Oleh: Ichsanuddin Noorsy
Fenomena dunia dan Indonesia saat ini sangat perlu dicermati. Kenapa? Karena panggung global sedang mengalami turbulensi, kata Presiden AS ke-46 Joe Biden. Ada juga yang menyebut fenomena itu sebagai era disruption. Kalangan intelektual lain menyebutnya sebagai volatile-vulnerable, uncertain, complex, ambigue (VUCA).
Pada lingkup nasional, situasinya penuh dengan gonjang-ganjing ekonomi politik dan hukum, ditandai dengan kondisi amanah kekuasaan tergadai, penegakan hukum terbeli, dan kondisi sosial-politik yang mengindikasikan kepemimpinan nasional lebih sebagai beban masyarakat ketimbang sebagai kekayaan.
Lalu bagaimana Indonesia harus meresponsnya? Jawabannya adalah soal kepemimpinan yang kokoh memegang amanah, terhormat dalam berpangkat, bermartabat dalam menjabat serta mampu menjadi teladan yang baik dan membebaskan diri dari kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompok sendiri.
Untuk menemukan jawaban ini kita perlu menoleh ke belakang, lebih dari 25 tahun lalu, sejak tembok Berlin runtuh, Jerman Barat dan Jerman Timur bersatu, Cekoslowakia berantakan, Polandia mengibarkan panji-panji demokrasi liberal, dan Uni Soviet pecah menjadi 14 negara, sementara Barat, tepatnya Amerika Serikat (AS) menjadi adi daya tunggal global.
Situasi percaturan kekuatan internasional berubah menjadi unipolar dari multipolar. Posisi ini diyakini Samuel P Huntington dengan mengatakan akan terjadinya benturan peradaban antara Islam dan Barat.
Bersamaan dengan kajian itu, pada 1996 berlangsung pertemuan Bilderberg di Toronto, Kanada. Para tokoh yang masuk dalam klasifikasi klas dunia membahas antara lain masalah China, Rusia, Yugoslowakia serta agenda AS dan Bank Dunia.
Pada 1997 pertemuan Bilderberg di Atlanta Georgia lebih fokus lagi. Mereka
membahas hubungan Barat-Islam, peranan NATO dalam Trans Atlantik, dukungan terhadap kebijakan politik luar negeri AS, ancaman terhadap kohesi sosial Barat, sekaligus mengajukan pertanyaan bagaimana Barat harus menilai China.
Secara khusus mereka menganjurkan peningkatan peranan kepolisian dalam hukum politik dan politik hukum dengan tekanan keamanan masyarakat. Mereka pun menebarkan situasi kecemasan yang melahirkan ketakutan, lalu menjual perlindungan. Tujuannya jelas, mempertahankan situasi dan kondisi unipolar.
Dalam situasi seperti itu, muncul kebijakan yang memerangi negara-negara berpenduduk Islam. Bukan peperangan militer, tapi perang nilai tukar untuk menunjukkan kokohnya dolar AS. Tentu saja hal ini disertai strategi suap, pangku, pecah belah adu domba, dan menyingkirkan pemimpin negara yang melawan.
Mata uang mereka sendiri atau dolar AS digunakan sebagai amunisi perang, tepatnya sejak Marshall Plan. Selain nilai tukar, digunakan pula perdagangan internasional sebagai senjata untuk meningkatkan inflasi. Itu karenanya krisis ekonomi suatu negara dapat terjadi melalui jalur perdagangan atau jalur keuangan.
Krisis di Indonesia pada Juli 1997 disentak melalui krisis nilai tukar, atau dikenal dengan krisis moneter. Dampaknya terjadi krisis di seluruh lini kehidupan sehingga Presiden Soeharto berhasil dipaksa mengundurkan diri.
Melalu jalur keuangan, mereka pun memukul Malaysia. Agar tidak terlalu vulgar memukul negara berpenduduk Islam. Sebelumnya mereka memukul Korea Selatan dan Thailand. Hasilnya, Indonesia pun terpuruk baik secara ekonomi maupun politik. Keterpurukan ini menghasilkan buah yang nikmat luar biasa bagi AS.
Ini seperti diungkapkan oleh Jimmy Carter sendiri di International Herald
Tribune dalam menyahuti hasil pemilu 2004. Presiden AS ke-39 ini mengatakan, “In majority muslim country, democracy has won.”
Ungkapan Jimmy Carter tidak berlebihan. Karena Indonesia telah mengubah naskah asli UUD 1945 menjadi UUD NRI 1945 yang menganut prinsip demokrasi liberal dan sistem check and balance (yang semu) sesuai arahan Menlu AS Madeleine Albright dan Program Pembangunan PBB (UNDP).
Hampir bersamaan dengan proses amandemen UUD 1945, AS menduduki Afghanistan pada 2001. Lalu menyatakan “war on terror” pada 2003 dengan menyerang Irak. Sebelumnya telah terjadi “serangan” terhadap Menara kembar WTC pada 11 September 2001.
Sebenarnya, jika merujuk buku Huntington, perang itu sendiri bukan dimaksudkan untuk melawan teror. Tapi perang terhadap Islam.
Sikap Presiden AS ke-41 GW Bush yang demikian disesalkan kalangan intelektual AS.
Disebabkan kebijakan luar negerinya itu, AS sekaligus telah membangkitkan perlawanan musuh-musuh potensialnya yaitu Rusia, China, Venezuela, Iran, Korea Utara, Brazil, dan Irak.
Bush lewat kebijakan memerangi teror itu membangun penjara Guantanamo. Sikap AS yang demikian sama sekali tidak menimbulkan kritik dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB.
Pada ajang Pilpres 2004, Bush (Republik) melawan Algore (Demokrat) menghadapi masalah anggaran AS yang defisit, belanja lebih besar dari pada pendapatan. Saat yang sama neraca perdagangan AS dengan China juga defisit.
Menghadapi gejala ini, AS yang menguasai sistem deliveri minyak mentah dunia pun memainkan harga minyak dunia. Akibatnya, harga minyak terus meningkat. Pada 14 Juli 2008, harga minyak mentah mencapai US$148 per barel.
Inilah perang harga energi. AS menduga, China yang mempunyai ketergantungan energi pada Arab, Iran, Kuwait, Rusia dan Indonesia, perekonomiannya akan jatuh.
Dugaan ini salah. Akibat kenaikan harga minyak itu, inflasi dan suku bunga ikut naik.
Dampaknya terjadi krisis Subprime Mortgage yang berarti memukul Fanni Mae dan Freddy Mac, suatu industri keuangan untuk membiayai perumahan. Pukulan ini berdampak domino, contagion effect, sehingga terjadi krisis keuangan global.
Saya menyatakan di berbagai forum diskusi dan seminar, bahwa penyebab krisis itu adalah kekalahan industri AS melawan industri China. Kekalahan ini berdampak defisit neraca perdagangan AS terhadap China sebesar US$323 miliar. Artinya, krisis di AS disebabkan oleh sektor perdagangan dan keuangan.
Menghadapi krisis ini, sebelum menutup masa jabatannya, GW Bush menerbitkan talangan US$700 miliar. Pencairannya US$350 miliar di masa akhir jabatan GW Bush, dan sisanya digunakan di era awal Presiden AS ke-44 Barrack H Obama.
Selanjutnya kabinet Obama menyertainya dengan membentuk Komite Penyelidikan Krisis Keuangan (Financial Crisis Inquiry Commission) bersama Kongres AS.
Dengan memeriksa sekitar 700 orang dari berbagai kalangan, hasilnya disimpulkan bahwa krisis keuangan disebabkan oleh moral hazard. Namun penyebab moral hazard bukan karena keserakahan, tapi disebabkan human error.
Dalam disertasi penulis 2011, disebutkan bahwa penyebab moral hazard industri perbankan baik pada 1997/1998 maupun pada 2008 adalah keserakahan. Hal ini diwujudkan dengan akumulasi modal melalui laba yang terbentuk karena informasi asimetri.
Tentang informasi asimetri ini, diurai dengan cermat dan apik oleh Joseph E Stiglitz sehingga dia meraih nobel ekonomi pada 2001. Tapi Obama sadar bahwa kebijakan war on terror era GW Bush adalah kebijakan yang membuat berjaraknya hubungan AS dengan dunia Islam.
Maka, pada 4 Juni 2009 di Universitas Al Azhar Kairo, dengan pidato bertajuk New Beginning, Obama menyampaikan bahwa demokrasi tidak berarti kompatibel dengan latar belakang dan nilai-nilai suatu negara.
Obama seakan ingin memperbaiki kata-kata dalam National Security Strategy of USA pada 17 September 2002 bahwa AS akan menyebar luaskan prinsip-prinsip demokrasi, perdagangan bebas, kebebasan berusaha, hak asasi manusia serta pembangunan ala Barat ke pelosok dunia.
Dia mungkin tahu bahwa demokrasi liberal, seperti yang disebut oleh William Blum, adalah ekspor AS paling mematikan. Lalu Obama pun berselisih dengan pemimpin China Hu Jintao. Obama bahkan menyatakan, muak dengan Hu Jintao.
Dalam rangka menyahuti kegiatan China di Laut China Selatan, pada Oktober 2011 Obama menempatkan 2.500 pasukan marinir di Australia. Menteri Luar Negeri Indonesia 2009-2014 Marty Natalegawa pernah menyatakan bahwa kebijakan AS ini mengganggu stabilitas kawasan.
Marty “disemprot” Obama dalam pertemuan yang bersamaan dengan East Asia Summit di Bali pada November 2011. Saat yang sama kebijakan Arab Spring dilaksanakan.
Maka dipukullah Mesir, Libya, Syria, Sudan lewat kebijakan mata uang. Senjatanya adalah utang luar negeri, investasi asing, dan ketergantungan pada impor yang mengakibatkan inflasi. Karena semuanya terpengaruh secara signifikan dengan mata uang dolar AS.
Enam dari sembilan negara di jazirah Arab terpukul. Setelah AS menemukan teknologi baru dalam eksplorasi gas dan minyak bumi, maka negeri Paman Sam berhasil mengatasi ketergantungan pasokan minyaknya dari lima negara pada 2015.
Lantas perang harga energi menyurut. Tapi perang dagang dan perang nilai tukar berlanjut di bawah Donald Trump yang terpilih pada 2016. Padahal sejak 2008, perang dagang itu selalu disertai dengan perang nilai tukar (currency war), perang teknologi informasi dan komunikasi (cyber war) dan perang sistem ekonomi (economic war).
Sementara Indonesia, sejak terpilihnya Megawati sebagai Presiden RI ke-4 hingga saat ini tetap asyik bercengkerama dengan penerapan sistem ekonomi neoliberal.
Sistem ini kokoh dengan kehadiran UU 10/98 tentang Perbankan, UU 23/99 tentang Bank Indonesia, UU 24/99 tentang Lalu Lintas Devisa dan sistem Pembayaran, UU 19/2003 tentang BUMN, UU 25/07 tentang Penanaman Modal, UU 38/2008 tentang Asean Charter, UU 30/2009 tentang Ketenagalistrikan, UU Cipta Kerja, dan berbagai UU lain.
Regulasi ini sebenarnya bertentangan dengan semangat, nilai-nilai, dan cita-cita perjuangan sebagaimana ditegaskan dalam Kata Pembukaan UUD 1945, dan pasal-pasal 23, 27 (2), 31, 32, 33 (1,2,3), 34 dan pasal 29 UUD 1945 naskah asli.
Memang setiap rezim pemerintahan terus memperdalam pengaruh dan tekanan neoliberal. Pijakannya adalah amandemen UUD 1945 sehingga mengukuhkan sistem demokrasi korporasi.
Sebagai wujud perang nilai tukar, sebelum Trump terpilih, AS sudah menyerang China melalui Black Monday 24 Agustus 2015. Pasar modal Shanghai dipukul. Serangan ini berhasil membuat Rusia terhuyung-huyung karena mata uangnya jatuh. Sementara sektor keuangan China hanya sedikit terganggu. Ini ditandai dengan jatuhnya RMB yang tidak seberapa.
Serangan currency tidak sepenuhnya berhasil. Sebaliknya malah berhasil membangkitkan kesadaran China dan Rusia tentang bahayanya tergantung pada dollar AS. Dua negara ini menyadari tentang pentingnya meninggalkan, paling tidak meminimalkan penggunaan dolar AS, tidak menggunakan sistem pembayaran AS (SWIFT Code), dan tidak menggunakan kebijakan ekonomi neoliberal.
Perang teknologi informasi dan komunikasi pun berkecamuk. Dipukulnya Hua Wei oleh rezim Trump dan bertarungnya mereka tentang semikonduktor adalah realita peperangan itu. Banyak kalangan menyebutnya sebagai wujud perang dingin baru antar AS dan China.
Maka pertarungan antara New World Order (AS dengan aliansi dan mitranya) melawan Belt and Road Initiative (China dengan mitra dagangnya) merupakan pertarungan yang mengerahkan segenap kekuatan.
Saya menggunakan istilah “accumulative power to the accumulative war”. Kondisi ini makin nampak saat kita menyaksikan persaingan AS dan China dalam investasi kabel laut dari Singapura ke Perancis di saat persaingan teknologi kedirgantaraan makin sengit.
AS bahkan sebelumnya menerbitkan UU Chip untuk membatasi gerak kemajuan teknologi informasi dan komunikasi China. UU Chip ini sebenarnya hadir karena larangan AS pada negara-negara mitra dan aliansinya tentang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.
Hua Wei tidak berhasil menghambat pesatnya kemajuan di negeri tirai bambu ini. Operasi kedirgantaraan China di AS malah makin intens sebagaimana mengangkasanya tiga balon dan benda aneh China di udara AS.
Menindaklanjuti perang nilai tukar dan sistem pembayaran, China membangun sendiri Cross Border International Payment System (CIPS). Rusia pun keluar dari SWIFT. Dengan membangun aliansi Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan yang disingkat BRICS, mereka mempersiapkan sendiri mata uangnya di antara mereka.
Sebelumnya China mengajak setiap negara untuk menerapkan bilateral swap, mata uang hanya dua negara dengan alat timbangan emas. China pun membangun New Development Bank sebagai pesaing Bank Dunia dan Asian Infrastructure Investment Banking (AIIB) sebagai imbangan peranan Bank Pembangunan Asia, suatu bank yang banyak menjalankan kepentingan Jepang bersama Barat.
Kebijakan BRICS yang mau meninggalkan dolar AS mengundang ketertarikan Arab, Iran, Malaysia, Aljazair, dan Indonesia. Dan IMF Bersama Bank Dunia pun merespon pentingnya segera berlaku digital currency.
Inilah strategi mereka dalam mengendalikan dunia. Dalam ceramah dan berbagai diskusi, saya menyampaikan hal ini sejak 2016. Pada 27 Januari 2020 saat seluruh dunia sibuk dengan Covid-19 dan vaksin, saya kembali menegaskan dalam suatu artikel yang terbit di berbagai media on line bahwa dunia akan didikte dengan dengan mata uang digital.
Peredarannya sangat ditentukan oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
Sayangnya, Indonesia hanya ikut-ikutan. Menjadi beo dalam soal pembatasan aktivitas sosial di luar rumah, masker, lock down, dan vaksin.
Semua anjuran ini sebagaimana analisis saya pada 27 Januari 2020 itu dan ceramah saya di berbagai tempat konsisten seperti lukisan Klaus Schwab pada bukunya The Great Reset yang terbit pada Juli 2020.
Penataan ulang secara besar-besaran di panggung global ini dipahami oleh China dan Rusia. Bahkan sejumlah masyarakat kritis di AS, Perancis, dan Kanada melakukan perlawanan dan bersikap skeptis.
Di Indonesia, Selain ikut-ikutan menggunakan istilah industrial 4.0 dari Klaus Schwab, vaksin pun menjadi keharusan. Polisi pun dikerahkan. Inilah pelaksanaan agenda Bilderberg 1997. Lalu bagaimana kita melihat ke depan?
Sejak lepas dari kegiatan politik praktis pada 2004, saya menyadari betapa pentingnya makna, posisi, peranan dan keteladanan kepemimpinan nasional. Di era Orde Baru, saya memang mengkritik keras Soeharto dalam berbagai kebijakannya. Sejumlah menteri tidak menyukai saya.
Ancaman recall terdengar. Soeharto berhasil dijatuhkan karena tekanan domestik dan Washington bersimultan. Tapi kehadiran penggantinya tidak membuat Indonesia menjadi lebih baik.
Pada kecamuk panggung internasional seperti di atas, Indonesia tidak banyak mengambil sikap. Karakter follower (janitor, operator, dan manager) dari kalangan neoliberal yang berkuasa terus berlanjut.
Stiglitz menyebut mereka sebagai market fundamentalism. Sementara berbagai kajian menunjukkan model ekonomi Barat gagal sejak Nixon shock Juli 1971. Joseph A Schumpeter menyebut model ekonomi dan demokrasi itu telah melahirkan masyarakat yang cemas.
Ironinya dunia pendidikan formal dan masyarakat Islam di Indonesia seakan abai dengan fakta ini. Kokohnya sistem dan model ekonomi politik Barat seakan tidak mengganggu kehidupan, sebagaimana lukisan Jimmy Carter di atas.
Jika pada 2024 kita kembali mencari pemimpin dengan rujukan sistem itu, maka hasilnya adalah ultra neoliberal-lah yang menjadi penguasa, siapapun presidennya. Kenapa demikian? Karena kesalahan sistem ekonomi politik kita sudah pada kondisi sistemik struktural.
Sejak kita merdeka, sudah 44 menteri pendidikan yang menjabat. Tapi tak satu pun yang berhasil mengukuhkan sistem Pendidikan berbasis dan total merujuk Kata Pembukaan serta Batang Tubuh UUD 1945 naskah asli.
Kegagalan ini merujuk pada kondisi 1956. Saat itu guru besar dari Berkeley hadir sebagai dosen tamu di Universitas Indonesia. Waktu itu juga terbentuk sekolah-sekolah kemiliteran di Bandung. Ini menandai keberhasilan serangan AS terhadap sistem dan pola pendidikan di Indonesia.
Mereka menyusun bagaimana seharusnya suatu kurikulum pendidikan ekonomi dan pendidikan sekolah militer. Inti kurikulumnya adalah mengokohkan materialisme dalam sistem kehidupan.
Artinya, Indonesia berada dalam posisi terus menerus diserang dalam neo cortex war, proxy war dan connectivity war. Jika ini tidak disadari oleh pemimpin Indonesia mendatang, jangan heran Indonesia tetap terjajah baik secara ekonomi maupun secara pemikiran.
Pemimpin ke depan, apakah Anies, Prabowo atau Ganjar, sepatutnya dan sepantasnya adalah pendidik, pejuang dan negarawan yang memberi keteladanan baik dan benar, serta bukan keteladanan yang buruk.
Sebab, kegagalan kepemimpinan juga merupakan kegagalan sistem kehidupan. Bila sistemnya gagal, dan pemimpinnya juga memberi keteladanan yang buruk (secara spiritual, moral dan intelektual), maka hasilnya adalah prahara bangsa.
Ichsanuddin Noorsy adalah Pengamat Politik Ekonomi yang juga Penasehat Forum Akademisi Indonesia (FAI).
