Home RAGAM DAERAH Bupati Barut Sampaikan Jawaban Pemandangan Umum Fraksi- Fraksi DPRD 3 Raperda

Bupati Barut Sampaikan Jawaban Pemandangan Umum Fraksi- Fraksi DPRD 3 Raperda

76
0
SHARE

Muara Teweh.Kalteng (faktahukum.co.id) -Bupati Barito Utara (Barut) H Nadalsyah sampaikan jawaban terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD kabupaten Barito Utara pada rapat paripurna III masa sidang II tahun 2019 terhadap Rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan Kabupaten layak anak, Rumah Potong Hewan dan penanggulangan prostitusi serta perbuatan asusila yang dilaksanakan di gedung DPRD setempat, Rabu (12/6/19).

Rapat yang di pimpin Ketua DPRD Set Enus Y Mebas, dihadiri Bupati Barut H Nadalsyah, Wakil Bupati sugianto Panala Putara, unsur FKPD, Kepala SOPD besrta undangan lainnya.

Dalam sambutannya, H. Nadalsyah menyampaikan, tanggapan dan jawaban atas pemandangan umum fraksi -fraksi pendukung dewan salah satunya dari pemandangan umum fraksi partai Demokrat yakni terkait pertanyaan mengapa pada konsideran mengingat angka 3 pada naskah raperda tentang penanggulangan prostitusi dan perbuatan asusila tidak mencantumkan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

“Dapat kami jelaskan bahwa berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 120 tahun 2018 tentang pembentukan produk hukum daerah,” ujar Nadalsyah.

Dijelaskanya, bahwa tata cara penulisan produk hukum apabila telah dilakukan beberapa kali perubahan cukup mencantumkan produk hukum induknya serta perubahan terakhir dari produk hukum tersebut.

Sehingga, pada kondisideran mengingat angka 3 pada naskah raperda tentang penanggulangan prostitusi dan perbuatan asusila hanya mencantumkan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak serta perubahan terakhirnya yaitu peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

” Kami ucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan serta kesiapan fraksi masing – masing dan fraksi partai demokrat untuk membahas raperda tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak, rumah potong hewan dan penanggulangan prostitusi dan perbuatan asusila,”ungkapnya.(@lie)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here