Kab.Cianjur, (faktahukum.co.id) – Aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD kabupaten Cianjur, oleh ratusan emak-emak dan ormas Gempa beserta masyarakat lainnya dari berbagai kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Rabu (05/08/20).
Dalam aksinya, para pengunjuk rasa menyampaikan aspirasi sekaligus mengadukan ramainya rentenir yang berkedok koperasi, dengan istilah sebutan Bank Emok atau Kosipa yang ada di wilayah Kabupaten Cianjur.
Dalam orasinya, para pengunjuk rasa meminta agar pemerintah Kabupaten Cianjur menutup Bank yang berkedok Koprasi dan bisnis Riba lainnya.
“Gara-gara adanya Bank emok kita semua ini jadi susah, bahkan sampai ada yang menjadi janda,” ungkap Sumiati salah satu peserta aksi.
Tak hanya itu, peserta orasi lainnya, Nurhayati menyampaikan keluh kesahnya di depan para demonstran, dengan menceritakan kekejaman para oknum pegawai Bank tersebut.
“Mereka memintanya dengan melakukan yang tidak wajar, dari mulai pornografi maupun porno aksi, bagi yang belum bisa membayar cicilannya,” ucapnya.
Dirinya menjelaskan, Bank Emok sendiri menerapkan sistem tanggung renteng, atau bayar bersama-sama, yang artinya apabila ada salah satu anggota emak emak yang belum bisa bayar, maka para nasabah anggota lainnya yang menanggung pembayarannya.
“Jadi kalo ada salah satu anggota kami yang tidak bisa bayar ya’ harus di tanggung oleh anggota lainnya, dan mereka (bank emok) tidak mau tau cicilan harus ada, dengan sistem tersebut kami merasa berat sebab jangankan untuk menanggung cicilan orang lain, cicilan pribadi saya pun merasa sudah tidak sanggup,” ucapnya.
Aksi tersebut tidak hanya di ikuti oleh emak- emak, melainkan dari berbagai elemen ormas pun turut ikut dalam aksi tersebut, salah satunya ormas GEMPA (gerakan Muslim Penyelamat Aqidah).
Ketua DPW Jawa Barat, Al Haidar menjelaskan, dalam aksi unjuk rasa di kantor DPRD Kabupaten Cianjur, adalah untuk mengadukan apa yang menjadi keresahan masyarakat, dengan adanya rentenir yang berkedok Koperasi di wilayah Kabupaten Cianjur.
“Ormas Gempa beserta emak-emak akan adukan ke DPRD Kabupaten Cianjur, dengan adanya para rentenir ini yang meresahkan masyarakat. Disini kami akan kawal apa yang diadukan masyarakat kepada anggota Dewan,” paparnya.
Alhasil, dari perwakilan anggota DPRD kabupaten Cianjur Komisi B, Diki Ismail menyampaikan, bahwa aspirasi mereka di terima dan akan dilakukan monitoring, bagi pengusaha yang melakukan Ribawi, mulai dari perusahaan yang mengatas namakan koperasi mau pun Individu.
“Kita akan tertibkan dan akan berkoordinasi dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan menerapkan undang-undang BI (bank Indonesia),” paparnya.
Penulis: Ari  Editor: Bonding cs
