Beranda RAGAM DAERAH Diduga Fiktif, PKN Laporkan LPJ Dana BOS SD Negeri Ke Polda Jateng

Diduga Fiktif, PKN Laporkan LPJ Dana BOS SD Negeri Ke Polda Jateng

462
0
BERBAGI

REMBANG – Melalui proses Observasi panjang, termasuk Penelitian dan Investigasi secara mendalam keberadaan dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) SD Negeri yang didapatkan oleh Pemantau Keuangan Negara (PKN) dari Permohonan Informasi Publik sebelumnya.

Maka patut diduga bahwa telah terjadi perbuatan melawan Hukum (TIPIDKOR) oleh Sekolah Dasar (SD) Negeri di wilayah Kabupaten Rembang – Jateng dan telah dilaporkan kepada POLDA JATENG.

Terkait pelaporan resmi PKN kepada Kapolda Jawa Tengah tersebut atas dugaan Korupsi SDN Negeri di Wilayah Kabupaten Rembang tersebut dibenarkan oleh Mu’ti Hartono salah Satu bahwa dirinya telah menyampaikan Surat Pelaporan PKN Nomor : 01/LP/DANA BOS /POLDA /PKN/XI/202 di Markas Polisi Daerah tersebut kemarin, Kamis (24/11/22).

Melalui sambungan telepon, bahwa hal tersebut dibenarkan oleh pihak PKN melalui Patar Sihotang yang menyampaikan bahwa Pelaporan dugaan Tindak Pidana Korupsi (TIPIDKOR) tersebut sesuai amanat UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi, PP No 43 Tahun 2018 Tentang Peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

“Adapun dasar hukum laporan Pemantau Keuangan Negara (PKN) tersebut, karena telah terpenuhinya unsur tindak pidana korupsi seperti yang di maksud pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor,” tegasnya.

Dimana hal tersebut dilakukan PKN merujuk pada UU No 20 Tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional, Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis bantuan operasional Sekolah Reguler pada tanggal 22 Mei 2019,” sambungnya.

“Termasuk Observasi Dokumen berdasar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis bantuan operasional Sekolah Reguler, Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 serta Peraturan Pemerintah Nomor tahun 2010 tentang Pengelolaan Sekolah,” rinci Patar Sihotang.

“Dan Investigasi PKN berdasar pada Permendikbud No.14 Th 2020 Tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa dan S.E. Mendikbud No.8 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Satuan Pendidikan melalui sipLah yang ditemukan banyak sekali dugaan penyimpanganya,” tegasnya.

Dimana dalam rumusan kajian permasalahan tersebut maka patut diduga bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum oleh pihak Sekolah Dasar Negeri di wilayah Kabupaten Rembang atas penyelenggaraan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Dengan modus belanja fiktip dan mark up harga yang berpotensi merugikan keuangan negara tersebut agar diungkap secara hukum dengan tuntas,” pungkas dan harap Ketua Umum PKN mengakhiri. (Sugito/Saiyful)