Beranda RAGAM DAERAH ADA APA DENGAN PUPUK BERSUBSIDI ?

ADA APA DENGAN PUPUK BERSUBSIDI ?

921
0
BERBAGI

SUKABUMI, (FHI) – Rancunya tatanan birokrasi dari KP3 (KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA) Kabupaten Sukabumi mengakibatkan adanya dualisme atau dua produsen yang memproduksi khususnya NPK bersubsidi yaitu produk PETRO KIMIA, yang menjadi permasalahan saat ini adalah bagaimana para petani dan pengguna pupuk khususnya NPK produk petro kimia dapat kembali beredar di Kabupaten Sukabumi.

Memang sangatlah rumit penyelesaiannya akan tetapi kita kembali lagi ke pembukaan undang-undang dasar 1945 bahwasanya kedaulatan ada ditangan rakyat oleh rakyat untuk rakyat, akan tetapi yang ada saat ini diduga keras kebijakan kedaulatan kalah dengan dugaan kebijakan kalah dengan pulus, sehingga yang terjadi bukannya dari rakyat untuk rakyat, melainkan dari rakyat oleh pejabat untuk konglomerat, yang tidak mempedulikan para petani mau bagus atau tidaknya hasil panen yang penting pupuk saya laku dijual dipasaran dengan alasan bahwa Kabupaten Sukabumi mauk Daerah Rayonisasi Kujang, dan hak mutlak dari PIHC (PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY), sehingga jangankan Kabupate Provinsi pun tidak bisa berbuatbanyak, hal tersebut diungkapkan oleh SEKDA Kabupaten Sukabumi. Dinas pertanian yang membidangi Pupuk, maupun yang disampaikan petugas Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida jawabannya sama yaitu tidak punya kewenangan dan kewenangan tersebut adanya di PIHC yang menentukan. Artinya kedaulatan rakyat jelas tidak berfungsi, akan tetapi mengapa yang diambil oleh kujang hanya hanya yang luas area sawahnya terluas seperti Sukabumi, Cianjur, Sumedang dan Bandung, sementara di Jawa Barat NPK Petro Kimia bisa dipasarkan, sedangkan ke empat Kabupaten yang terluas sawahnya dikuasai oleh NPK KUJANG. Dari hasil Investigasi dilapangan dari berbagai narasumber yang berhasil dihimpun Majalah FHI para pemakai Pupuk khususnya NPK yang biasa digunakan para petani adalah NPK poduk petro kimia, karena selain kwalitasnya dapat terlihat dari segi perkembangan tanaman setelah memakai pupuk tersebut, hasilnya terlihat jelas dalam satu minggu pun terlihat lilir itu tanaman, kelebihan lainnya walau tersimpan lama dalam beberapa bulan hanya sebatas membeku tetapi saat digunakan dipukulpun hancur kembali seperti semula, sedangkan NPK KUJANG selain kwalitasnya kurang baik jika lama diimpan sampai beberapa bulan sulit kembali seperti semula bahkan sampai tidak bisa digunakan. Hal inilah yang embuat para petani kecewa akan ketiadaan NPK PETRO KIMIA di Kabupaten Sukabumi yang seakan dipaksa untuk membeli PRODUK NPK KUJANG.
Untuk pemerataan pupuk bersubsidi pemerintah melalui pimpinan daerahnya masing-masing mmbuat peraturan sesuai rencana definitiv kebutuhan kelompok (RDKK) yang telah diatur pekecamatanoleh bupatinya masing-masing seperti di Kabupaten Sukabumi yang sebelumnya PERBUP NOMOR.53 TAHUN 2013, yag mana aturan main atau juklak juknisnya tepat sasaran dan kini berubah menjadi KEPBUP NO.521.33/kep.113-Dipertan/2017, yang aturan mainnya abu-abu yang diduga tidak jelas dan meugikan para petani. Diduga keputusan seperti ini menjadikan kebebasan para pedagang untuk menjual pupuk bersubsidi tanpa harus memiliki kelompok tani apalagi RDKK, dan yang menjadi pertanyaan mendasar fungsi dari KP3 Kabupaten Sukabumi dimana pengawasan dan monitoringnya kendati anggaran operasionalnya kurang – lebih Rp. 100. 000. 000 pertahun. Sampai berita ini diturunkan SEKDA KAB.SUKABUMI belum bisa menerangkan kapan dan dimana kinerja dari KP3 dilaksanakan, dan apa output inputnya untuk permasalahan pupuk ini termasuk anggaran pertahunnya, sepertinya Hatterick WTP untuk Kabupaten Sukabumi perlu diuji petik.(Ichsan,Gunta & Hilman Sudakta)