Beranda RAGAM DAERAH DPRD Barut Gelar Hasil Reses Tentang Perda Prostitusi

DPRD Barut Gelar Hasil Reses Tentang Perda Prostitusi

389
0
BERBAGI

Muara Teweh. Kalteng (Faktahukum.co.id)
Bertempat di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Barito Utara, dilaksanakan Rapat Paripurna yang membahas tentang Penyampaian Hasil Reses masa Sidang I tahun 2019 dan pandangan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Barito Utara terhadap Peraturan Daerah (Perda) Prostitusi dan Perbuatan Asusila, (Senin 1/4/19)

Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Set Enus, bersama Wakil Bupati Barito Utara, Sugianto Panala Putra dihadiri oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Barito Utara, Ir. Hj. Mery Rukaini, M.IP, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Barito Utara, H. Acep Tion, SH, Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara Ir. H. Jainal Abidin, M. AP, Unsur FKPD, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara, dan Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara.

Bupati H Nadalsyah dalam sambutannya dibacakan Wakil Bupati Sugianto Panala Putra mengatakan reses ini sangat penting sekaligus mempunyai nilai nilai strategis dalam rangka mencari bahan masukan dan menyerap aspirasi masyarakat khususnya masyarakat di Kabupaten Barito Utara.

“Hal ini merupakan tanggung jawab bersama antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menjawab berbagai kebutuhan ataupun permasalahan yang dihadapi masyarakat sebagai masukan dalam penyusunan terhadap kebijakan pemerintah serta pelaksanaan tugas alat kelengkapan di DPRD,” katanya.

Dijelaskannya, yang diwujudkan dalam program kerja yang benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat sesuai skala prioritasnya Untuk itu kita bersama berharap ini dapat lebih mempererat tali silaturahmi kepada masyarakat sebagai upaya memenuhi harapan harapan mereka untuk dapat menuju arah yang lebih baik di masa mendatang

Penyampaian hasil reses ini nantinya akan menjadi perhatian kita bersama yang nantinya akan menjadi bahan evaluasi dan sumber informasi pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan daerah di masa yang akan datang.

“Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kerjasama dan kiprah bapak dan ibu yang terhormat terutama dalam memfasilitasi dan berbagai aspirasi masyarakat di Barito Utara yang kita cintai ini sampai akhirnya bisa diparipurnakan,” ujarnya.

Hal itu berdasarkan Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD pada pasal 373 menyatakan bahwa mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan memperjuangkan peningkatan Kesejahteraan Rakyat prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kode etik dan tata tertib menerapkan dan menghimpun konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala menampung.

“Disamping itu guna menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politik kepada daerah pemilihannya,” tutup Sugianto.
(@lie/kmf)