Beranda BERITA UTAMA Ditolak MK, Uji Meteri Leasing Sita Jaminan Tanpa Proses Pengadilan

Ditolak MK, Uji Meteri Leasing Sita Jaminan Tanpa Proses Pengadilan

2893
0
BERBAGI

Foto: Istimewa

JAKARTA– Permohonan judicial review tentang UU Jaminan Fidusia yang diajukan oleh karyawan leasing Joshua Michael Djami ditolak Mahkamah Konstitusi (MK). Proses hukum penyitaan kendaraan oleh leasing menjadi pertimbangan MK.

“Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” demikian bunyi putusan MK yang dikutip detikcom, Kamis (9/9/21) belum lama ini.

Dalam keterangannya pemohon menyampaikan bahwa penagihan kendaraan sekarang menjadi sulit sejak MK memutuskan penagihan leasing harus melalui proses pengadilan pada 2019. Sehingga dia menggugat UU Jaminan Fidusia kembali agar mempermudah leasing menagih kendaraan.

Putusan MK menolak permohonan judicial review tentang UU Jaminan Fidusia yang diajukan Pemohon yang diketok secara bulat pada 31 Agustus 2021 oleh majelis hakim Anwar Usman, Aswanto, Daniel Yusmic P Foekh, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams.

MK menegaskan dalam amar putusannya perihal dalil-dalil yang dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo antara lain proses eksekusi lama, biaya eksekusi lebih besar dibanding pendapatan barang fidusia, dan berpotensi hilangnya objek jaminan di tangan debitur, sesungguhnya lebih kepada persoalan- persoalan konkret.

“Hal tersebut dapat saja terjadi dalam hubungan hukum antarprivat yang sifatnya sangat spesifik dan kompleks. Dalam batas penalaran yang wajar, hal itu tidak dapat diakomodir dengan selalu menyelaraskan norma dari undang-undang yang bersangkutan,” ujar MK.

Terlebih lagi, terhadap norma yang memang tidak terdapat persoalan konstitusionalitasnya. Apalagi norma yang dimohonkan Pemohon telah dipertimbangkan dan diputus dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

“Oleh karena itu, belum terdapat alasan hukum dan kondisi yang secara fundamental berbeda bagi Mahkamah untuk mengubah pendiriannya terhadap isu pokok yang berkaitan dengan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia,” demikian MK memutuskan. (AS/Red)