Beranda RAGAM DAERAH DSI – MMA Kelola Dana Hibah, Dipertanyakan Anggota DPRK Gayo

DSI – MMA Kelola Dana Hibah, Dipertanyakan Anggota DPRK Gayo

171
0
BERBAGI

Gayo Lues – Salasatu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), El Amin, mempertanyakan juknis pengelolaan dana hibah oleh Dinas Syari,at Islam (DSI) dan Dinas Majlis Adat Aceh (MAA) yang sampai saat ini tidak pernah mengikuti kegiatan hearing untuk pembahasan Anggaran Tahun 2022. Sabtu. (27/11/2021).

Hal itu dipertanyakan pada saat lanjutan sidang Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Gayo Lues, yang mana pada kesempatan tersebut juga sedang membahas rancangan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues (APBK) tahun 2022 masa sidang ke lll Tahun 2021 di ruang sidang DPRK Gayo lues.

Dalam kesempatan tersebut, El Amin sebagai anggota DPRK dari Peraksi Gayo Peduli meminta kepada Dinas Majlis Adat Aceh untuk mengikuti kegiatan hearing pembahasan rancangan kegiatan Tahun 2022 yang sudah ditetapkan oleh DPRK Gayo Lues agar dapat menghadiri pelaksanaan hearing bersama anggota DPRK sebelum Sidang Paripurna dilaksanakan. Karena semua dinas sudah mengikuti kegiatan hearing untuk membahas rancangan kegiatan Tahun 2022 di Gedung DPRK beberapa pekan yang lalu.

“Namun sampai saat ini Dinas Majlis Adat Aceh tersebut belum pernah mengikuti kegiatan hearing padahal sebelumnya DPRK Gayo Lues sudah menentukan waktu hearing juga menyurati kapada seluruh dinas badan kantor se Kabupaten gayo lues untuk ikut serta menghadiri kegiatan tersebut,” kata El Amin dalam sambutannya.

Selanjutnya, El Amin menambahkan terkait dana hibah yang dikelola oleh Dinas Syari,at Islam, menurut El Amin dirinya menilai juknis pengunaan anggaran dana hibah itu masih bertolak belakang karena antara tim Anggaran Pelaksana Kegiatan (TAPK) diduga tidak sependapat.

Dirinya pun sudah meminta keterangan dari pihak TAPK. Bahwa tim anggaran pelaksana kegiatan mengakui semuanya itu adalah dana hibah baru.

“Sementara Kepala Dinas Syari,at islam tetap ngotot tidak pernah membuat juknis kegiatan apapun soal dana hibah itu,” tutupnya. (Rauf Ariga).