Lihatlah Ini
Lihatlah Ini
RAGAM DAERAH

DPRD Sukabumi Gelar Rapat Paripurna Dengarkan Pedapat Akhir Bupati Atas Dua RAPERDA

×

DPRD Sukabumi Gelar Rapat Paripurna Dengarkan Pedapat Akhir Bupati Atas Dua RAPERDA

Sebarkan artikel ini

Sukabumi – Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami sampaikan pendapat akhir atas dua Raperda tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

Dan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat, pada Rapat Paripurna DPRD yang digelar di Aula utama DPRD Kabupaten Sukabumi, Jumat (17/03/23).

↓↓ Gulir untuk Melanjutkan ↓↓
Pasang Iklan Disini

Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami dalam sambutannya mengatakan, amanat pasal 37 UU No 41 Tahun 2009 tentang perlindungan LP2B dan PP No 12 Tahun 2012 tentang insentif, maka dengan ini di ubah dan di sesuaikan dalam raperda yang mengatur terkait pemberian insentif kepada petani yang menetapkan lahan sawahnya sebagai LP2B dan sistem informasinya.

BACA JUGA :   Launching Rumah Isolasi Bagi Para OTG di Wisma PKPRI Maja Sari

Pengaturan tersebut bertujuan untuk pengendalian LP2B guna menjamin ketersedian lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sehingga tercipta ketahanan dan kedaulatan pangan di Kabupaten Sukabumi.

“Maka dari itu raperda yang di buat oleh anggota DPRD ini telah melalui serangkaian proses mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan sampai dengan penyampaian fasilitasi kepada gubernur jawa barat.

Oleh karena itu, rapat paripurna persetujuan bersama raperda yang di gelar ini tidak lain untuk memberikan dasar hukum yang jelas,” ungkapnya.

Lanjut Bupati, Keputusan tersebut merupakan proses dari setiap kebijakan yang di buat dan di yakini bisa memberikan manfaat yang cukup besar, terutama pada sisi kemandirian ketahahan dan kedaulatan pangan di masyarakat.

BACA JUGA :   Melalui Dana Desa, Pemdes Girijaya Bangun RTLH Milik Seorang Nenek Jompo

“Dan untuk itu pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi menyambut baik dengan adanya Raperda tersebut karena pokok subtansinya telah memenuhi materi tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan pelindungan masyarakat.

“Dan kami berharap pada pembahasan raperda bersama antar legislatif dan eksekutif ada penyempurnaan yang bersifat normatif yuridis dan juga menampung aspirasi yang bersifat muatan lokal sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” harapnya.

Lebih lanjut Bupati menegaskan, Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah memiliki Perda No 10 Tahun 2015 tentang ketertiban umum, sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 3 tahun 2018 tentang perubahan atas Perda No 10 Tahun 2015 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

“Dengan adanya Raperda perubahan tersebut bisa lebih menegakan Perda dan peraturan kepala daerah menjadi lebih efektif sehingga tujuan ketertiban, ketentraman dan perlindungan masyarakat bisa terwujud yang berdampak positif bagi masyarakat, “jelasnya.

BACA JUGA :   HBP Ke-56 Tahun 2020, Napi dan Petugas Lapas Muara Teweh Baksos ke Panti Asuhan

(Cecep Ridwan)

Faktahukum on Google News