Beranda RAGAM DAERAH Kepala UPT Wilayah 8 Bogor, Candra Trikarya : Truk Berat Dilarang Melintas...

Kepala UPT Wilayah 8 Bogor, Candra Trikarya : Truk Berat Dilarang Melintas Di Jembatan Gerendong

1371
0
BERBAGI
Kepala UPT Teknis Jalan dan Jembatan wilayah 8, Kabupaten Bogor, Candra Trikarya, (kiri) . Kapolsek Rumpin, Kompol Sudin Simangunsong, Danramil, (Kanan), dan Kepala Seksie Ekbang, Nurbaini (hijab merah). Kamis, (01/03/2018)

Bogor, (faktahukum.co.id) – Seperti sebelumnya diketahui wilayah Bogor Barat merupakan wilayah paling besar dalam menyerap anggaran pembangunan untuk proyek jalan dan jembatan dibandingkan dengan di wilayah lainnya. Pembangunan infrastruktur di wilayah Bogor Barat ini seakan tak kunjung selesai, baik dari pembangunan infrastruktur maupun perawatan jalan.

Berdasarkan pemantauan wartawan faktahukum.co.id, kerusakan sarana prasarana infrastruktur jalan di wilayah Bogor Barat tersebut diakibatkan dari mobil besar angkutan berat yang mengangkut hasil dari galian tambang golongan C.

Kepala UPT Teknis Jalan dan Jembatan wilayah 8, Kabupaten Bogor, Candra Trikarya, melakukan sidak ke lokasi jembatan Gerendong Rumpin, Bogor Barat. Dalam sidaknya, Candra juga di damping oleh unsur Muspika Kecamatan Rumpin, Kapolsek Rumpin, Kompol Sudin Simangunsong, Danramil, dan Kepala Seksie Ekbang, Nurbaini. Kamis, (01/03/2018).

Lihat Juga Berita : Mobil Besar Angkutan Galian C Penyebab Jalan Dan Jembatan Rusak

Dalam kunjungan ke lokasi jembatan Gerendong, Kepala UPT wilayah 8, Candra Trikarya mengatakan untuk perbaikan permanen diperlukan waktu dan sementara agar akses lalulintas jalan ini dapat dilalui maka akan dilakukan perbaikan dengan cepat untuk memberikan solusi agar aktivitas masyarakat pengguna jembatan ini dapat melintas.

“Kedepannya untuk perbaikan secara permanen tentunya sudah dalam pengajuan yang menggunakan anggaran APBD, Karena tidak sedikit pekerjaan yang membutuhkan perawatan jalan dan jembatan yang rusak,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa akses ini merupakan akses yang dominan dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat, sementara untuk kendaraan berat pengangkut material alam yang berasal dari penambang galian C untuk sementara ditutup hingga batas waktu yang belum dapat ditentukan. Menurutnya, hal ini sudah dikoordinasikan dengan pihak Polsek Rumpin serta Dinas Perhubungan (Dishub) untuk sementara jembatan Gerendong belum bisa dilalui oleh kendaraan berat terkecuali kendaraan roda dua atau roda empat yang bobotnya termasuk standar atau ringan.

Kapolsek Rumpin, Kompol Sudin Simangunsong mengungkapkan bahwa pihak Polsek telah melakukan teknik bergilir untuk jembatan ini, mengingat sarana jembatan ini adalah sarana prasarana yang vital untuk aktivitas masyarakat pengguna jalan dan jembatan. “Kami berupaya agar jembatan ini dapat dilalui, tentunya kami sudah memikirkan antisipasi kekuatan beban kendaraan yang diperbolehkan melintasi jembatan ini,” ujarnya.

Hal senada disampaikan juga oleh Kasi Ekbang Kecamatan Rumpin, Nurbaini. Ia mengatakan akses jembatan ini sangat vital bagi masyarakat Rumpin dan masyarakat pengguna jembatan yang melintas di wilayah Bogor Barat. Agar dapat dilalui sementara sampai perbaikan secara utuh oleh Dinas PUPR Pemkab Bogor, melalui UPT wilayah 8, maka akses jembatan ini harus ditutup untuk kendaraan berat pengangkut material galian C. “Kami akan berkordinasi dengan Dinas PUPR Pemkab Bogor, untuk mengajukan perbaikan secara permanen,” imbuhnya.

Masyarakat wilayah Bogor Barat, memang sangat geram dengan kondisi jalan sangat sangat rusak disebakan oleh truk-truk pengangkut material alam galian C ini. Salah seorang warga yang tidak mau disebutkan namanya mengungkapkan bahwa rusaknya jalan karena seringnya mobil yang mengangkut hasil galian C berkapasitas berat sering melintasinya. Ia juga menambahkan, seharusnya, pihak Dinas Perhubungan berkoordinasi dengan Dinas PUPR untuk membuat aturan pengawasan terhadap mobil bermuatan melebihi kapasitas tonase besar, yang bisa merusak jalan dan jembatan.

Ia juga berharap Dinas perhubungan Pemkab Bogor, dan Dinas PUPR Pemkab Bogor, secepatnya membuat Peraturan Daerah (Perda) agar kondisi infrastruktur jalan dapat terjaga dari usia ketahanan jalan dan jembatan. (A.Hidayat)