Home RAGAM DAERAH Disnaker dan Walikota Padang Bahas Aturan Kawasan Pelabuhan Teluk Bayur

Disnaker dan Walikota Padang Bahas Aturan Kawasan Pelabuhan Teluk Bayur

157
0
SHARE

Padang _Sumbar, (faktahukum co.id) – Surat penolakan Pencatatan Serikat Pekerja PUK F.SP.TSI kawasan pelabuhan teluk bayur yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang untung sepihak.

Kenapa tidak,pernyataan kadis Disnaker saat pertemuan di rumah wali kota padang,H.Mahyeldi, mengatakan bahwa untuk mendirikan Serikat Pekerja di Kawasan Pelabuhan terlebih dahulu harus ada rekomendasi dari pihak Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Teluk Bayur sebagai Penyelenggara Pelabuhan.Senin ,(12/08/19) kemarin.

Jelas bertentangan dengan UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja,yakni
Pemerintah ( Disnakerin ) Wajib dan harus memberikan Nomor bukti pencatatan kepeda Serikat pekerja yg telah memenuhi syarat administrasinya.

Anehnya,Kadis Disnakerin masih merujuk pada Aturan Surat Kesepakatan Bersama SKB 2 Dirjen dan 1 Deputi,jelas bertentangan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor. 152 tahun 2016.bukti implementasinya adalah tidak adanya lagi PAS bongkar muat.

Seolah Disnaker berpihak,buktinya saat pengangkatan ketua PUK SPTI Koperbam adalah Paiman,padahal sesuai putusan rapat Musnik,Abu Liman

Akibatnya, dalam hal pemberian laporan pertanggungjawaban tentang pengelolaan Keuangan dan harta kekayaan Serikat Pekerja kepada Anggta bukankah diduga terjadi pelanggaran karena melakukan pemotongan upah pekerja secara tunai.

Pasal 6 ayat 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. KEP. 186/MEN/X/2004 tentang Iuran Serikat Pekerja ” Penyaluran iuran anggota dilakukan melalui transfer bank dan dilarang dalam bentuk uang tunai.Walikota menegaskan akan menindak lanjuti hal tersebut.

Penulis : Tim. Editor : Syam Hunter.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here