Beranda RAGAM DAERAH Dinamika Pemilu 2019 Fakultas Hukum UMMU Gelar Diskusi Publik

Dinamika Pemilu 2019 Fakultas Hukum UMMU Gelar Diskusi Publik

747
0
BERBAGI

Maluku Utara,(faktahukum.co.id) – Pemilihan Umum dinyatakan sebagai bentuk paling riil dari Demokrasi serta wujud paling konkrit keikutsertaan berpartisifasi ke rakyat dalam penyelenggaraan Negara. System dan Penyelenggaraan hampir menjadi pusat perhatian utama karena melalui penataan, karena penyelenggaraan pemilu diharapkan dapat benar-benar mewujudkan pemerintahan demokratis.

Dinamika pemilu 2019 kali ini menjadi tontonan duka bagi publik Indonesia bahkan dunia internasional, betapa tidak, kini sorotan topik diskusi publik dimana-mana. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) juga menyelenggarakan terkait dinamika Pemilu 2019, Sabtu, (11/5/19) kemarin.

Kegiatan diskusi publik berlangsung di ruang utama fakultas hukum (UMMU) mengangkat tema “Quo Vadis Hukum Pemilu” dengan narasumber yang cukup berkompeten diantaranya DR. Nam Rungkel,SH.,MH akademisi Universitas Khairun Ternate dibidang hukum Tata Negara, DR.Abdul Azis Hakim, SH.,MH akademisi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara dibidang hukum tata negara, dan Buhar Hamzah,SH.,MH dekan fakultas hukum UMMU ternate.

Dekan fakultas hukum UMMU  dalam sambutannya menuturkan bahwa kita mengakui penyelenggaraan pemilu membutuhkan biaya besar namun kita juga harus komitmen salah satu prinsip pemilu adalah efesiensi biaya.

“Menurut saya terhadap penyelenggaraan pemilu 2019 kali ini belum mewujudkan prinsip efesiensi, oleh karena itu sudah semestinya system kepemiluan harus diubah lagi untuk kedepannya,”terang Buhar Hamzah,SH.,MH.

Berbagai gagasan dan ide dari mahasiswa serta undangan lainnya sebagai peserta menghujani diskusi publik tersebut yang menyoroti baik sistem kepemiluan.

Profesionalisme penyelenggara maupun konsistensi semua pihak terhadap system pemilu yang diberlakukan, hingga kemudian diskusi diakhiri dengan closing statement dari masing – masing narasumber.

Mukmin Arif,SH.,MH sebagai moderator dalam diskusi publik sempat berpesan bahwa system pemilu apapun modelnya untuk diterapkan di negara ini, maka yang paling penting adalah konsistensi semua pihak terhadap sistem itu sendiri dan pihak kampus harus berperan untuk mengawal pelaksanaan pemilu.

“Saya berpesan bahwa kita harus konsisten terhadap system yang diberlakukan, kita harus taat aturan dan ini dituntut untuk semua pihak baik penyelenggara,peserta pemilu maupun pemilih harus taat aturan,”pungkas Mukmin Arif,SH.,MH di akhir diskusi.(NyongFHI)