Beranda NASIONAL Alokasi Anggaran Penanganan Covid-19 Kabupaten Lahat Sesuai Aturan

Alokasi Anggaran Penanganan Covid-19 Kabupaten Lahat Sesuai Aturan

173
0
BERBAGI

Lahat-Sumsel, (faktahukum.co.id) – Melalui Sekretaris Gugus tugas (Satgas) Covid-19 Kabupaten Lahat, Drs H. Ali Afandi Mpdi mengatakan, dana recrofucing Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat dalam penangganan Covid-19 sebesar 78 Milyar yang di poskan untuk Biaya Tak Terduga (BTT) sudah sesuai aturan.

Dari masing – masing biaya tersebut H. Ali Afandi menjelaskan, sebesar 3 milyar dicadangkan untuk bencana alam, sedangkan 73 milyar untuk  bencana non alam seperti Covid-19. Adapun alokasi dana BTT sebesar 75 miliar digunakan sesuai dengan rencana aksi penangganan Covid-19 Kabupaten.

“Ada tiga rencana aksi yang ditetapkan, meliputi sosialisasi pencegahan Covid-19, Penanganan dan prasarana kesehatan serta jejaring sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19,” ujarnya, Jum’at (26/03/21).

Dalam rencana aksi tersebut, Satgas Kabupaten Lahat, bersama OPD terkait telah menyusun rencana penanganan Covid-19 dengan menyusun Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) sesuai dengan tupoksi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Selain itu dirinya juga menerangkan total keseluruhan sebesar Rp 44 miliar, namun dalam realisasinya dari RKB hanya mencapai Rp 36 miliar.

“Anggaran senilai 36 Milyar telah digunakan oleh OPD seperti, Dinkes sebesar 19,2 M, RSUD 8,9 M, PRKPP 1,05 M, Dinas Pertanian Rp 2,2 M, Kominfo Rp 372 jt, TNI/Polri 1,5 M, BPBD Rp 2,6 M, dan Dinsos Rp 129jt,” terangnya.

“Kendati di Dinas Sosial (Dinsos) sendiri dicadangkan senilai 8 Miliar, namun tidak terserap karena faktor data miskin yang pada umumnya sudah tercover oleh program pusat, baik dari kemensos maupun dari kementerian Desa tertinggal melalui Dana Desa (DD).

Bahwa Covid-19 masing-masing OPD berbeda-beda kegiatanya, seperti halnya RSUD dipergunakan untuk peningkatan fasilitas dan penanganan pasien, Dinkes digunakan untuk pelayanan kesehatan pada 34 Puskesmas, tracking serta sapras termasuk pengadaan alat-alat kesehatan salah satunya PCR.

Sedangkan untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) digunakan untuk pembiayaan 3 Posko utama perbatasan, diantaranya Muara Lawai, Kikim Barat, dan posko Selawi selam 3 bulan, dan juga 3 posko pembantu yang terletak di Muara Payang, Mulak Ulu, dan Tanjung Sakti.

Untuk Dinas pertanian dana digunakan untuk bantuan kepada 45 Kelompok tani (Koptan) yang tersebar di 15 Kecamatan, serta masyarakat yang terdampak Covid 19, dengan sasaranya para petani melalui program bantuan bibit jagung manis, pupuk dan obat-obatan” urai Ali

Sementara pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PRKPP) diperuntukan rehabilitasi sarana dan prasarana Terminal Batai  dengan dijadikan rumah isolasi termasuk pengadaan tanah kuburan pasien Covid-19. Untuk Dinas Kominfo dana dipergunakan untuk Sosialisasi penanganan Covid-19.

Sedangkan institusi Polri/TNI dananya digunakan untuk keamanan dan dapur umum berupa pembagian nasi pada seluruh wilayah Kecamatan, dan Dinsos digunakan pendataan masyarakat miskin yang terdàmpak Covid-19 serta pendampingan program dari Kementerian dalam hal distribusi bantuan jejaring sosial,” paparnya.

Adapun sisa dana 75 Milyar yang di sediakan tetap berada di kas daerah.

Disinggung terkait adanya pemberitaan, terkait masalah santunan kematian bagi yang meninggal akibat Covid-19 senilai 6 Milyar dirinya mengatakan ” No Comment ”

“Hal tersebut tidak ada dalam rencana aksi dan RKB Satgas, dan itu hanya berita Hoax yang sengaja di lontarkan tanpa adanya data pendukung dan fakta,” jelasnya

Terkait adanya keterlambatan transfer ke OPD pengguna anggaran Covid-19, ia pun sudah menjelaskan baik ke masyarakat maupun ke DPRD melalui rapat dengar pendapat.

“Bahwa memang proses pengajuan anggaran melalui beberapa tahap, pertama pengajuan dari OPD ke BPBD, direview oleh BPBD, selanjutnya dimintakan review evaluasi,” tandasnya.

Penulis : Alian
Editor : Bonding Cs