD Diduga Lecehkan Perkara Berproses di PTUN

Ketua DPRD Diduga Lecehkan Perkara Berproses di PTUN

1658
0
BERBAGI

Mentawai, (faktahukum.co.id) – Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai diduga lecehkan proses perkara yang sedang bergulir di PTUN Padang, seperti yang terjadi saat ini terkait adanya pemberhentian yang tidak sesuai aturan dan pengangkatan secara sembarangan yang disinyalir sarat konspirasi.

Ketua DPRD Kepulauan Mentawai saat melantik empat anggota DPRD pergantian antar waktu, walaupun salah satu anggota anggota yang dilantik sedang tersangkut hukum atas dugaan legalisir palsu. (Foto: istimewa)

Berawal dari pemberhentian HN dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang dilakukan Ketua DPD PAN Kabupaten Kepulauan Mentawai secara ceroboh tanpa adanya proses organisatoris yang jelas. Akibatnya menimbulkan kekisruhan di tubuh DPD PAN Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Menurut pantauan tim media faktahukum.co.id ketika melakukan konfirmasi dan klarifikasi, HN mengatakan,”Saya akan mempertahankan hak saya dan akan melakukan gugatan ke Mahkamah Partai PAN, ini sudah jelas-jelas keluar dari jalurnya,”kata HN, Rabu kemarin (19/12/18).

Gugatan di Mahkamah PANpun dilakukan HN, namun setelah sekian lama gugatannya dinilai menggantung tanpa ada kepastian di Mahkamah PAN. Sementara HN berencana akan maju sebagai calon anggota legislative (Caleg) pada 2019 mendatang.

Pendafataran calegpun saat itu mulai dibuka di KPUD Kabupaten Kepulauan Mentawai, sehingga atas ketidakpastian gugatan di Mahkamah PAN, akhirnya HN beralih ke Partai lain yang dapat mengusungnya di pencalegan 2019.

Seiring berjalannya waktu, HN mendapatkan informasi dari Mahkamah PAN bahwa dirinya memenangkan gugatan atas DPD PAN Kabupaten Kepulauan Mentawai.”Salah satu pengurus DPD PAN Kotamadya Bukit Tinggi menghubungi saya, bahwa putusan hasil gugatan ke Mahkamah PAN sudah ada, dan saya menang,”ujar HN.

Manurut fakta yang ada, secara yuridis kemenangan HN dalam gugatannya seharusnya menjadi acuan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan Gubernur Sumbar dan Ketua DPRD.

“Kejanggalan atas ketidakpercayaan Mahkamah PAN tentang pemberian hasil keputusan kepada DPD PAN Kabupaten Kepulauan Mentawai, menambah kuat dugaan adanya kongkalingkong yang dilakukan secara sistemik untuk menyingkirkan saya,”tandas HN.

HN menilai, munculnya SK Gubernur Sumatera Barat tentang pemberhentian dirinya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, dianggap aneh.

Sehingga HN melakukan upaya hukum, dengan mengkuasakan ke Kantor Advokat Riandra Seprasia & Partner, untuk mengajukan gugatan atas SK Gubernur Sumbar tentang Pemberhentiannya kepada Pengadilan Tata Usaha (PTUN) Padang.

Gugatan HN di terima oleh PTUN Padang, Permohonan Penundaan yang dimohonkan oleh Penggungat No. 32/G/PEN/2018/PTUN-PDG tanggal 18 September 2018 atas Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan oleh tergugat yaitu Keputusan Gubernur Sumatera Barat No.171-586-2018 tentang Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai atas nama HN.

Proses gugatan bergulir di tingkat PTUN, namun HN kembali dibuat bingung dengan tindakan yang dilakukan oleh Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai inisal YS yang mengangkat inisal SS sebagai pengganti HN.

”Pada 15 Agustus 2018, disinilah Super Powernya sebagai Ketua DPRD, YS, saat sedang berlangsungnya sengketa gugatan atas nama saya di PTUN Padang dan itu belum ada keputusan, tiba-tiba YS melantik SS sebagai pengganti saya, dan SS sendiri punya kasus yang sedang di proses,”paparnya.

Padahal, HN melanjutkan,”Semua tau jika SS itu statusnya terlapor di Kepolisian atas dugaan Legalisir Palsu, kan sudah diatur dalam UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah yaitu Tanggung Jawab Pendidikan Setingkat SD/SMP dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota, sedangkan Pemerintah Provinsi Bertanggung Jawab atas pendidikan setingkat SMA/SMK dan Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas Pendidikan Tinggi,”jelas HN.

Sementara berdasarkan informasi dilapangan, menurut sumber yang enggan disebut namanya, mengatakan,”Ijazah SMEAnya SS tidak mempunyai tanggal masa berlaku legalisir Ijazah dan tempat dia melakukan legalisir dinilai janggal, karena yang melagilisir Dinas Pendidikan Kota Madya Pematang Siantar, seharusnya SS melakukan legalisir di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.”tuturnya.

Tokoh Politik Mentawai, menyikapi hal ini mengatakan,”Sebaiknya lebih jeli dan teliti, dalam memberikan amanah, apalagi menyangkut masyarakat banyak, harus tepat, tidak asal angkat,”katanya.

Ia menambahkan,“Memberikan kepercayaan pada orang yang tidak tepat, maka akan berpotensi timbulnya masalah, keberlangsungan roda pemerintahan akan berjalan baik jika dipegang sama orang yang tepat, terutama Kab. Kepulauan Mentawai harus jadi perhatian khusus saat ini,”pungkasnya. (Ron/Sy)