Jayapura, (faktahukum.co.id) – Kepala Polisi Daerah Papua, Irjen Pol Drs. Boy Rafli Amar, M.H hadiri acara tatap muka dengan para Kepala Suku Pegunungan Tengah Papua yang diselenggarakan di aula Rupatama Polda Papua. Kamis (11/01/2018) pukul 14.00 WIT.
Boy Rafli Amar yang di damping oleh Irwasda Polda Papua, Kombes Pol Drs. Jacobus Marjuki, Dir Intelkam Polda Papua, Kombes Pol Drs. Wagiyo dan Dir Binmas Polda Papua, Kombes Pol Drs. Muhammad Ansory Arifin itu membahas tentang permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat dan mengharapkan bisa terjalin kerjasama yang baik diantara antara masyrakat dengan pihak kepolisian.
Dalam acara itu, dihadiri juga oleh Alfius Tabuni, S.E, Ketua FPKP (Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Papua), Kepala Suku Besar, Lesman Tabuni, Kepala Suku Entrop, Andius Tabuni, Kepala Suku Sentani, Eli B.Tabuni, Kepala Suku Yapis Dok V, Ernas Wenda, Kepala Suku Nabire, Rudolf Anou, Kepala Suku Jayapura, Sem Kogoya, Kepala Suku Besar Mee Pago, Nusyooni Gobai, Wakil Kepala Suku Mee Pago, Hubertus Mote, Sekretaris Yance Tenouye, Kepala Suku Dogiyai, Yan Douw, Tokoh Intelektual Kab. Paniai, Martinus Tekege, Kepala Suku Kab. Deiyai, Yohanes Douw dan Ketua Lapago Kota Jayapura, Tulir Jikwa.
Dalam kesempatan itu, Boy Rafli menyampaikan saat ini diketahui bahwa sebagian masyarakat mengikuti rangkaian proses Pilkada dan kedepannya akan semakin ramai dinamika yang akan terjadi, apapun dinamika dalam masyarakat terkait pilkada harus sama-sama dijaga tetap aman dan damai.
Ia juga mengharapkan komunikasi antara tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat dapat terjalin dengan baik agar tidak terjadi bentrokan antar masyarakat akibat proses Pilkada. “Kami berharap peran dari para kepala suku yaitu mohon bantuan menghadapi situasi agar tetap aman dan damai, kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Suku yang telah berkenan hadir,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Suku Besar, Lesman Tabuni juga menyampaikan bahwa setelah berdiri kami ada beberapa program kerja diantaranya bagaimana masyarakat yang terbagi dalam suku, klan, marga harus kita organisir agar tidak membuat kekacauan terhadap satu sama lain dan tidak menganggu orang lain. Kepala suku mempunyai peranan yang penting dalam menengahi konflik/perang suku yang didampingi oleh aparat keamanan (Kepolisian).
Kami tidak jauh berada dari arahan Kapolda, namun kami menderita diatas tanah sendiri karena konflik yang terus muncul, masyarakat sudah mengangkat topi untuk Kapolda karena Kapolda tidak melihat siapa dan tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain.
Lain lagi disampaikan oleh Kepala Suku Entrop, Andius Tabuni yang mengatakan bahwa atas nama masyarakat pegunungan tengah, kami minta petugas yang berjaga di TPS jangan Brimob dan petugas di Papua tetapi harus personel dari luar Papua agar pada saat bertugas dapat melaksanakan tugas dengan betul dan professional. “PSU terjadi sebagai akibat dari pihak keamanan. Peran Kepala Suku harus difungsikan untuk mendukung keamanan dan ketentraman karena Kepala Suku merupakan orang-orang yang mempunyai charisma,” ungkapnya.
Kepala Suku Besar Mee Pago, Nusyooni Gobai turut mengungkapkan bahwa kehadiran kami adalah bagian dari tugas kepala suku dalam rangka menjaga masyarakat hukum adat di tanah Papua dibantu Kapolda untuk memberi rasa aman kepada masyarakat di tanah Papua.
Sejak tahun 1971, di pegunugan menggunakan sistem noken yang dilakukan secara turun temurun, untuk daerah pegunungan, kejanggalan yang kita jumpai ketika ada pihak ketiga yang akan mengintervensi kelompok tertentu. Dihimbau kepada Polri, KPU, Pemda jangan lagi intervensi kepada masyarakat, berikan kebebasan seluas luasnya kepada masyarakat untuk menyalurkan pilihan politiknya. Para calon Bupati dan Wakil Bupati harus berjiwa besar menerika kekalahan dan kemenangan dan harus mengikuti aturan hukum yang berlaku.
Kapolda Papua dalam kesempatannya menyampaikan bahwa semua masukan berharga dan semoga kedepannya kami dapat kumpulkan semua KPU Kabupaten kota yang selenggarakan Pilkada bersama Provinsi untuk menyampaikan pesan-pesan agar jangan sampai tidak netral. Politik uang membuat situasi Pilkada menjadi kacau dan kita ingatkan kepada masyarakat agar tidak terpengaruh, intinya kami sangat senang apabila masyarakat tidak melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya dan terjadi bentrok.
Kita minta bantuan 1.700 personil dari luar yang akan ditempatkan di TPS-TPS, netralitas menjadi harga mati bagi anggota Polri, apabila ada tindakan Kepolisian yang tidak diperlukan, kita bisa bersama-sama hadir untuk meniadakan tindakan yang membahayakan dan dikondisikan oleh pihak tertentu.
Direncanakan kita akan melaksanakan kunjungan di wilayah-wilayah yang menyelenggarakan Pilkada dan kami akan melibatkan unsur Kepala suku untuk bersama-sama memberikan pencerahan kepada masyarakat dan kita bisa atur untuk laksanakan pertemuan seperti ini sebulan sekali. (arif)
