Beranda RAGAM DAERAH Kades Sungai Mentawa, SK Kelompok Tani BL Diduga Abal-Abal

Kades Sungai Mentawa, SK Kelompok Tani BL Diduga Abal-Abal

1177
0
BERBAGI

Lamandau-kalteng, (faktahukum.co.id) Kepala desa Sungai Mentawa menduga Keberadaan Kelompok Tani Batanggui Lestari (BL) mendompleng Izin HGU PT.Nirmala Agro Lestari (PT.NAL), berada di 6 desa, Beruta, Nanga Pamalontian, Perigi Raya, Bunut, Sungai Mentawa, Kelurahan Nanga Bulik.menerima SK Asli tapi palsu (Aspal) bahkan Abal-Abal, Senin, 14/10/2019

Betapa tidak terhadap SK Bupati Lamandau Nomor 188.45/427/VI/HUK/2017 Tanggal 19 Juni 2017 tentang penetapan kelompok tani BL Kelularahan Nanga bulik Kecamatan Bulik sebagai petani pekebun kelapa sawit di kabupaten lamandau Pihak Pemda melalui Bagian Hukum, telah melakukan kajian secara hukum di dapati no registrasi SK tersebut tidak ada dalam buku agenda Tahun 2017.”kata kades.

Anehnya lagi tidak tedapat cap, paraf koordinasi para pejabat berwenang secara berjenjang, sebagai mana di maksud dalam pasal 55 pemendagri Nomor 80 tahun 2015 serta pasal 76 Perda Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2018.

Dibuktikan setelah dilakukan pengukuran di desa sungai mentawa, kebun itu diluar Izin Hak Guna Usaha (HGU) PT.NAL dan masuk potensi desa sungai mentawa. Kalau dilakukan verifikasi faktual lahan lebih dari 100 Ha bukan 60 Ha.

Lahan Kebun sawit dikelola kelompok tani BL berdekatan dengan desa sungai mentawa dan ini dinikmati segelintir oknum.

“Harapan kita dikembalikan ke pemerintah desa ataupun Pemerintah daerah agar dapat dirasakan masyarakat banyak, ataupun kembali kepada masyarakat desa sekitar kebun,”jelasnya.

Saat ini polemik sengketa lahan kebun sawit antara perusahaan dengan masyarakat, warga dengan warga atau Kelompok tani dengan masyarakat saling klaim terus terjadi di Kabupaten lamandau provinsi kalteng dan sulit mencari penyelesaianya.

Rahman menduga kondisi saling klaim dilakukan oknum untuk kepentingan pribadi, terjadi di kelompok Tani BL, kalau ditinjau sudah jelas lokasinya ada di 6 desa, seharusnya masyarakat sekitar kebun yang berhak mengelola.

“Ini malah pengurus dan anggotanya bukan dari masyarakat desa disekitar kebun sawit,”ucapnya lagi.

Diketahui, keberadaan lahan kebun sawit menjadi sumber perekonomian masyarakat sangat menjanjikan.

Berdirinya Kelompok Tani BL menimbulkan polemik, sehingga menjadi pertanyaan banyak pihak, yang dirugikan adalah masyarakat.

Kami sudah menemui DPRD lamandau dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT. Nirmala Argo Lestari (NAL) dan beberapa desa yakni Bunut, Beruta, Sungai Mentawa, Pamalontian, Perigi Raya, Kelurahan Nanga Bulik.

Kami meminta dengan pihak PT.NAL dan Kelompok tani BL pengelolaan lahan kebun sawit yang berdekatan dengan 6 desa, supaya diberikan kepemerintah kabupaten kemudian diserahkan kepada pemerintah desa, desa lebih berhak untuk mengelolanya. Sudah kami sampaikan ke DPRD Lamandau pada tanggal 31 Januari 2019 lalu.

Dalam RDP dihadiri wakil Ketua I DPRD, Budi Rahmat, Wakil II DPRD Martinus Maka, Asisten Adm. Umum Setda, Albert Jackat, Kepala ATR/BPN, ujang Afdal, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan, Sunarto, PT. NAL Kusartono, Camat Bulik M. Syaifudin Zuhri, Plh. Kepala DKUKMPP Loderman, Lurah Nanga Bulik Tania Pingkan, Sekdes Desa Bunut Johansyah, Kades Sungai Mentawa, Rahman dan masyarakat.

Wakil I DPRD Lamandau, Budi Rahmat, SE menyampaikan, berdasarkan RDP antara DPRD Kabupaten lamandau dengan PT. NAL, Kelompok Tani BL, masyarakat di 6 desa tersebut menghasilkan kesepakatan sebagai rekomendasi DPRD Kabupaten Lamandau kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau.

Diantaranya lahan, kebun kelapa sawit yang ada di masing-masing desa sekitar kebun inti PT. NAL, agar pemkab lamandau meninjau kembali lahan 60 Hektar yang dikelola Kelompok Tani Batanggui Lestari (BL) yang berada di luar Izin HGU PT. NAL.

Dari kesimpulan rapat dan arahan, masukan,tanggapan semua pihak yakni kelompok Tani BL, dinas pertanian dan perikanan beserta camat agar melakukan verifikasi ulang terkait luasan lahan kebun sawit tersebut. Kemudian pemerintah daerah siap memfasilitasi.

Lokasi lahan kebun sawit di desa sungai mentawa sudah dilakukan pengukuran ulang, lahan kebun sawit jelas diluar izin HGU PT.NAL, sudah dibuatkan PETA, jelas lahan itu menjadi potensi desa sungai mentawa. Kenapa Kelompok tani BL bisa mengelolanya.

Ini menjadi polemik, pemerintah desa mentawa merasa keberatan, mohon segera diselesaikan, supaya masyarakat dapat memetik hasil.

“Ini masyarakat menjadi korban ketika panen ditangkap dan ditahan, kenapa masyarakat berani, sebab lokasi lahan kebun sawit berada di desa sungai mentawa, masyarakat tidak menikmati hasil, sebaliknya hasil dinikmati segelintir oknum,”tegasnya.(M. Andreyanto).

Editor : Syamhunter