Lihatlah Ini
Lihatlah Ini
ADVERTORIALPENDIDIKAN

Alimudin : Dorong Pemkot Bekasi untuk Prioritaskan Pembangunan Gedung Pendidikan

×

Alimudin : Dorong Pemkot Bekasi untuk Prioritaskan Pembangunan Gedung Pendidikan

Sebarkan artikel ini
Alimudin, Anggota DPRD Kota Bekasi. (ist)

KOTA BEKASI – Anggota DPRD Kota Bekasi, Alimudin, mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk memprioritas pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), karena masih ada beberapa Sekolah yang masih menumpang.

“Program pemerintah untuk pengadaan USB ini pun menjadi prioritas, kami (DPRD) mendorong. Karena masih banyak nih USB untuk SMP negeri di Kota Bekasi ini, hampir 7 kelurahan lagi yang belum ada,” kata anggota DPRD Kota Bekasi fraksi PKS ini.

↓↓ Gulir untuk Melanjutkan ↓↓
Pasang Iklan Disini

Di antara USB yang belum memiliki gedung sekolah tersebut, setidaknya ada dua USB SMP Negeri di Daerah Pemilihan (Dapil) nya. Yakni SMPN 48 di Kelurahan Cimung dan SMPN 61 di Kelurahan Mustikasari.

BACA JUGA :   Gus Shol Desak Pemkot Lanjutkan Pembangunan Polder Air Sepanjang Jaya

Alimuddin mengatakan, perjuangan untuk pembangunan gedung USB SMP Negeri ini di antaranya sudah membuahkan hasil. Pembangunan tahap pertama di 2022 sudah rampung, dianggarkan Rp5,2 miliar untuk membangun gedung sekolah di Kelurahan Cimuning.

Tahun ini, pembangunan tahap kedua tengah berlangsung. Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sudah bisa dilaksanakan di gedung sekolah yang baru, meskipun pembangunan lanjutan masih dilakukan.

“Tahap pertama di 2022 itu sebanyak 12 ruangan sudah selesai, dua lantai, dan sudah selesai. Kemarin kita sidak kesana sudah hampir 50, 60 persen untuk pembangunan tahap keduanya,” ungkap sekertaris Komisi II DPRD Kota Bekasi ini.

Sementara SMPN 61 masih menumpang di gedung sekolah SMPN 40. Pembangunan gedung sekolah di wilayah Kelurahan Mustikasari belum bisa dilakukan lantaran lahan belum tersedia.

BACA JUGA :   Atap Sekolah Keropos, Sejumlah Murid dan Guru SDN Ciawi Cemas Saat sedang Belajar

Meskipun demikian, Alimuddin mengatakan bahwa ia akan terus mendorong agar SMPN 61 segera memiliki gedung sekolah.

“Kemarin di pembahasan Banggar itu muncul, tapi ditangguhkan karena ada lain hal. Terkait dengan status tanah yang akan didorong oleh pemerintah,” tambahnya.

Status lahan yang akan dibebaskan pemerintah ini menjadi perhatian, harus dipastikan tidak bermasalah. Status lahan penting diperhatikan agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari saat KBM sudah berjalan. (advetorial)

Faktahukum on Google News
Example 120x600
error: Maaf Dilarang Copy Paste !!