Beranda RAGAM DAERAH Bupati Barut Bahas Raperda 2019

Bupati Barut Bahas Raperda 2019

276
0
BERBAGI

MuaraTeweh.Kalteng, (faktahukum.co.id) – Bupati Barito Utara, H. Nadalsyah menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)Tahun 2019, dalam rapat parupurna di Ruang Sidang DPRD Barito Utara, Jum’at (9/8/19).kemarin.

Adapun Raperda yang dibahas tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Barut , Ir. Hj. Mery Rukaini, M.AP yang didampingi Bupati Barito Utara, H.Nadalsyah, Wakil Bupati, Sugianto Panala Putra dan dihadiri oleh Unsur FKPD, Anggota DPRD, Kepala Perangkat Daerah dan tamu undangan.

Dalam kesempatan tersebut, H. Nadalsyah dalam menyampaikan terimakasih banyak kepada fraksi-fraksi pendukung dewan yang menerima Raperda Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

“Hal ini merupakan salah satu usaha untuk melaksanakan pembangunan, mengembangkan tugas-tugas pemerintah dalam pelayanan terhadap masyarakat,” Kata Bupati.

Menurutnya, sehubungan dengan pemandangan umum dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terkait pengelolaan terminal antar kota dan antar provinsi, dijelaskan bahwa Terminal Wayang adalah terminal tipe C yang melayani antar kota/desa dalam wilayah Kabupaten, sedangkan untuk pemanfaatannya Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah menyosialisasikan kepada Organisasi Angkutan Darat (Organda).

Selanjutnya menangapi peningkatan fasilitas pendukung pengelolaan tempat rekreasi dan olahraga sebagai salah satu jenis retribusi, dijelaskan bahwa Pemerintah melakukan peningkatan pemeliharaan tiga objek wisata, yakni objek Wisata Air Terjun Jantur Doyen, Danau Trinsing dan Bumi Perkemahan Panglima Batur.

Sedangkan untuk fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mengenai persiapan pembangunan rumah potong hewan termasuk cetak biru pengelolaanya, pemerintah dapat menarik retribusinya.

“Saat ini bangunan untuk rumah potong hewan telah terbangun dengan berlokasi di Jalan Pendreh,” imbuh H. Nadalsyah.

Sementara, menanggapi dari fraksi Partai Keadilan Bangsa (PKB) untuk peningkatan fasilitas olahraga, Pemerintah Kabupaten Barito Utara juga telah melakukan peningkatan pemeliharaan rutin maupun berkala terhadap sarana olahraga yang telah ada.

“Pada prinsipnya pertanyaan fraksi-fraksi mengenai tarif retribusi jasa usaha yang disediakan pemerintah Kabupaten Barito Utara, dengan berorientasi untuk memperoleh keuntungan yang layak serta mengacu pada Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha,” jelas H.Nadalsyah.

Ditambahkannya, terkait pemandangan umum yang disampaikan oleh fraksi-fraksi, Pemerintah Daerah mengucapkan terimakasih terkait saran dan masukan.

“Pada prinsipnya Pemerintah Daerah menerima dan akan jadikan untuk perbaikan peyelenggaraan pemerintah kedepannya, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat Barito Utara,” tutup H.Nadalsyah.

Penulis : @lie/Kmf. Editior : Syam Hunter.