Beranda RAGAM DAERAH Dianggap Kontradiksi Terkait Putusan, PKN Akan Gelar Demo di Kantor KI Jatim

Dianggap Kontradiksi Terkait Putusan, PKN Akan Gelar Demo di Kantor KI Jatim

246
0
BERBAGI

JAWA TIMUR – Jika sebelumnya sengketa UU No.14 Tahun 2008 antara Pemantau Keuangan Negara (PKN) melawan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, telah diselesaikan oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur melalui amar putusan Nomor: 45/l/KI-Prov.Jatim-PS-A/2023.

Namun putusan KI Provinsi Jatim tersebut dianggap oleh PKN Kontradiksi, karena tidak seseuai dengan Logika Hukum yang berkeadilan.

Dikarenakan dalam putusannya Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur menyatakan bahwa seluruh permohonan informasi publik yang diminta oleh PKN tersebut bersifat terbuka untuk umum, namun tidak diberikan dalam bentuk Hard Copy.

Seperti disampaikan Ketua Umum PKN melalui sambungan seluler kepada faktahukum.co.id usai menerima dan meneliti secara seksama surat putusan penyelesaian sengketa UU no 14 Tahun 2008 ketika melawan PTUN Surabaya, pada Rabu (18/01/23).

“Amar Putusan tersebut dianggap Kontradiksi karena tidak sesuai dengan Logika Pertimbangan Hukum dan Logika Kemanusiaan tersebut tercantum jelas pada Paragraf [5.3] [5.4] pada Poin [5] paragrap [5.2],” tegas Ketua Umum Lembaga Anti Rasuah tersebut.

Yang pada intinya adalah bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur memerintahkan kepada termohon untuk memberikan dokumen hanya dalam bentuk Soft Copy dan memperlihatkan saja.

Tetapi tidak memberikan Hard Copy Dokumen yang dimaksud dalam permohonan awal PKN,” jelas Patar penuh kecewa.

“Sedangkan sebelumnya PKN menulis permohonan informasi publiknya dengan jelas, bahwa dokumen yang diminta adalah dalam bentuk Soft Copy dan Hard Copy.

Diantaranya terkait dokumen kerangka acuan kerja Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya mulai tahun 2018 sampai dengan 2021 termasuk dokumen informasi tentang laporan barang milik negara dan daftar asset negara, namun tidak diberikan sesuai harapan,” jelas Ketua Umum PKN tersebut.

“Termasuk permohonan Informasi Publik Kerangka Acuan Kerja (KAK) mulai Tahun 2018 sampai dengan 2021, DIPA Tahun 2018 sampai dengan 2021, serta permohonan dokumen RUP Tahun 2018 sampai dengan 2021 dan dokumen pendukung lainya, sehingga demi menuntut putusan yang berkeadilan atas maksud dan tujuan keberadaan UU No.14 Tahun 2008,” paparnya.

Patar menginstruksikan agar utusan PKN di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah untuk melaksanakan demo besar-besaran di Kantor KI Provinsi Jatim, pada Selasa depan. Sebagai bentuk perlawanan rakyat kepada penguasa arogan,” pungkas dan harap Ketua Umum PKN dalam intruksinya.

Penulis: Saiful / Sugito)

Editor: (H. Bonding)