Manokwari, (faktahukum.co.id) – Seorang pemuda nelayan Kota Sorong kembali menjadi korban penganiyaan kekerasan dengan senjata oleh salah seorang oknum anggota Brimob di Jajaran Polda Papua Barat, yang bertugas di Kota Sorong.
Dari cerita korban berinisial FK (28), warga nelayan Klademak Jalan Baru, dirinya menjadi korban aksi brutal koboi tindakan para oknum TNI dan Polri di sekitar Pantai Bagan Pasar Ikan Jembatan Puri Klademak III, Kelurahan Klaligi, kota Sorong pada, Rabu (13/6/2018) pagi pukul 06.00 WIT.
“Pagi tadi saya mau kerja (melaut – red). Oknum ini taruh senjata di kepala dan saya dipukul oleh teman yang tentara. Saya sempat melawan, dia langaung tembak saya di perut dan hantam kaki saya dengan belakang senjatanya. Dia tembak yang berikutnya, saya lari lompat ke laut. Nama oknum itu inisilnya SFN, Anggota Sat Brimob Sorong dan salah satu oknum tentara orang Bugis. Kita ada empat orang, jadi yang brimob ini yang kokang senjata dan ancam kita yang tadi turun kerja di situ,” terangnya di salah satu Rumah Sakit di Kota sorong.
Ia melanjutkan, oknum ini bertindak beringas diduga karena pihaknya tidak mau tertindas dengan memberikan biaya ‘Japre’ kepada oknum – oknum petugas yang berjaga di sekitar area bagan pasar ikan jembatan puri itu.
“Hanya kita ini sepertinya yang setiap pagi mau kerja dilarang oknum ini. Oknum ini maunya yang jaga disitu, dia yang kerja, atau kalau kita yang disitu, dia tarik japre satu perahu 300 ribu. Kami tidak sanggup dengan pungutan sebesar itu,” keluhnya.
Sementara ini, Pernyataan Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III, Doberay Mananwir Paul Finsen Mayor, S.IP, mengungkapkan bahwa kejadian tersebut sangat memalukan dua instuitusi yakni Polri dan TNI. Kedua institusi penegak hukum yang semestinya mengayomi, dan bersahabat dengan masyarakat, bukan menindas rakyat.
“Dewan Adat Papua sangat kecewa dengan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum aparat keamanan yang hampir menewaskan seorang nelayan berinisial FK, aksi koboy yang dilakukan oleh oknum aparat ini merupakan Pelanggaran HAM dan pelakunya segera di proses hukum dan dipecat dari kesatuannya sebab telah mencederai Institusinya,” ujarnya.
Paul Finsen Mayor juga meminta kepada Kapolda Papua Barat Brigjen Pol Drs. Rudolf Albert Rodja agar tegas menindak oknum – oknum yang semena – mena merasa hebat menggunakan atribut institusi negara untuk menindas rakyat kecil.
“Kami mendesak agar pelaku dijatuhi hukuman seberat-beratnya jangan ada pilih kasih dalam kasus ini. Kami mau lihat sejauh mana keseriusan Aparat keamanan dalam memproses kasus ini. apalagi hari ini ada aksi di beberapa daerah termasuk kota Sorong terkait kasus HAM Wasior berdarah, dan hari ini juga terjadi penganiayaan oleh oknum aparat keamanan terhadap warga sipil,” tegasnya. (AN)
